Sejarah Berjalannya Upaya Diplomasi Siber / Cyber Diplomacy
Perjanjian Dunia Maya internasional jarang terjadi, dan banyak perjanjian dunia maya bersifat bilateral atau regional. Namun demikian, resolusi, kesepakatan, dan bahkan kontroversi siber dapat menjadi bukti keterlibatan negara dalam praktik diplomasi siber.
Pada tahun 2004, Majelis Umum PBB membentuk “Kelompok Ahli Pemerintahan PBB yang dipekerjakan di bagian Pembangunan yang berfokus pada bidang Informasi dan Telekomunikasi dengan tujuan menjaga Keamanan Internasional” (UNGGE). Rusia pertama kali mengusulkan pembentukan UNGEE di tahun 1998 dalam agenda resolusi kepada Majelis Umum. Sejak 2004, UNGGE telah merilis tiga laporan tidak mengikat: satu pada 2010, satu pada 2013, dan satu pada 2015.
Laporan terbaru UNGGE, yang dirilis pada Juli 2015, laporan tersebut membahas mengenai norma siber internasional yang akan diangkat menjadi hukum internasional serta kerja dama internasional yang dilakukan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat menjadi (TIK). Laporan tersebut juga menyerukan negara-negara untuk menggunakan TIK sesuai dengan “kewajiban mereka yang ada di bawah hukum internasional.”
Pada bulan Desember 2015, Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang menegaskan laporan tersebut dan meminta negara-negara anggota PBB “untuk dipandu dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mereka oleh laporan 2015.”
Negosiasi UNGGE gagal selama sesi grup bulan Juni 2017. Rusia, Cina, dan Kuba menyatakan ketidaksepakatan atas penerapan Piagam PBB ke dunia maya, ketentuan yang akan memungkinkan negara untuk membalas dalam membela diri terhadap serangan dunia maya. Sebagai tanggapan, perwakilan AS mengkritik pemerintah tersebut karena menentang akuntabilitas di dunia maya.
Pada September 2019, 26 negara menandatangani pernyataan bersama di Majelis Umum PBB tentang norma-norma dunia maya. Para penandatangan, termasuk Amerika Serikat, terutama adalah negara-negara Eropa dan sekutu AS. Dalam resolusi tersebut, para penandatangan menyebut diri mereka sebagai “negara-negara yang bertanggung jawab yang menegakkan tatanan berbasis aturan internasional” dan menyerukan “akuntabilitas dan stabilitas yang lebih besar di dunia maya.” Resolusi tersebut juga menegaskan komitmen negara-negara bagian terhadap kesepakatan UNGGE.
Pada bulan Desember 2018, Sekretaris Jenderal PBB membentuk literasi baru dari UNGGE, “Kelompok Ahli Pemerintah untuk Memajukan sikap negara yang penuh akan tanggung jawab pada dunia maya dengan tujuan menjaga Keamanan Internasional” Grup baru tersebut dipimpin oleh AS dan mencakup 25 negara. Ini bersidang untuk pertama kalinya pada Desember 2019, dan akan menyerahkan laporan akhirnya ke Majelis Umum pada 2021.
Juga pada Desember 2018, Majelis Umum membentuk Kelompok Kerja Terbuka (OEWG), yang bertemu untuk pertama kalinya pada Juni 2019. OEWG yang dipimpin Rusia terbuka untuk semua negara anggota PBB. Kelompok ini sedang mengembangkan laporan tentang TIK dan keamanan internasional untuk dipresentasikan ke Majelis Umum pada tahun 2020.
PBB telah melakukan upaya diplomasi siber lainnya selain UNGGE dan OEWG.Pada bulan Desember 2018, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi untuk “ Menentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan melakukan tindak kriminal.”
Resolusi tersebut diajukan oleh Rusia, dan mengharuskan Sekretaris Jenderal PBB untuk “mencari pandangan Negara-negara Anggota” tentang tantangan yang mereka hadapi terkait dengan kejahatan dunia maya. Selain itu, resolusi tersebut menetapkan cybercrime dalam agenda Majelis Umum PBB.
