Andi Surya berharap kesalahan yang disampaikan secara terus menerus akan diakui sebagai kebenaran, tentu saja ini salah. Kesalahan tetaplah kesalahan, karena data dan fakta jelas tidak mungkin diubah dengan kemampuan dia.
Hal paling sepele yang bisa kita lihat, bila kita memasukan keyword di google dengan kata "Andi Surya + Tanah KAI" maka kita akan mendapatkan banyak berita dari media abal-abal (tidak jelas), yang memberitakan provokasi yang dilakukan oleh Andi Surya. Bahkan wartawan media online tersebut dengan polosnya (ketidak tahuannya) menuliskan kata Grondkaart dengan sebutan groundkart / gronkaart / groundkaart / gronkart atau sebutan lainnya yang kesemuanya itu salah/keliru. Ini bukan soal aksentuasi pengucapan, tetapi soal hal utama yang memang harus dipahami.
Mereka (wartawan abal-abal) tersebut bisa dibilang tidak tahu / tidak mau tahu karena Andi Surya sendiri sebagai sumber berita juga tidak memahami dan belum pernah melihat apa yang disebut dengan grondkaart. Ini menjadi sebuah kekonyolan yang tercipta, di mana ketidaktahuan Andi Surya justru dijadikan sumber berita. Sebuah hoax yang teraplikasikan secara sistematis yang bersumber dari Andi Surya.
Lalu apakah grondkaart tersebut?
Agar lebih mudah memahaminya, perlu saya berikan contoh pemahaman yang sederhana. Negeri ini terbentuk sejak zaman dulu, ratusan tahun lalu, dengan banyak hal terjadi, pemerintahan berganti-ganti, mulai dari daerah tanpa pemerintahan, lalu diduduki Kolonial Belanda, lalu di bawah penjajahan Jepang, dan juga akhirnya merdeka dan menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bila kita membahas soal grondkaart, kita akan membahas pemerintahan Kolonial Belanda dengan produk hukum / undang-undangnya. Tentu saja produk hukum di era belanda sampai saat ini masih berlaku, bila kita menyimak KUHP, bisa dibilang 2/3 bagiannya adalah mengadopsi dari hukum warisan Kolonial Belanda.
Lalu untuk apa grondkaart dibuat?
Dalam melakukan pembangunan di Indonesia, Kolonial Belanda adalah sebuah negara yang diakui di dunia melakukan tertib administrasi, karena mereka mencatat semua kegiatan yang dilakukannya. Jadi dalam setiap penggunaan lahan/tanah untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan beberapa langkah yang berhubungan dengan status tanah tersebut. Mulai dari kepastian kepemilikannya, penggunaan dan pelaksanaan pembangunannya semua tercatat/terdokumentasikan dengan baik hingga saat ini.
Setiap jengkal tanah yang dipakai, untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum, selalu memiliki minimal sepasang dokumen yang disebut grondkaart dan besluit. Grondkaart dibuat berdasarkan keputusan banyak pihak, mulai dari Kepala Daerah, Kepala Badan Pertanahan (Kadaster), Kementerian/instansi terkait dan pihak lain yang terkait dengan pembangunan proyek yang dimaksud.
Bila kita mengambil situasi saat ini, sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan tentu melewati banyak dokumen dan birokrasi sehingga akhirnya pembangunan bisa dilaksanakan. Hal inilah yang coba tidak diakui oleh seorang Andi Surya. Dia mencoba membuat opini bahwa pembangunan yang dilakukan saat itu tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan kuat. Ini jelas salah. Tentu tidak mungkin 100 tahun lagi kita bilang pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo menggunakan tanah yang tidak sah. Kekonyolan ini yang sedang dipentaskan oleh Andi Surya.
Andi Surya bahwa PT KAI, dan BUMN lainnya yang mempunyai grondkaart, juga mempunyai bukti dokumen lain yang disebut besluit sebagai bukti kepemilikan lahan/tanahnya. Andi Surya mencoba meracuni banyak pihak yang belum paham / belum tahu soal grondkaart dengan menggiring opini  yang salah.
