Urgensi "Revolusi Mental Birokrasi" dalam Perang Melawan Corona

Di negeri kita, menegakkan sanksi pada orang luar (masyarakat) itu mudah... tapi menindak anak buah sendiri di birokrasi ternyata sulit... lihat saja kasus jaksa Pinangki yang masih berlarut-larut sampai sekarang karena ketidaktegasan Pimpinan Kejaksaan Agung. 

Pada situasi darurat seperti sekarang ini, keberanian sang Panglima Tertinggi menindak pejabat tinggi yang melanggar prokes itu suatu KEHARUSAN... pahit, tapi perlu.

dokpri

Masyarakat sekarang melihat maraknya razia pelanggaran PSBB yang tidak memakai masker dengan sanksi push-up, menyapu jalanan dan bayar denda. Tapi itu kan...rakyat kecil. Kita bertanya-tanya apakah sanksi juga diterapkan pada pejabat tinggi yang melanggar? Siapa yang merazia menteri atau jendral? Hanya Presiden yang mampu melakukan itu.

20200919-003739-5f64fb3dd541df53aa745642.jpg

Jika penegakan hukum terus dibiarkan "tajam ke bawah dan tumpul ke atas"... apa jadinya... "apa kata dunia?". Sesungguhnya setelah di-blacklist 59 negara gegara pandemi, Indonesia kini sedang disorot masyarakat internasional. 

Mereka ingin melihat apa yang Presiden Jokowi lakukan menghadapi situasi ini. Apakah ia pemimpin sejati yang dapat memimpin bangsanya keluar dari krisis dengan selamat sejahtera? 

Tiadanya penindakan pada pejabat tinggi menimbulkan "impunity" (bebas dari hukuman) dan menjadikan mereka "the untouchables" (yang tak tersentuh hukum).

Jangan sampai masyarakat makin cuek dan berkata sinis "Jadi pejabat mah, bebaass". Kombinasi lapisan atas yang tak bisa memberikan panutan dan masyarakat yang makin tak peduli adalah... resep sempurna bagi timbulnya bencana dalam skala yang tak terbayangkan. Semoga "tidak terjadi.

*Pandji Kiansantang, 17 September 2020