Untuk Menjadi Bahagia, Rakyat Indonesia Tidak Butuh Kementerian Kebahagiaan

Maka, jika Bamsoet mengusulkan supaya pemerintah membentuk Kementerian Kebahagiaan dengan salah satu tujuan utamanya supaya indeks kebahagiaan kita meningkat, sebenarnya Indonesia tidak membutuhkannya. 

Tanpa ada Kementerian Kebahagiaan, pemerintah Indonesia bisa meningkatkan indeks kebahagiaan kita dengan memperbaiki variabel kunci yang menjadi parameter pengukuran indeks tersebut, khususnya pada variabel nilai persepsi korupsinya.

Kebahagiaan warga sebuah negara tak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Inilah yang menjadi salah satu fokus World Happines Reports pada tahun ini. 

Hubungan antara pemerintah dan kebahagiaan beroperasi di kedua arah: apa yang dilakukan pemerintah mempengaruhi kebahagiaan, dan pada gilirannya kebahagiaan warga di sebagian besar negara menentukan pemerintah seperti apa yang mereka dukung.

Namun, indeks kebahagiaan negara bukanlah segalanya. Peringkat tinggi dalam indeks kebahagiaan tidak bisa melindungi warga suatu negara dari kekerasan atau trauma. 

Seperti yang ditunjukkan oleh aksi teror mengerikan baru-baru ini terhadap masjid-masjid di Christchurch, Selandia Baru. Pada rilis World Happiness Reports tahun ini, Selandia Baru berada di urutan ke-8 negara yang paling bahagia, sama seperti tahun sebelumnya.

"Apa yang menonjol tentang masyarakat paling bahagia dan paling terhubung adalah ketahanan dan kemampuan mereka untuk menghadapi hal-hal buruk," kata John F. Helliwell editor, profesor emeritus ekonomi di University of British Columbia yang menjadi co-editor World Happiness Reports.

"Setelah gempa bumi 2011 dan sekarang serangan teroris di Christchurch - dengan modal sosial yang tinggi, di mana orang terhubung - orang-orang bersatu dan saling membantu dan (setelah gempa bumi) membangun kembali dengan segera," tambah Helliwel.

Karena itu, merujuk pada pernyataan Helliwell, Indonesia sebetulnya sudah memiliki modal kuat untuk menjadi negara yang bahagia, yakni tingkat kepedulian sosial yang tinggi dan sifat masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan. 

Pemerintah hanya perlu memperbaiki variabel kunci lainnya, terutama pada variabel nilai persepsi korupsi atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.