Berkolaborasi Percepatan Bebas PMK

Pandemi covid-19 belum sepenuhnya usai. Tetapi saat ini kita kembali dipaksa untuk membagi fokus dengan munculnya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. Padahal Indonesia sudah mendapatkan status bebas PMK sejak 1986. Untuk mencegah dampak yang lebih luas dan mempercepat penanganan wabah ini maka diperlukan kerja sama multi sektor dan disiplin untuk mengatasinya.

Kasus PMK pertama kali ditemukan pada akhir April lalu di Kabupaten Gresik. Sebanyak kurang lebih 400an ekor sapi potong terkonfirmasi positif di 5 kecamatan dan 22 desa.

Kemudian kasus kedua dan ketiga secara berturut-turut dilaporkan terjadi di Kabupaten Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto. Total 845 ekor sapi perah, sapi potong dan kerbau diketiga daerah tersebut ditemukan menunjukkan gejala klinis dengan penyakit PMK.

Berdasarkan dari Laporan Dinas Peternakan Jawa Timur, penyakit PMK telah menyerang 1.247 ekor sapi dan kerbau di keempat Kabupaten hingga 5 Mei 2022. Hal ini juga terkonfirmasi dengan hasil pengujian lab oleh Pusat Veterinaria Farma yang menunjukkan sampel suspect PMK.

Setelah terkonfirmasi bahwa PMK muncul kembali di Indonesia, apa dampak yang ditimbulkan? Apakah ada potensi menular ke manusia seperti Covid-19? Sebelum menjawab pertanyaan itu semua, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu gambaran singkat tentang penyakit PMK ini.

Dampak PMK

Penyakit Mulut dan Kuku adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi. Dikatakan akut karena morbidity rate (tingkat penularan) penyakit ini sangat tinggi mencapai 90-100 persen. Jadi hewan ternak yang terinfeksi penyakit PMK akan dapat mudah menyebar ke hewan lainnya dalam waktu singkat.

Untuk gejala klinis ternak yang terserang PMK adalah demam tinggi (39-41 C), keluar lendir berlebihan (hipersalivasi), luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah, pincang, luka pada kaki dan lepasnya kuku, sulit berdiri dan kurus.

Memang PMK tidak berpotensi menular ke manusia seperti halnya Covid-19. Tetapi hal yang harus diperhatikan dari kembali munculnya penyakit PMK ini adalah potensi dampak economic loss yang signifikan. Ini disebabkan PMK termasuk kedalam transboundary animal disease (TAD) yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak dan mendisrupsi perdagangan ternak baik dalam skala regional dan internasional.

Selain itu mayoritas peternak yang terdampak PMK adalah peternak lokal. Sehingga bisa dibayangkan apabila semua ternak terserang penyakit ini akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Belum lagi dua bulan mendatang kita semua akan merayakan hari raya Idul Adha dimana momentum tersebut sangat dinantikan bagi para peternak.

Dampak lainnya yakni ketahanan pangan terhadap daging otomatis terganggu. Hal itu disebabkan supplai daging yg berpotensi menurun akibat jumlah populasi sapi dan kambing yang mati terserang penyakit PMK. Sementara impor daging dapat dipastikan tidak diizinkan untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Kondisi ini bisa diperparah apabila adanya keraguan masyarakat untuk mengonsumsi daging ternak untuk sementara waktu. Meskipun memang belum ada studi yang menyatakan dapat berpotensi menular ke manusia. Tetapi tetap saja dapat mempengaruhi tingkat keyakinan terkait keamanan pangan terhadap daging.

Pendekatan One Health

Lantas yang jadi pertanyaan saat ini bagaimana bisa Indonesia yang sebelumnya termasuk negara bebas PMK dapat terjadi infeksi ulang? Menurut hemat saya hal ini dimungkinkan karena kurangnya koordinasi lintas sektor dan multi disiplin. Sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal dan tidak secara holistik.

Padahal saat ini dalam menghadapi tantangan kesehatan global tidak bisa hanya dilakukan oleh satu disiplin ilmu saja. Diperlukan kerja sama multi sektor agar dapat mengatasi permasalahan kesehatan global. Disinilah diperlukan pendekatan One Health.

Pendekatan One Health merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada kolaborasi lintas sektor dan multi disiplin untuk menyeleseikan tantangan kesehatan dalam tingkat lokal, regional dan global. Hal ini arena kesehatan manusia, hewan dan lingkungan saling terkait dan tidak saling terpisah.

Dalam konteks percepatan penanganan penyakit PMK diperlukan kerja sama lintas sektor antara lain dokter hewan, kesehatan masyarakat dan pemerintah.

Untuk tindakan pengendalian maka dokter hewan bertanggung jawab dalam melakukan pengobatan dan vaksinasi bagi ternak di wilayah yang berada di daerah hot spot Foot and Mouth Disease (FMD).

Selain itu dokter hewan bertugas untuk melakukan pengecekan kesehatan ternak. Hal ini penting dilakukan agar keseluruhan hewan ternak yang masih hidup dapat segera diobati dan mendapatkan perawatan sehingga tidak berpotensi terinfeksi penyakit PMK.

Setelah tindakan kuratif maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) ke masyarakat baik peternak maupun masyarakat umum. Kegiatan ini akan berfokus kepada edukasi ke masyarakat tentang bahaya penyakit PMK dan bagaimana tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Tindakan ini penting untuk mencegah terjadinya kepanikan di tengah masyarakat.

Sosialisasi juga bisa dilakukan mengenai program biosecurity dan sanitasi kandang. Mayoritas ternak yang terserang PMK adalah milik peternak lokal. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengetahuan peternak mengenai program tersebut.

Apakah pelaksanaan KIE bisa dilakukan oleh dokter hewan? Jawabannya bisa tetapi belum tentu efektif. Kegiatan seperti ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan peran kesehatan masyarakat. Karena memang sudah terbiasa dalam melakukan edukasi dan sosialisasi semacam ini.

Selain itu dokter hewan akan bisa difokuskan untuk tindakan vaksinasi dan pengecekan kesehatan kondisi ternak. Meskipun demikian untuk bahan dan materi edukasi secara umum tetap disusun bersama-sama.

Langkah terakhir adalah peran dari pemerintah. Pemerintah diharapkan agar dapat melakukan pelarangan impor daging untuk sementara waktu terutama dari negara-negara yang belum bebas PMK.

Kurangnya koordinasi antar Kementerian mengakibatkan adanya perijinan impor daging dari negara yang belum bebas PMK. Entah disengaja atau memang belum mengetahui daftar negara mana saja yang sudah termasuk dalam bebas PMK dari OIE tetapi impor daging inilah yang diperkirakan menjadi kontributor terbesar munculnya kembali penyakit yang sudah bebas 100 tahun yang lalu.

Selain pelarangan impor, pemerintah juga perlu menghentikan proses lalu lintas ternak dari keempat wilayah tersebut. Hal itu untuk mencegah penyebaran penyakit PMK ke daerah lain.

Kemudian melibatkan peran TNI dan polisi terkait penutupan sementara waktu di titik-titik lokasi pasar hewan di wilayah terjadinya wabah. Selain itu juga dilakukan stamping out atau pemusnahan masal ternak yang terkonfirmasi positif PMK. Langkah ini dibutuhkan untuk pemutusan rantai infeksi penyebaran penyakit PMK.

Munculnya kembali wabah penyakit PMK di Indonesia sebaiknya mengingatkan kita kembali bahwa penanganan kesehatan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kolaborasi antar lintas departemen, multi disiplin dan multi sektoral mutlak dilakukan agar penanganan yang dilakukan dapat secara holistic.