Krisis lahan, krisis perumahan, adalah dua hal yang akan terus terjadi dan penambahannya akan berlipat. Perlu keberanian dan kebijakan yang extra ordinary bila negara masih berpihak pada rakyat kebanyakan. Rencana tata kota rumah susun di perkotaan bukan hanya untuk apartemen kelas menengah dan atas, sudah harus dipikirkan bahkan di kota-kota tingkat dua.Â
Perencanaan yang terstruktur dan komprehensif akan selalu menjadi kesulitan dari para pembuat kebijakan jika terbelenggu oleh kontrak politik atau apapun penyebabnya sehingga pembangunan hanya bersifat jangka pendek dan temporer selama masih menjabat.Â
Program Rumah Swadaya yang digagas Kementerian PUPR sedikit memberi angin segar minimal bagi masyarakat yang memerlukan renovasi atau perbaikan rumahnya. Meskipun jumlahnya relatif kecil tapi setidaknya dapat digunakan untuk renovasi yang vital di rumah sebagian masyarakat untuk meningkatkan kebersihan dan kelayakan seperti kamar mandi dan WC yang sehat, dapur yang bersih, atau bagian depan rumah.Â
Program yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan ini. Apakah bentuk bantuannya berupa hibah gratis, pinjaman tanpa bunga, atau pinjaman berbunga lunak.Â
Program yang sudah baik dibuat hendaknya dilanjutkan dengan pelaksanaan yang baik pula agar tepat sasaran yang memberi dampak positif bagi masyarakat penerimanya. Untuk itu jajaran Kementerian PUPR harus berkoordinasi dengan bank atau lembaga penyalur dan pihak pelaksana di lapangan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi penerima.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H