Debat Gagasan IKN, Isu Konstitusi dan Logika Terbalik (Bagian 2)

Tidak disebutkan berapa pencapaian GNI tahun 2045. Tapi yang ditonjolkan pencapaian GDPnya. 

Tidak disebutkan pula berapa perkiraan pencapaian Net International Investment Position 2045. Tidak diangkatnya pemikiran tentang pendefinisian indeks kemandirian/kapasitas bangsa atas produk-produk yang menjadi kebutuhan publik sebagai amanah konstitusi. 

Dengan gambaran itu, terkesan rendahnya kepekaan lembaga ini pada isu kemandirian bangsa yang merupakan refleksi berhasilnya implementasi pencerdasan bangsa. Salah satu cita-cita proklamasi.

Dengan melihat terbatasnya jangkauan perencanaan terutama terkait dengan isu fundamental, penulis menilai metodologi perencanaan Bappenas masih perlu ditingkatkan. Adanya dukungan sumber daya perencanaan pembangunan yang lebih besar lagi. Kesan itu tertangkap dalam Visi Indonesia 2045, terbatasnya data pendukung dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Jika negara menginginkan sebetulnya sejumlah kementerian teknis dapat menjadi pendukung sumber daya handalan perencanaan pembangunan. 

Kantor kedutaan kita di luar negeri, dapat dijadikan mata dan telinga lembaga ini dalam perencanaan sumber daya bangsa untuk menerobos pasar internasional atau mengikuti perkembangan sains teknologi. Termasuk adanya dukungan lembaga resmi negara terkait tugas-tugas surveillance, memperkaya jangkauan visi perencanaan. 

Penulis membayangkan idealnya Bappenas agar mengadopsi metodologi prosesor kecerdasan dalam perencanaan pembangunan nasional. Seperti yang dilakukan Jepang 1½ abad lalu pada Restorasi Meiji. Kebijakan itu mampu mengakselerasi penyamaan kapasitas bangsa Jepang dengan bangsa Barat, dalam waktu 60 tahun. 

Terjadi sebelum 1930. Metodologi ini juga digunakan oleh China, Korea Selatan dan Singapore dalam pembangunan bangsanya. Intinya, mereka menggunakan segala daya kecerdasan, kecerdikan, ketekunan dan persisten dalam perencanaan pembangunannya.

Ditengah-tengah gencarnya kampanye pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan slogan "reformasi struktural", seharusnya pertama kalinya kampanye itu ditujukan pada lembaga Bappenas ini.

Catatan: 1. Yang dimaksud dengan logika terbalik adalah pendefinisian relasi suatu keadaan dengan keadaan lainnya dalam kondisi terbalik. Mengacu pada common practices. Dimana faktor akibat diputar-balikkan menjadi faktor sebab.

2. Strategi pengembangan SDM seharusnya mengacu pada the best practices peradaban, khususnya 9 fase kebangkitan peradaban Barat/modern. Lihat catatan no. 3, Debat Gagasan IKN, Isu Konstitusi dan Logika Terbalik (Bagian 1).

Tulisan yang akan datang: Debat Gagasan IKN, Isu Konstitusi dan Logika Terbalik (Bagian 3)