Sri Mulyani dan Satgas Buru para Penunggak BLBI

Pembaca yang berkecimpung dalam dunia perkreditan, khususnya penagihan pinjaman bermasalah pasti sudah mengalami berbagai kisah saat berhadapan dengan para penunggak pinjaman, mulai dari kisah yang sedih, menegangkan sampai yang kocak.

Saya bekerja pada salah satu Koperasi Credit Union. Walaupun tidak menangani operasional kredit secara langsung, pada beberapa kesempatan saya juga menjadi bagian dari tim penagihan yang dibentuk dengan personil yang berasal dari manajemen lintas divisi.

Jadi saya cukup familiar pada masalah-masalah yang dihadapi ketika berhadapan dengan para penunggak di lapangan. Karakter debitur bermasalah itu beraneka ragam. 

Ada yang cukup bisa diajak bekerja sama, ada yang tidak jujur, ada yang suka ingkar janji, ada yang beritikad kurang baik dan seterusnya.

Berbagai macam karakter debitur bermasalah ini membuat penagih atau tim penagih harus memiliki kiat-kiat khusus mencari penyelesaian masalah. Setiap debitur bisa berbeda-beda treatment-nya sesuai situasi dan kondisi. 

Ada yang bisa diselesaikan dengan cara penjadwalan ulang pinjaman, ada yang dengan cara restrukturisasi tapi ada juga yang harus dengan cara penyitaan (walaupun ini selalu jadi opsi paling akhir).

Sesuai prinsip Credit Union, pendekatan kepada debitur penunggak harus dilakukan secara kekeluargaan tapi tetap taktis. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, demikian ungkapan yang biasa kami gunakan, mengutip kitab suci.

Nah, untuk menangani debitur bermasalah yang tunggakannya masih dalam hitungan jutaan rupiah saja, sudah cukup menyita pemikiran dan fokus. Bagaimana ya dengan tunggakan hingga ratusan triliun rupiah?

Satgas BLBI Mulai Berburu

Inilah yang sekarang menjadi salah satu fokus kerja Menkeu, Sri Mulyani, dan Satgas Hak Tagih BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) saat ini. 

Mereka harus mengejar debitur dan obligor yang pernah mendapat bantuan dana talangan untuk penyelamatan ekonomi pada saat krisis moneter terjadi tahun 1997/1998 yang lalu.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah total dana yang masih harus ditagih mencapai 110,45 triliun rupiah. Ini angka yang fantastis. Hingga lebih dari 20 tahun kemudian, piutang negara tersebut belum juga terselesaikan. 

Presiden Jokowi pun membentuk Satgas BLBI pada bulan Juni yang lalu untuk menjadi tim yang fokus pada pengusutan dan penyelesaian piutang negara tersebut.

Seperti yang sudah saya gambarkan di atas, penanganan debitur yang menunggak itu susah-susah gampang, jadi memang harus dilakukan dengan cermat. Apalagi ini scope-nya lebih luas dari sekadar kredit macet koperasi.

Agar kinerja satgas lebih maksimal, anggota tim yang didapuk pun berasal dari personil lintas kementerian dan lembaga tinggi negara yaitu Kemenkeu, BPK, Kemenpolhukam, BIN, Kementerian ATR/BPN, Kemenkumham, PPTAK dan Kejaksaan.

Berdasarkan informasi dari kemenkeu.go.id, Satgas BLBI ini terdiri dari 3 Pokja (Kelompok Kerja), yaitu: 

(1) Pokja Data dan Bukti yang bertugas melakukan pengumpulan, verifikasi dan klasifikasi, serta tugas lain dalam rangka penyediaan data dan dokumen terkait debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, perjanjian atau dokumen perikatan lainnya dan data/dokumen lain sehubungan penanganan hak tagih BLBI.

(2) Pokja Pelacakan yang bertugas melakukan pelacakan dan penelusuran data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain dan melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun luar negeri dan.

(3) Pokja Penagihan dan Litigasi yang bertugas melakukan upaya penagihan, tindakan hukum/upaya hukum yang diperlukan dalam pengembalian dan pemulihan piutang dana BLBI baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Anak Soeharto Dalam Daftar Debitur/Obligor

Dari komposisi tim, terlihat sudah sangat mumpuni untuk melakukan gebrakan di lapangan. Tapi mereka juga tetap mengutamakan pendekatan persuasif sebelum pendekatan yang lebih represif. 

Misalnya, para debitur/obligor dipanggil baik-baik terlebih dahulu secara personal melalui surat panggilan resmi. 

Surat panggilan ini sampai dua kali dilayangkan. Jika setelah surat kedua, debitur/obligor yang dihubungi masih mangkir, barulah dilakukan panggilan secara terbuka. Jadi nama-nama para obligor ini akan diketahui masyarakat luas, sebelum diambil langkah lebih lanjut.

Saat ini sudah ada sejumlah nama yang dibuka oleh Satgas BLBI ke khalayak. Nama-nama yang berada pada daftar prioritas, misalnya, dapat dilihat pada portal berikut ini money.kompas.com

Yang menarik, ada nama Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto di sana. Saat itu Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, PT Citra Bhakti Margatama Persada.

Perburuan aset negara yang melibatkan klan cendana sudah pasti tidak akan mudah. Butuh strategi yang tepat untuk menelisik harta anak-anak Soeharto ini. Harus tegas, akurat dan tidak boleh gegabah. 

Kita ketahui bersama klan cendana masih memiliki banyak sumber daya dan pengaruh di berbagai tingkat birokrasi pemerintahan. Lagi pula, satgas masih memiliki waktu kerja yang relatif panjang, sampai Desember 2023 nanti.

Pengamanan aset negara. Gambar dari youtube Kemenkeu.

Harapan untuk Satgas BLBI

Saat ini satgas sudah cukup laju melangkah. Selain melakukan panggilan dan pembicaraan dengan para debitur/obligor, update terbaru dari kinerja satgas adalah penyitaan kembali aset eks BLBI yang selama ini dikuasi pihak ketiga berupa aset tanah dan bangunan di Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebelumnya satgas juga telah melakukan penguasaan fisik melalui pemasangan plang tahap pertama atas 49 bidang tanah dengan total lahan  seluas 5,29 juta meter persegi di empat wilayah berbeda, di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Pembentukan satgas BLBI adalah satu lagi bukti kalau Menteri Sri Mulyani di bawah arahan Presiden Jokowi tidak main-main dalam menyelamatkan aset-aset negara seperti yang selalu disampaikannya di hadapan publik.

Bayangkan, apa yang bisa dilakukan jika angka 110,45 triliun rupiah ini kembali ke kas negara? Atau tidak usah membayangkan seluruhnya.

Bayangkan 10% dari angka itu saja atau 11 triliun rupiah, ini sudah sangat berarti. Dengan 11 triliun rupiah kita sudah bisa membangun belasan bendungan seperti bendungan Nabun Gete di NTT yang diresmikan Jokowi bulan Februari lalu.

Kita bisa membangun banyak jembatan, sekolah, jalan dan sarana prasarana lainnya. Atau paling tidak bisa jadi tambahan dana pembayaran angsuran utang negara yang selama ini jadi sorotan banyak pihak.

Jadi kita patut berharap banyak pada kinerja satgas BLBI ini. Kita pun bisa memberi dukungan dengan memberi doa dan perhatian pada langkah-langkah yang ditempuh satgas untuk memburu aset negara.

Bu Sri dan tim, jangan kasih kendor! 

---