Sewaktu lahir, Teuku Muhammad Hasan bernama Teuku Sarung. Ia lahir di Gampong Sot, Sigli, Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, pada 4 April 1906. Ia adalah putra dari Teuku Bintara Peneung Ibrahim dan Tjut Manyak. Hasan kecil keadaan fisiknya selalu terganggu. Ia sering sakit-sakitan sehingga badannya kelihatan kurus. Ada suatu kepercayaan pada masyarakat Aceh umumnya, bahwa keadaan anak demikian disebabkan oleh pemberian nama yang tidak sesuai. Karena itu, beberapa tahun kemudian namanya diganti dengan nama baru yaitu Teuku Muhammad Hasan. Setelah pergantian nama, anak kecil tersebut menjadi lebih sehat dan kelihatan semakin gemuk.
Selama dalam asuhan keluarga, Hasan telah dibina dengan dasar-dasar keagamaan (Islam) yang kuat. Setelah berumur delapan tahun, ia memasuki pendidikan formal, yakni masuk Sekolah Rakyat (Volksschool) di Lampoih Saka pada tahun 1914. Pendidikan dasarnya ini ditempuh selama dua tahun. Kemudian pada tahun 1917, Hasan diterima di sekolah milik Belanda yakni Uuroprrsche Lagere School (RLS), dan selesai pada tahun 1924. Selepas menyelesaikan studinya di RLS, Hasan melanjutkan sekolah menengah di Koningen Wilhelmina School (KWS) di Batavia, kemudian melanjutkan pendidikan di Rechtschoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia. Hasrat untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi menyebabkan pemuda ini berani meninggalkan tanah airnya untuk pergi ke Belanda pada usia 25 tahun. Kepergiannya tidak disetujui para pejabat pangreh praja Belanda di Sigli. Namun, dengan kemauan yang keras akhirnya Hasan dapat kuliah di Fakultas Hukum Rijks Universiteit di Leiden, Belanda.
Di Belanda, Hasan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipelopori oleh Moh. Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat dan Nasir Datuk Pamuntjak. Selain kesibukannya sebagai mahasiswa, Hasan juga menjadi aktifis yang mengadakan kegiatan-kegiatan organisasi baik di dalam kota maupun di kota-kota lain di Belanda. Hasan menyelesaikan studinya pada tahun 1933 dan kembali ke Indonesia. Setiba di pelabuhan Ulee Lhue, Kutaraja, buku-bukunya disita untuk pemeriksaan karena dicurigai terdapat buku paham pergerakan yang akan membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda, khususnya di Aceh.
Pegiat Agama dan Pendidikan
Selama di kota kelahirannya tersebut, Hasan banyak bergelut di bidang agama dan pendidikan. Di bidang agama, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah sebagai konsul di bawah pimpinan R.O. Armadinata. Pada era ini, Muhammadiyah berhasil mendirikan perkumpulan perempuan yakni Aisyiyah, Hizbul Wathan, dan sebuah lembaga pendidikan HIS. Perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah juga mendirikan cabang-cabang di beberapa kota lain di Aceh. Tercatat pada masa akhir Pemerintahan
Belanda di Aceh (1942), jumlah cabang Muhammadiyah di Aceh sebanyak 8 (delapan) buah.
Selain aktif di Muhammadiyah, Hasan juga aktif dalam dunia pendidikan. Ia ikut mempelopori berdirinya organisasi Atjehsche Studiefonds (Dana Pelajar Aceh) yang bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Selain itu, Hasan juga menjadi komisaris organisasi pendidikan yang bernama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak (PUSAKA). Tujuan organisasi ini adalah untuk mendirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda seperti Holland Inlandsche School. Aktifitas kependidikan Hasan yang lain ialah mendirikan Perguruan Taman Siswa di Kutaraja pada tanggal 11 Juli 1937. Dalam kepengurusan lembaga yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara ini, Hasan menjadi ketua dengan sekretaris Teuku Nyak Arief, Pohan dari Tapanuli sebagai penulis, dengan anggotanya antara lain A. Aziz (Padang) dan Paman Ras Martin (Ambon).
Perguruan Taman Siswa di Kutaraja ini mempunyai hubungan erat dengan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Sesaat setelah pembentukannya, Hasan mengirim utusannya yaitu, T.M. Usman el Muhammady untuk menemui Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Tujuannya adalah memohon agar Taman Siswa memperluas jaringannya, yakni dengan mendirikan cabang di Aceh. Berdasarkan permohonan tersebut, Majelis Luhur Taman Siswa mengirim tiga orang guru ke Aceh, yaitu Ki Soewondo Kartoprojo beserta istrinya yang juga sebagai guru dan Soetikno Padmosoemarto. Dalam waktu yang relatif singkat, Hasan dan pengurus Taman Siswa di Kutaraja berhasil membuka 4 (empat) sekolah Taman Siswa di Kutaraja, yaitu sebuah Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa.
Berkat pengalaman di bidang pendidikan tersebut, Hasan memutuskan pergi ke Batavia dan bekerja sebagai pengawai di Afdeling B, Departemen Van Van Onderwijsen Eiredeienst (Departemen Pendidikan). Selain itu, ia juga pernah menjadi pegawai di kantor Voor Bestuurshervarming Buintengewesten. Kemudian pada tahun 1938, Hassan kembali lagi ke Medan untuk bekerja pada kantor Gubernur Sumatera sampai tahun 1942. Pada era penjajahan Jepang ini, yakni antara tahun 1942 sampai 1945, Hasan tetap berada di Medan dan bekerja sebagai Ketua Koperasi Ladang Pegawai Negeri di Medan, kemudian menjadi Penasehat dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri di Medan dan Pemimpin Kantor Tinzukyoku (Kantor permohonan kepada Gunsaibu) di Medan.
Ketika Jepang angkat kaki dari Aceh tahun 1945, Hasan adalah sedikit dari tokoh-tokoh Aceh yang memiliki kesadaran kebangsaan dan bersedia bergabung dengan para nasionalis di Jakarta. Hal ini berbeda dengan tokoh Aceh pada umumnya yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), di mana mereka bercita-cita mendirikan negara sendiri. Satu tokoh paling terkenal adalah Tengku Daud Beureueh, yang kemudian dikenal sebagai pemimpin Darul Islam di Aceh. Perbedaan pandangan antara Hasan dan mayoritas ulama Aceh ini menimbulkan pertentangan sengit. Konflik itu pun bertambah besar ketika Hasan memutuskan untuk ikut menjadi bagian dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Mereka menyebut tindakan Hasan tersebut adalah tindakan pribadi dan bukan mewakili bangsa Aceh. Perdebatan ini pun terus bergulir ketika Hasan ditunjuk oleh Presiden Sukarno menjadi Gubernur Wilayah Sumatera sejak 22 Agustus 1945.
Hasan dan Seputar Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Baru tiga tahun memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia kembali mengalami kemelut politik karena agresi militer Belanda kedua yang berlangsung pada bulan Desember 1948. Belanda memulai serangannya pada Minggu dini hari 19 Desember 1948 di ibu kota Yogyakarta. Selain Yogya, Belanda juga serentak melakukan penyerangan di Bukittinggi dan Lubuk Linggau, Sumatera. Tujuan utama dari serangan itu ialah untuk menyingkirkan Republik pimpinan Sukarno-Hatta dari peta bumi Indonesia.
Sementara, sasaran utama mereka ke ibu kota untuk menangkapi para pemimpin puncak Republik di pusat, serangan ke Bukittinggi, benteng kedua setelah Yogya, ialah untuk melumpuhkan ”kekuatan alternatif Republik” di luar Jawa. Tetapi, itu saja belum cukup. Menurut perhitungan Belanda, pendudukan atas kedua benteng Republik itu pasti tidak sanggup melumpuhkan Republik selama urat nadi ekonominya belum diputuskan. Itu sebabnya, Lubuk Linggau, sebagai salah satu lintasan jaringan perdagangan terpenting dalam komoditas pertanian dan minyak di Sumatera, yang juga diperlukan Belanda, termasuk ke dalam sasaran pertama serangan Belanda.
Isyarat serangan Belanda ini dapat ditangkap Wakil Presiden Moh. Hatta dari Kaliurang. Ia bersama Presiden Sukarno dan anggota kabinet yang berada di Yogyakarta segera mengadakan rapat. Sidang kabinet yang dilakukan secara tergesa-gesa tersebut berhasil mengambil keputusan penting, yang ternyata amat menentukan jalannya perjuangan kemerdekaan pada tahap berikutnya. Keputusan tersebut ialah berbentuk dua buah telegram yang berisikan penyerahan mandat kepada pemimpin di luar Jawa. Telegram pertama ditujukan kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan yang kedua kepada tiga tokoh Perwakilan Indonesia di India. Telegram yang kedua adalah alternatif apabila Syafruddin Prawiranegara gagal membentuk pemerintah darurat di Sumatera maka mereka diinstruksikan untuk membentuk Exile Government (pemerintahan pelarian) Republik Indonesia. Isi telegram tersebut sebagai berikut:
“Kami Presiden Republik Indonesia, memberitahukan bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas ibukota Jogjakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera..”
