Libur Nasional, Politik Jokowi?

Banyak pihak menyebut Presiden Joko Widodo mengkontruksi hari libur nasional menjadi sebuah agenda populis. Tentu, tujuan Jokowi adalah untuk meraih simpati rakyat khususnya kalangan pekerja di Indonesia.

Perbincangan soal libur di kalangan kaum pekerja memang sudah sangat lazim terjadi. Tak hanya di Indonesia, mungkin hal serupa juga terjadi di seluruh penjuru dunia. Di  Indonesia, terlebih pada bulan Juni 2018, mungkin tercatat merupakan bulan yang memberi berkah bagi para pekerja. Kalau mau dihitung-hitung, libur nasional pada tahun ini mencapai 25 hari, itu sudah termasuk penambahan libur Pilkada serentak di beberapa kota besar di Indonesia.

Mercer, firma keuangan yang berbasis di New York merilis hasil penelitian terkait negara-negara yang memiliki hari libur nasional terbanyak. Dari hasil penelitian itu, Indonesia tercatat menjadi salah negara dengan jumlah libur terbanyak di antara beberapa negara lain.

Indonesia, berdasarkan hasil laporan itu, menempati peringkat kelima bersama dengan Malaysia, Spayol, Rusia dan Filipina yang memiliki hari libur nasional sebanyak 14 hari. Kendati demikian, pada  tahun 2018 total hari libur nasional di Indonesia melonjak menjadi 25 hari dengan rincian 21 hari libur yang ditetapkan pemerintah di awal tahun, 3 hari cuti tambahan di Hari Raya Idul Fitri, serta 1 hari libur saat Pilkada Serentak. Tentu, jika ada penelitian teranyar, Indonesia pasti bakal bertengger di posisi paling atas.

Frankly, I'm happy coz tomorrow is a Indonesian national off day for National Elections. We should be able to laze at home tomorrow, watching the TV all day to see the quick polls result. how about if today we work half day :) enjoying the blind salary #LiburNasional--- asril (@asriel1606) June 26, 2018

Tapi, tak selamanya libur panjang itu positif. Libur yang panjang tentu punya konsekuensi buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekiranya, itulah keluhan yang muncul dari kalangan pengusaha di Indonesia.

Pasalnya, dengan produktivitas yang minim, tentu profitabilitas yang didapatkan pengusaha makin kecil. Perusahaan juga terancam membayar denda akibat pemesanan barang mengalami keterlambatan. Selain kena denda, perusahaan juga harus memberikan intensif kepada pekerja yang bekerja pada hari libur nasional.

Tapi, di luar konteks di atas, libur juga dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan populis. Hal itu sengaja diciptakan untuk meraih simpati rakyat, khususnya dari kalangan pekerja.

Dalam konteks global, praktik populisme bukan barang baru. Di Indonesia pun demikian, praktik ini telah lahir sejak lama dan puncaknya terjadi pada Pilpres 2014 yang memunculkan dua tokoh politik: Jokowi dan Prabowo Subianto.

Jalan Politik Populisme

Presiden Jokowi, sejak pertama kali muncul di kancah politik nasional, terbilang aktif menjalankan agenda ini. Mulai dari kemeja kotak-kotak yang sempat dikenakan  sebagai simbol politiknya, hingga motor coper yang menjadi andalannya -- dibalut dengan jaket denim ala Dilan -- yang merepsentasikan jiwa anak muda.

Tak  sekedar itu, belum lama ini, Jokowi juga membuat gebrakan baru yang memicu perdebatan di tengah lesunya mata uang garuda, misalnya soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) jelang hari Raya Idul Fitri. Praktik ini sebenarnya lekat dengan istilah 'politik gentong babi' (pork barel) yang tentu punya tujuan serupa untuk meraih simpati para pekerja baik itu yang muda maupun orang tua.