Mohon tunggu...
Phiodias M
Phiodias M Mohon Tunggu... Arsitek - Alumni arsitektur gandrung isu pencerdasan bangsa

Pensiunan korporasi perminyakan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Debat Gagasan IKN, Isu Konstitusi dan Logika Terbalik (Bagian 2)

9 Oktober 2021   09:20 Diperbarui: 9 Oktober 2021   09:20 401
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dalam skala lebih kecil, kita bisa temukan sepinya aktivitas jual-beli pada beberapa pusat perbelanjaan atau pasar SD Inpres. Tidak sesuainya perencanaan dengan realisasi ketika fasilitas itu beroperasi. 

Indikasi tidak terakomodasinya kepentingan pengunjung atau kapasitas berlebih. Apalagi predikat itu diperkirakan akan terjadi 20 tahun mendatang dimana timbul tenggelam faktor-faktor itu di luar kendali pemerintahan sekarang. Kecuali jika pengembangan SDM saat ini sudah mencapai tingkat kematangan yang memadai. 

Diharapkan pemerintahan sesudah era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dapat meneruskan pengembangannya. Belajar pada keberhasilan China dan Korea Selatan, pengembangan SDM membutuhkan waktu sekitar 30 tahun.

3.2.2 Apakah pembangunan IKN baru akan menjadi katalisator penentu berkembangnya sains dan teknologi? Sebaliknya, apakah kondisi perkotaan kita saat ini menjadi faktor penghambat perkembangan tersebut? 

Menurut penulis, tantangan pengembangan SDM saat ini², secara nasional masih belum disepakatinya suatu formula pasti tentang bagaimana mendayagunakan 5 sektor pencerdasan bangsa (seperti uraian isu konflik pemahaman konstitusi pada Bagian 1) dalam satu paket tindakan yang solid dan terukur. Kendala ini pada level kerangka pemikiran dan komitmen bangsa untuk menggapai cita-cita proklamasi. Itu tidak terkait dengan isu teknis, apalagi ketersediaan fasilitas fisik.

3.2.3 Apakah program pengembangan SDM pemerintah saat ini sudah dapat dijadikan role model keberhasilan agar dapat dilanjutkan oleh pemerintahan atau generasi berikutnya? Penulis akan mengulasnya dalam konteks 5 sektor pencerdasan bangsa seperti tersebut di atas, yaitu:

a. Usaha konsolidasi ke-5 sektor tersebut saat ini, baru terbatas pada penggabungan urusan sektor pendidikan dan riset dalam satu kementerian. Dan belum ada peran kelembagaan sebagai conductor, penyelaras, pemersatu potensi ke-5 sektor itu dalam satu kebijakan solid.

b. Perhatian lembaga pendidikan, riset dan perencanaan saat ini terkesan lebih dominan pada aspek teknis daripada isu fundamental bangsa. Suasana itu seolah menggambarkan kita tidak mempunyai isu fundamental. Padahal ketertinggalan pengembangan SDM itu seperti yang disampaikan Prof. Emil Salim adalah suatu fakta.

Nuansa itu terlihat ketika ITB memperingati 100 tahun berdirinya Perguruan Tinggi Teknik Indonesia dimana 9 tema seminarnya terkait dengan isu teknikal bukan fundamental. Padahal banyak isu fundamental bangsa saat ini yang perlu disikapi dunia pendidikan seperti tertinggalnya kecerdasan bangsa dan produktivitas tenaga kerja saat ini.

Dalam publikasi penelitian LIPI juga tidak mengulas tentang isu fundamental. Contohnya, tidak ditemukan kajian tentang krisis 97/98. Padahal banyak pembelajaran yang seharusnya diperhatikan agar tidak terulangnya ketidaktepatan membuat kebijakan. 

Penjelasan pemerintah tentang IKN baru, seolah kita tidak pernah belajar dari krisis tersebut. Juga tidak ditemukannya penelitian tentang pendayagunaan kecerdasan bangsa secara terpadu dalam usaha pengembangan sumber daya pembangunan nasional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun