Golkar Pecah, Diprediksi Ical Akan Kalah, PDIP Mesti Waspada

Presidium Penyelamat Partai Golkar Pimpinan Agung Laksono (foto : kupang.tribunnews.com)

Persaingan politik antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP)  yang digawangi Prabowo Subianto dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH)  yang kini dengan penjuru Jokowi yang sudah resmi menjadi presiden terus terjadi. Masyarakat disuguhi berita yang kadang membosankan tetapi tetap menarik terkait adu kekuatan antara legislatif dengan eksekutif. Banyak yang menyatakan prihatin, walaupun katanya sudah terjadi acara isap pipa perdamaian antara KMP dan KIH lengkap dengan upacara saling memeluk, tetapi yang namanya politik ya tetap saja perseteruan tetap terjadi.

Begitu Presiden Jokowi menaikkan harga BBM (Premium dan Solar), maka KMP di DPR menyatakan menggalang dukungan akan menggunakan hak interpelasi. Selain itu DPR yang mayoritas dikuasai politisi KMP merasa tersinggung, marah setelah presiden Jokowi melarang menterinya datang apabila dipanggil ke DPR, nunggu stabil dan beres dahulu urusan di Senayan.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003). Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, "Kalau penjelasan presiden atau pemerintah memuaskan, hak interpelasi selesai. Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunakan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau impeachment," tegasnya. Oleh karena itu ancaman KMP jelas tetap harus diperhitungkan oleh para pendukung Presiden Jokowi.

Dari sejarah politik di Indonesia, terbukti bahwa Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) akhirnya mundur karena tekanan politik, dan Ibu Megawati sebagai wakil presiden kemudian yang menggantikannya menjadi presiden. Demikian juga kelangsungan kepemimpinan Presiden BJ Habibie akhirnya terganjal di DPR karena pidato pertanggungjawabannya ditolak.

Apabila dilihat peta terkini di DPR, jumlah kursi kubu Prabowo setelah PPP lepas adalah 314 kursi, terdiri dari Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), PAN (49 kursi), PKS (40 kursi), dan Partai Demokrat sebagai penyeimbang (61 kursi). Sedangkan kekuatan kubu Jokowi terdiri PDIP (109 kursi), PKB (47 kursi), Partai NasDem (35 kursi), Partai Hanura (16 kursi), dan PPP (39 kursi), total kursi keseluruhan 246 kursi. Dari komposisi tersebut, apabila pengambilan keputusan paripurna di DPR dengan jalan voting, maka jelas kubu KMP masih unggul dengan selisih 68 kursi (suara). Inilah tantangan dan hambatan pemerintahan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Nah, dalam teori perang, maka apabila kita menghadapi musuh atau lawan dan kita kalah kuat, maka salah satu jalan yang efektif dan efisien dengan membuat masalah internal di kalangan lawan. Lawan akan tidak fokus dalam melakukan penyerangan, karena  dia harus menyelesaikan persoalan internalnya. Sebagai contoh, informasi intelijen dari Edward Snowden yang mantan pegawai NSA dan agen CIA membocorkan rahasia, bahwa militan Jihadis ISIS atau IS (Islamic State) yang kini beroperasi di Irak dan Syria dengan tangguh adalah bentukan tiga badan intelijen tiga negara, yaitu CIA (AS), MI6 (Inggris), dan Mossad (Israel), dimaksudkan untuk menimbulkan kekisruhan di dua negara musuh bebuyutan Israel.

Teori destabilisasi itu sangat efektif karena selama bertahun-tahun Irak dan Syria diserang perang saudara serta perang teror, disitulah IS memanfaatkannya. Intelijen membaca musuh/lawan dengan K3N (kekuatan, kemampuan, kerawanan dan niat). Irak dan Syria walaupun kuat dalam pengertian militer, mempunyai kerawanan politik dan sosial budaya, yaitu terdapat persaingan antara Muslim Sunni dengan Syiah. Oleh karena itu konflik sektarian menjadi bagian upaya memecah-belah mereka. Mereka akan lupa mempunyai musuh Israel pastinya.

Langkah selanjutnya apabila memungkinkan adalah penguasaan kedua negara musuh Yahudi itu di bawah kontrol IS yang jelas dikontrol badan intelijen tiga negara. Itulah konsep 'jos' dari operasi  smart intelligence berupa penggalangan.

Nah, dalam membaca situasi dan kondisi di Tanah Air dari sudut pandang intelijen, lebih pas apabila menggunakan teori conditioning, berupa penciptaan kondisi. KMP yang menguasai DPR memang solid dengan Prabowo sebagai simbol pemimpin koalisi. Dalam politik, koalisi adalah bentuk kerja sama beberapa parpol dalam mencapai tujuan berdasarkan kepentingan masing-masing. Pada umumnya koalisi tetap mempunyai kerawanan, yang apabila dieksploitasi akan bisa menyebabkan kelemahan dan bahkan kelumpuhan. Terbukti setelah terjadi konflik di PPP karena tidak puas dengan keputusan KMP, dan berhasil diambil alih, maka dengan enteng pimpinan PPP langsung membawa parpolnya menyeberang ke KIH. Saat itu kubu Suryadharma Ali dikalahkan oleh kubu Romahurmuziy (Romy) yang kemudian diakui oleh Menkumham. Walaupun persoalan hukum kedua kubu belum juga usai, tetapi gerbong PPP di DPR sudah dibawa pindah bergeser ke KIH.

Menurut ukuran kursi maka menurut penulis, yang jelas sama dipikirkan dan dirancang ahli strategi di KIH, sebagai prominent target adalah Partai Golkar. Dari selisih jumlah kursi kedua kubu, KMP masih unggul 68 kursi. Melihat jumlah kursi masing-masing anggota koalisi di KMP, maka target jumlahnya harus di atas 68 kursi dengan sekali pukul harus direbut dari KMP agar tercapai klasifikasi aman. Target idealnya adalah Partai Golkar (91 kursi) atau Partai Gerindra (73 kursi). KIH dan pemerintah akan lebih aman menghadapi voting di DPR apabila salah satu, Partai Golkar atau Gerindra dapat ditarik ke kubunya. Gerindra dengan ikon Prabowo sebagai pimpinan koalisi KMP jelas tidak mungkin ditarik, yang peluangnya besar untuk ditarik adalah hanya Golkar dengan 91 kursi.

Jumlah 91 kursi adalah kekuatan Golkar, dengan masuknya Golkar ke KIH maka jumlah kursi KIH akan naik dari 246 kursi menjadi 337 kursi. Sementara KMP akan turun dari 353 menjadi 262 kursi. Ini berarti kemampuan KIH akan naik dan kemampuan KMP akan turun, belum lagi posisi Partai Demokrat sebagai penyeimbang kadang tidak jelas di koalisi. Dengan demikian maka pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi akan aman dalam menghadapi kemungkinan ganjalan di DPR.

Bagaimana kondisi Golkar?

Konflik kekerasan di Kantor DPP Golkar Kepemimpinan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) nampak mempunyai banyak kerawanan, lemah karena berbagai masalah yang sengaja dimunculkan lawan politiknya. Partai Golkar selama ini tidak pernah mempunyai pengalaman sebagai oposisi, sehingga banyak kadernya yang membelot setelah Ical sulit menyatu dengan PDIP dan menetapkan bergabung dengan KMP. Oleh karena itu posisi Ical nampaknya yang paling mungkin digoyahkan. Hal tersebut kini terjadi. Saat Ical melakukan rapat pleno, di luar terjadi kekisruhan, baku hantam antara Angkatan Muda Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono sebagai salah satu politisi senior membentuk tim penyelamat partai Golkar, kemudian kubunya menguasai kantor DPP Slipi. Agung sementara memimpin, bersama dengan Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, dan sejumlah elite Golkar lainnya. Ia membuat empat seruan, salah satunya untuk menonaktifkan Ical dari jabatannya. “Kami menyerukan untuk menonaktifkan saudara Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Agung Laksono saat jumpa pers di kediamannya di Jalan Cipinang Cimpedak 2, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2014) malam.

Agung menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai tanggung jawab kader untuk menyelamatkan partai. Anggotanya adalah sejumlah tokoh Partai Golkar, termasuk para calon Ketum. Selain menyerukan penonaktifan Ical, masih ada tiga seruan lain kubu Agung Laksono. Pertama, dia menyatakan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 30 November – 4 Desember 2014 tidak memiliki landasan konstitusi bahkan melanggar konstitusi Partai.  Tim Penyelamat Golkar akan menggelar Munas pada Januari 2015 sebagaimana rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru tahun 2009. Menurutnya itu bentuk ketaatan tim pada asas dan AD/ART partai.

Terkait dengan program kubu Ical yang akan menggelar Munas di Bali, pemerintah ikut angkat bicara. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno telah mengeluarkan larangan pelaksanaan pada bulan Desember di Bali, dengan beberapa alasan. Wakil Presiden Jusuf Kalla membela peringatan tersebut. Menurut JK larangan itu bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap konflik internal Partai Golkar tetapi demi keamanan dan citra Bali. “Pemerintah melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi. Karena pemerintah dan polisi bertanggung jawab pada keamanan," katanya. "Kalau terjadi kayak kemarin bawa parang, tenteng-tenteng (senjata tajam) atau berkelahi, melempar batu di Bali, bagaimana,” kata Jusuf Kalla. JK juga menyayangkan adanya konflik yang berujung bentrok fisik tersebut. Menurutnya ini pertama kalinya perselisihan menjelang Munas Golkar sampai ricuh dan memakan korban.

Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai yang mendukung kubu Agung mengatakan mulai Kamis (27/11/2014) kantor DPP  'dikuasai' Presidium Penyelamat Partai. Agung Cs juga mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia soal pergantian kepengurusan di DPP Partai Golkar. "Pengelolaan DPP sudah kami ambil alih. Suratnya masih on the way ke Kemenkum HAM dan Insya Allah akan kita terima hasilnya sore ini. Jadi kami ingin kepengurusan kami konstitusional dan mendapat legitimasi dari negara," kata anggota Penyelamat Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).

Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H laoly, mengaku belum menerima secara langsung surat pengajuan pengesahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono. Di Surabaya, Kamis (27/11/2014), Yasonna menegaskan, dalam menangani kasus kisruh di internal partai beringin itu, akan mengambil tindakan dalam prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-undang Partai Politik.

Melihat perjalanan kasus Partai Golkar yang kini terbelah dua, bagaimana ramalan terhadap parpol senior ini? Penulis perkirakan Ical akan bisa ditumbangkan, karena kuncinya ada di Menkum HAM, Muhaimim pernah menumbangkan Gus Dur (Ketua Dewan Syura PKB/pendiri PKB), juga setelah mendapat pengakuan dari Menkum HAM. Agung Laksono dengan Tim Penyelamat Partai Golkar nampaknya didukung pemerintah, sehingga posisi politisnya lebih kuat dari kubu dan posisi politik Ical.

Walau terbelah, Golkar tetap Golkar yang merupakan sumber utama parpol di Indonesia. Dua parpol pendukung di KIH (Nasdem dan Hanura) terbentuknya juga sangat berbau Golkar. Tiga tokoh utama yang berada di sekitar Presiden Jokowi (Jusuf Kalla, Surya Paloh, Wiranto) juga tokoh besar saat masih aktif di Golkar. Dengan demikian maka kemungkinan bergabungnya Golkar apabila berhasil direbut faksi Agung Laksono sangat memungkinkan.

Perseteruan bukan antara KIH dengan Golkar kubu Ical, tetapi internal Golkar yang dipimpin oleh Ical dan Agung. Jadi apabila Ical dapat dilengserkan atau nonaktif, maka Gerbong parpol senior ini dipastikan akan cabut dari KMP dan bergabung dengan koalisi KIH. Maka posisi Golkar serta tiga orang tokoh utamanya yang mantan tokoh Golkar akan semakin kuat bersatu di kubu Jokowi dan PDIP. Mereka akan mudah mengalahkan KMP dalam hal voting.

Inilah politik, sulit-sulit mudah dan membutuhkan sense of politics yang tajam. Apakah persoalan selesai? Belum tentu juga, karena apabila Golkar sudah masuk sebagai member koalisi KIH, justru yang harus waspada adalah PDIP. Dengan kekuatan 109 kursi, kekuatan PDIP jelas kalah dibandingkan tiga parpol koalisinya sebanyak 189 kursi. PDIP serta Jokowi mestinya harus waspada, karena ada teman dengan kepentingan masing-masing yang ada di sekitarnya. Cengkeraman dan pengaruhnya akan bisa semakin kuat. Tokoh-tokoh utama pembantu presiden beberapa dijabat oleh tokoh parpol tersebut. Sementara PDIP sebagai parpol (pemimpin koalisi) hanya menempatkan beberapa pejabat tinggi.

Apakah serumit itu? Demikianlah kira-kira, karena pergulatan berada di area politik yang sulit dipercaya. Politik itu kata ahlinya kotor, tetapi di Indonesia kata ahli lainnya kotor sekali. Berpolitik selain harus cerdas juga harus cerdik, dan mereka yang di PDIP mesti waspada. Pamor elitenya di pemerintahan bisa tenggelam, karena jago-jago politik Golkar senior itu kini semakin banyak berada di sekitar sang presiden. Menurut penulis beberapa langkah politik kini mulai berbau  intelijen. Semoga para elite itu segera mau sadar dan bersatu, lebih memikirkan negara dan bangsa. Begitulah kira-kira.

Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen www.ramalanintelijen.net

Artikel terkait :

-Jangan Dibiarkan Koalisi Indonesia Hebat Kalah Terus, http://ramalanintelijen.net/?p=9142