Sementara saat pandemi berlangsung jumlah korban Covid-19 sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia. Manusia yang pada dasarnya bukan analis statistik atau epidemiologis tak dapat menen tukan penilaian dan tindakan atas situasi yang sangat kompleks serta global seperti pandemi ini.Â
Ketidakpedulian dan kurangnya simpati yang berakibat pada ketidaktaatan akan bertambah apabila seseorang belum pernah mengalami secara langsung ke jadian yang sama atau hampir sama (Kompas).
Nah, kini yang menjadi masalah dan harus diselesaikan, dibutuhkan ketegasan maupun sosialisasi yang lebih tajam, mencari jalan keluar kesulitan ekonomi dan terlaksananya program politik (pilkada).Â
Omnibus Law Cipta Kerja, merupakan strategi penyelamatan perekonomian, dan pilkada adalah terlaksananya sistim demokrasi politik. Di sinilah dibutuhkan kepiawaian pemegang amanah dan aparat keamanan dalam menetralisir ancaman covid-19 dalam terciptanya klaster-klaster baru terkait dua hal pokok tadi.
"Way out" yang perlu dikerjakan adalah bagaimana masing-masing kementerian membuat protokol kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Tidak seperti saat ini protokol dibuat secara umum, pelaksanaannya diserahlan kepada para pelaksana di bawah.
Kesimpulan dan Saran
Demo penolakan UU Cipta Kerja tenggang waktunya selesai, KSPI menetapkan demo dan aksi mogok sntara tanggal 5-8 Oktober 2020. Demo yang puncaknya tanggal 8 kemarin berakhir agak ricuh di daerah dan ricuh berat di Jakarta, jelas dimainkan oleh handler (intelijen; pengendali) memainkan para anarko.Â
Para pelajar dan pengangguran yang dimainkan terbukti tidak mengerti tujuan berdemo. Kegiatan nampak jelas terstruktur, tujuannya memanfaatkan momentum psikologis penolakan Omnibus law, ujungnya menyerang presiden.
Dalam teori "Riot" yang merupakan konsep ilmu intelijen penggalangan, tujuannya melakukan pressure, menurunkan citra pemerintah dan mengganggu stabilitas. Badan Intelijen Negara dan Polri serta TNI nampaknya tidak akan terlalu sulit menemukan penyandang dana dan konseptor, karena residu tetap membekas.Â
Dari kasus kerusuhan tahun 2019, siapapun bisa diciduk, karena memainkan anarko mudah dibaca dan langsung lumpuh tidak terpengaruh pangkatnya setinggi apapun. Perusuh hanya ujung ranting, kalau batang pohon sudah ditangani, selesailah itu.
Penulis menyarankan, pemerintah harus tetap tegas dan berani dalam rangka menyelamatkan bangsa negara dan juga rakyat Indonesia. Keputusan sudah diambil, mohon tetap mewaspadai ancaman Covid19. Paralelkan baik Covid, upaya perbaikan ekonomi dan dinamika politik sesuai dengan pemikiran penulis "gunakan protokol kesehatan khusus", bukan yang umum.