PPN 12% : Hadiah Awal Tahun atau Kebijakan Tergesa-gesa?

Masyarakat:

• Mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, termasuk memverifikasi perhitungan PPN yang tertera di struk pembelian.

• Menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan mereka.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan media, asosiasi pengusaha, dan institusi pendidikan untuk menyampaikan informasi ini secara luas dan tepat sasaran.

Bagian 5: Political Will Pemerintah

Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat secara konsisten dan berkelanjutan melalui:

1. Konsistensi regulasi: Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan agar masyarakat merasa kebijakan yang dibuat bertujuan untuk kepentingan bersama.

2. Partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap mereka.

3. Peningkatan kepercayaan publik: Kebijakan yang tepat sasaran dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah ke depan.

Kesimpulan

Kebijakan PPN 12% yang diatur melalui PMK No. 131/2024 memberikan pelajaran penting tentang urgensi perencanaan dan transparansi dalam legislasi. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki proses penyusunan regulasi sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat menjadi alat untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan.