Sikap Indonesia Mendapat "Peringatan" dari AS soal Invasi Rusia

Invasi Rusia ke Ukraina yang menimbulkan perang, korban, dan penderitaan yang hingga kini belum juga usai seharusnya dibaca lebih hati-hati oleh pemegang amanah di Indonesia. 

Amerika beserta sekutu dan mitranya terutama NATO terus menekan Rusia. Selain sanksi ekonomi, AS serta sekutu mengirim persenjataan ke Ukraina dalam jumlah besar. 

Tersebar juga berita banyaknya tentara bayaran dan kontraktor di Ukraina. AS menghindari terlibat langsung dan memainkan setiap peluang proxy yang ada.

Resolusi Penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB

Dari hasil voting di PBB, hari Kamis (7/4/2022) malam di Markas PBB di New York City, keanggotaan Rusia dari Dewan HAM ditangguhkan.

Resolusi yang diprakarsai Amerika Serikat dengan tuduhan adanya tentara Rusia yang membunuh warga sipil saat mundur dari wilayah di sekitar Ibu Kota Ukraina, Kiev.

Resolusi dengan judul "Suspension of the Rights of Membership of the Russian Federation in the Human Rights Council" diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan 93 negara, 24 negara menolak. 

Sementara dari keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan, sikap Indonesia abstain, bersama dengan 57 negara yang lain.

Pemerintah AS menyebut Aplikasi PeduliLindungi Melanggar HAM

Pemerintah Amerika Serikat menyebut aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia. Tudingan itu termuat dalam Laporan Praktik Hak Asasi Manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kemenlu AS merujuk pernyataan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang prihatin terhadap data yang dikumpulkan.

Meski demikian, Amerika tak merujuk lembaga mana yang melaporkan masalah ini. "LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi yang dikumpulkan dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," demikian laporan Kemenlu AS, dikutip Jumat (15/4).

Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi secara tertulis, hari Jumat (16/4), "We created the PeduliLindungi program to protect the people." Demikian juga Menteri Kesehatan menyatakan tuduhan aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM tidak mendasar. 

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, aplikasi PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan Covid-19 di Indonesia dibanding negara tetangga, bahkan negara maju.

Analisis

Dari persepsi intelijen kita tidak bisa hanya mengukur apa yang tersurat dari dua informasi di atas. Kasus penangguhan Rusia dari Dewan HAM merupakan upaya AS untuk menekan dan menghukum Rusia karena menginvasi Ukraina. 

AS juga sedang berusaha mengeluarkan Rusia dari G-20 seperti kasus masa lalu, dimana Rusia dikeluarkan dari G-8 karena menganeksasi Krimea. 

Presiden AS Joe Biden selain memberi sanksi ekonomi kepada Rusia, juga tegas menyatakan Ukraina bukan tempat kemenangan Rusia. Ini berarti AS bersama NATO akan mendukung Ukraina dengan segala macam cara.

Jelas perseteruan AS versus Rusia menjadi semakin serius dan menjadikan perang di Ukraina sebagai perang berlarut. 

Nah, resolusi penangguhan Rusia sebagai Dewan HAM yang diprakarsai AS bila dibaca adalah pisau bermata dua, selain menyingkirlan peran Rusia, di lain sisi dapat dinilai sebagai langkah AS untuk melihat siapa kawan, lawan, dan bakal lawan. 

HAM adalah kitab suci dari paham demokrasi. Resolusi itu didasari tuduhan adanya tentara Rusia membunuh warga sipil saat mundur dari wilayah di sekitar Ibu Kota Ukraina, Kiev. Siapa, khususnya negara demokrasi yang tidak setuju atau yang abstain bisa dinilai pro Rusia, sederhananya begitu.

Posisi Indonesia dengan politik Luar Negeri bebas aktif dalam kondisi konflik besar dunia yang bisa diperkirakan akan dapat meluas pada saat ini bisa menyebabkan Indonesia terimbas dan berada di ujung tanduk.

Sebagai Presidensi G20, Indonesia tetap teguh mengundang Presiden Putin yang sedang dimusuhi AS dan sekutunya, penulis nilai merupakan titik rawan Indonesia. 

Beragam penolakan dari sekutu Barat telah muncul dan bisa saja terjadi boikot negara yang anti Rusia. Bila negara-negara G7 tidak datang, Presidensi G20 bisa dinilai gagal, kerugian citra, dan kepercayaan dunia akan merugikan Presiden Jokowi, ini bisa berimbas ke dalam negeri dengan munculnya nada sumbang pengunduran pemilu dan presiden tiga periode. Api penulis perkirakan tidak padam ada bara yang menunggu tiupan angin.

Dari indikasi sebagai bahan analisis prediksi intelijen, AS kemudian mengeluarkan pernyataan PeduliLindungi dinilai melanggar HAM, menggunakan data LSM yang tidak disebut namanya. 

Kita memang terus gencar membela diri, termasuk Mahfud MD Menkopolhukam dan Menkes menanggapinya dengan serius, tetapi apakah itu way out yang dibutuhkan?

Dunia internasional jelas mengetahui bahwa pada dasarnya pengembangan PeduliLindungi mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response 2020 yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19. 

Semangat Presiden Jokowi dalam mengatasi Covid19 serta strategi para pembantu presiden yang sukses, menurut penulis herd immunity tidak lama lagi akan tercapai.

Secara umum pemerintah AS, Presiden Joe Biden juga banyak membantu memberi Indonesia vaksin covid-19, mereka tahu bahwa pola dan strategi penanganan Covid-19 Indonesia sukses besar. 

Jadi, bila lebih dicermati, sentilan AS tentang PeduliLindungi adalah warning, menyakitkan tetapi harus dibaca dengan cerdas.

Para pejabat mesti cerdik, kita dalam posisi terkena imbas konflik raksasa dunia dalam posisi kritis diantara Super Power dan Great Power yang berseteru (AS versus Rusia serta AS versus China Tiongkok). 

Menlu AS Anthony Blinken sudah ke Indonesia sudah bertemu Presiden Jokowi, Menlu Retno, dan Menko Marves Luhut Panjaitan. Juga US Deputy National Security Advisor for International Economics and G20 Sherpa Daleep Singh sudah datang, berdiskusi banyak hal tetapi bila dibaca dari perspektif intelijen intinya kedatangan tokoh AS tersebut tentang kemitraan dan pendulum. 

Nah, kini tinggal menanti kita akan diberi Carrot atau Stick?

Kesimpulan

Bila berbicara tentang konflik gajah-gajah itu bukanlah hanya sekadar diplomasi belaka, tetapi harus dipahami masalah geopolitik dan geostrategi dunia internasional khususnya regional, dimana dibutuhkan kemampuan intelstrat Indonesia sebagai ujung tombak yang memberi petunjuk kepada presiden. 

Intelijen sebaiknya memikirkan the worst condition, apabila hal tersebut terjadi, kita tidak terkena unsur pendadakan. 

Pukulan HAM tersebut jelas tidak meluruhkan kita, tapi bagaimana kalau ada yang merasa terganggu kepentingan nasionalnya, dan serius melakukan conditioning operation, one dollar equals sixteen thousand. Sekuat apapun pondasi kita akan tergerus, selamat berpikir. Pray Old Soldier.

Penulis: Marsda TNI (Pur) Prayitno W. Ramelan, Pengamat Intelijen