Menurut ukuran kursi maka menurut penulis, yang jelas sama dipikirkan dan dirancang ahli strategi di KIH, sebagai prominent target adalah Partai Golkar. Dari selisih jumlah kursi kedua kubu, KMP masih unggul 68 kursi. Melihat jumlah kursi masing-masing anggota koalisi di KMP, maka target jumlahnya harus di atas 68 kursi dengan sekali pukul harus direbut dari KMP agar tercapai klasifikasi aman. Target idealnya adalah Partai Golkar (91 kursi) atau Partai Gerindra (73 kursi). KIH dan pemerintah akan lebih aman menghadapi voting di DPR apabila salah satu, Partai Golkar atau Gerindra dapat ditarik ke kubunya. Gerindra dengan ikon Prabowo sebagai pimpinan koalisi KMP jelas tidak mungkin ditarik, yang peluangnya besar untuk ditarik adalah hanya Golkar dengan 91 kursi.
Jumlah 91 kursi adalah kekuatan Golkar, dengan masuknya Golkar ke KIH maka jumlah kursi KIH akan naik dari 246 kursi menjadi 337 kursi. Sementara KMP akan turun dari 353 menjadi 262 kursi. Ini berarti kemampuan KIH akan naik dan kemampuan KMP akan turun, belum lagi posisi Partai Demokrat sebagai penyeimbang kadang tidak jelas di koalisi. Dengan demikian maka pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi akan aman dalam menghadapi kemungkinan ganjalan di DPR.
Bagaimana kondisi Golkar?
Konflik kekerasan di Kantor DPP Golkar Kepemimpinan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) nampak mempunyai banyak kerawanan, lemah karena berbagai masalah yang sengaja dimunculkan lawan politiknya. Partai Golkar selama ini tidak pernah mempunyai pengalaman sebagai oposisi, sehingga banyak kadernya yang membelot setelah Ical sulit menyatu dengan PDIP dan menetapkan bergabung dengan KMP. Oleh karena itu posisi Ical nampaknya yang paling mungkin digoyahkan. Hal tersebut kini terjadi. Saat Ical melakukan rapat pleno, di luar terjadi kekisruhan, baku hantam antara Angkatan Muda Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono sebagai salah satu politisi senior membentuk tim penyelamat partai Golkar, kemudian kubunya menguasai kantor DPP Slipi. Agung sementara memimpin, bersama dengan Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, dan sejumlah elite Golkar lainnya. Ia membuat empat seruan, salah satunya untuk menonaktifkan Ical dari jabatannya. “Kami menyerukan untuk menonaktifkan saudara Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Agung Laksono saat jumpa pers di kediamannya di Jalan Cipinang Cimpedak 2, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2014) malam.
Agung menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai tanggung jawab kader untuk menyelamatkan partai. Anggotanya adalah sejumlah tokoh Partai Golkar, termasuk para calon Ketum. Selain menyerukan penonaktifan Ical, masih ada tiga seruan lain kubu Agung Laksono. Pertama, dia menyatakan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 30 November – 4 Desember 2014 tidak memiliki landasan konstitusi bahkan melanggar konstitusi Partai. Tim Penyelamat Golkar akan menggelar Munas pada Januari 2015 sebagaimana rekomendasi Munas VIII di Pekanbaru tahun 2009. Menurutnya itu bentuk ketaatan tim pada asas dan AD/ART partai.
Terkait dengan program kubu Ical yang akan menggelar Munas di Bali, pemerintah ikut angkat bicara. Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno telah mengeluarkan larangan pelaksanaan pada bulan Desember di Bali, dengan beberapa alasan. Wakil Presiden Jusuf Kalla membela peringatan tersebut. Menurut JK larangan itu bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap konflik internal Partai Golkar tetapi demi keamanan dan citra Bali. “Pemerintah melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi. Karena pemerintah dan polisi bertanggung jawab pada keamanan," katanya. "Kalau terjadi kayak kemarin bawa parang, tenteng-tenteng (senjata tajam) atau berkelahi, melempar batu di Bali, bagaimana,” kata Jusuf Kalla. JK juga menyayangkan adanya konflik yang berujung bentrok fisik tersebut. Menurutnya ini pertama kalinya perselisihan menjelang Munas Golkar sampai ricuh dan memakan korban.
Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Yorrys Raweyai yang mendukung kubu Agung mengatakan mulai Kamis (27/11/2014) kantor DPP 'dikuasai' Presidium Penyelamat Partai. Agung Cs juga mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia soal pergantian kepengurusan di DPP Partai Golkar. "Pengelolaan DPP sudah kami ambil alih. Suratnya masih on the way ke Kemenkum HAM dan Insya Allah akan kita terima hasilnya sore ini. Jadi kami ingin kepengurusan kami konstitusional dan mendapat legitimasi dari negara," kata anggota Penyelamat Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).
Sementara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H laoly, mengaku belum menerima secara langsung surat pengajuan pengesahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono. Di Surabaya, Kamis (27/11/2014), Yasonna menegaskan, dalam menangani kasus kisruh di internal partai beringin itu, akan mengambil tindakan dalam prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-undang Partai Politik.
Melihat perjalanan kasus Partai Golkar yang kini terbelah dua, bagaimana ramalan terhadap parpol senior ini? Penulis perkirakan Ical akan bisa ditumbangkan, karena kuncinya ada di Menkum HAM, Muhaimim pernah menumbangkan Gus Dur (Ketua Dewan Syura PKB/pendiri PKB), juga setelah mendapat pengakuan dari Menkum HAM. Agung Laksono dengan Tim Penyelamat Partai Golkar nampaknya didukung pemerintah, sehingga posisi politisnya lebih kuat dari kubu dan posisi politik Ical.
Walau terbelah, Golkar tetap Golkar yang merupakan sumber utama parpol di Indonesia. Dua parpol pendukung di KIH (Nasdem dan Hanura) terbentuknya juga sangat berbau Golkar. Tiga tokoh utama yang berada di sekitar Presiden Jokowi (Jusuf Kalla, Surya Paloh, Wiranto) juga tokoh besar saat masih aktif di Golkar. Dengan demikian maka kemungkinan bergabungnya Golkar apabila berhasil direbut faksi Agung Laksono sangat memungkinkan.
