Dalam tulisan Richard Perloff, tentang komunikasi persuasif merupakan proses simbolis, yakni komunikator berusaha meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka mengenai masalah tertentu melalui transmisi pesan, dalam suasana pihak yang dipersuasi memiliki pilihan bebas.Â
Dengan demikian, ciri dari komunikasi persuasif adalah tersedianya pilihan bebas dan ruang kesukarelaan yang dibangun di antara mereka yang berkampanye dengan calon pemilihnya, bukan karena intimidasi, apalagi berdasarkan tekanan kuasa ekonomi dan politik dari hulu ke hilir yang menyebabkan hilangnya pilihan akibat penyeragaman ataupun mobilisasi.
Penanda lain komunikasi persuasif ialah argumentasi. Narasi, data, dan ajakan merupakan ekspresi simbolis yang diarahkan untuk memengaruhi khalayak sasaran dengan tujuan membentuk (shaping), memperkuat (reinforcing), atau mengubah (changing) pemilih.
Pencitraan politik yang dikemas dengan beragam cara harus diposisikan sebagai bagian dari pemasaran politik, bukan propaganda. Ini dipandang bahwa pemasaran politik merupakan upaya memengaruhi perilaku massa (mass behavior) di situasi kompetitif.Â
Para kandidat mencari "tempat" dalam persepsi khalayak dan menggerakkan perubahan perilaku memilih dilapis sosiologis, psikologis, ataupun rasional. Targetnya, mendapatkan hasil suara sebanyak-banyaknya di tempat pemungutan suara.
Memasarkan diri ditengah situasi kompetitif tentu bukan hal mudah. Perlu kecermatan dan ketepatan dalam membangun branding, menentukan segmen pemilih dengan peta zonasi yang tepat, serta pemosisian diri yang berbeda dan punya keunikan nilai jual di tengah eksistensi para kandidat yang bertarung di pilkada Taliabu.Â
Para kandidat mencari 'tempat' dalam persepsi khalayak dan menggerakkan perubahan perilaku memilih dilapis sosiologis, psikologis, ataupun rasional.
Kampanye Pilkada Taliabu Harus Naik Kelas
Sudah seharusnya kampanye Pilkada Taliabu 2024 bisa naik kelas! Kampanye berkeadaban yang bisa menguatkan kualitas demokrasi elektoral kita.
Pertama, kampanye harus terhindar dari segala jenis penyalahgunaan kekuasaan, seperti penggunaan aparat Polri, TNI, ataupun ASN dan fasilitas milik negara secara sewenang-wenang, baik terbuka maupun sembunyi-sembunyi, oleh peserta kampanye atau tim suksesnya.
Kedua, kampanye berkeadaban harus berbasis program dan membuka kesempatan terjadinya dialektika di tengah masyarakat. Banyak narasi kampanye yang bisa membuat kita naik kelas.