Berbagai Plot Twist Pasangan Prabowo-Gibran Bagi Bangsa Indonesia

Polemik Pasangan 02 dalam Pemilihan Presiden 2024

Mundur kebelakang pada beberapa bulan yang lalu, Indonesia gampar dan panas akan isu naiknya calon presiden dan akil presiden pada masa PILPRES 2024. Situasi yang wajar ketika masa pemilihan hadir karena ketatnya persaingan diantara calon-calon yang akan maju. Salah satu isu yang menjadi perbincangan nasional saat itu bahkan akhirnya menjadi sentilan dan perhatian mancanegara adalah pasangan Prabowo-Gibran. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden yang dipermasalahkan dikarenakan putusan MK yang membuka gerbagn pada ruang kepala daerah maju di pemilihan presiden meski belum berusia 40 tahun. 

Tentunya putusan ini memicu pro dan kontra, bahkan tak sedikit tuaian kritik karena dinilai lembaga ini melampaui kewenangannya. Sejumlah pihak baik dari masyrakat atau pejabat kenegaraan menyebutkan bahwa putusan MK ini semestinya menjadi wilayah pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Selain dinilai melampaui kewenangannya, MK juga dianggap tidak konsisten dengan putusannya tersebut. Mengutip dari Kompasiana yang dibuat oleh Yohan Wahyu, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar dalam artikelnya di Kompas, Selasa (17/10/2023), menyebutkan, salah satu tidak konsistennya MK kelihatan dengan kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon uji materi yang dikabulkan. 

Menurut Zainal, MK yang biasanya ketat dengan legal standing tiba-tiba menerima legal standing ”hanya” dengan alasan pemohon uji materi adalah seorang pengagum Wali Kota Surakarta. Reaksi publik yang semakin panas dan tentunya bersikap negatif atas putusan MK ini juga tidak bisa dilepaskan dengan opini yang berkembang bahwa upaya uji materi tersebut memang diperuntukkan guna memberi jalan politik bagi Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, untuk berlaga di pemilihan presiden. Hal ini diungkapkan  berbeda halnya dalam putusan syarat batas usia capres-cawapres yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Akhirnya, sikap Saldi ini pun ditindak lanjuti ke Majelis Kehormatan MK oleh sejumlah advokat karena dinilai menodai dan menjatuhkan harkat martabat MK. Yang menjadi point besar terkait isu ini adalah adanya praktik Dinasti Politik yang lingkupnya luas dan besar. 

Bagaimanapun, bicara soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik. Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat ditambah dengan kualitas yang tidak didukung dengan baik. Tidak heran jika kemudian separuh lebih publik dalam berbagai media digital bahkan hingga turun ke jalan menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti ini. Melanjuti kondisi PILPRES 2024 dengan berbagai polemik yang terjadi, masuk pada pemilihan yang akhirnya menjadi suatu plot baru di tahun pemilihan ini, LSI menyebar hasil survei yang menggunakan simulasi surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo-Gibran diproyeksikan akan mendapat dukungan suara 51.9 persen, disusul pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 23,3 persen, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 20,3 persen, belum memberikan jawaban 4,4 persen. Publik saat itu tentu getar dengan hasil yang ada, karena berbagai ketakutan dan amarah akan adanya dinasti politik ditambah dengan melihat bahwa banyak artis dan juga tokoh masyarakat yang mendukung secara terang-terangan pada pasangan ini. Buzzer yang biasa ada pun menjadi saingan besar para pendukung pasangan lain karena secara data visual, pasangan ini dianggap tidak kompeten dan hanya menjual gimmic dari visi misi serta program kerjanya, hingga banyak pernyataan dari publik yang menganggap bahwa dari hasil suara ini merupakan kehancuran bagi politik dan nasib bangsa Indonesia. 

Akun Fufufafa Yang Naik Kepada Publik

Terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran yang tak juga meredupkan tuaian kontra masyarakat Indonesia didukung dengan unggahan akun Fufufa yang belakangan ini ramai dibincangkan publik. Unggahan lama akun Fufufafa kembali dimunculkan di berbagai media sosial pada akhir Agustus lalu, dan terus meluas sampai hari ini. Isinya antara lain pernyataan negatif terhadap tokoh-tokoh politik, termasuk presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sejumlah warganet awalnya sebatas mencurigai akun tersebut dikelola Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Namun, Gibran membantah kepemilikan akun Fufufafa dengan mengatakan, “Ya, tanya yang punya akun. Kok ke saya?”. Padahal jelas sudah banyak masyarakat yang mencari tahu dengan dalam dan mengungkap bahwa akun tersebut milik Wakil Presiden Indonesia saat ini, namun memang Gibran tidak memberikan statement yang menyetujui bahwa akun itu adalah miliknya, hal ini dibuktikan dengan bukti bahwa adanya hubungan antara akun Fufufafa dengan Gibran melalui cuitan dari akun Chili Pari Catering, yaitu @Chili_Pari. 

Sejumlah tangkapan layar yang belum bisa diverifikasi menunjukkan kemiripan cuitan antara kedua akun tersebut. Adapun @Chilli_Pari diduga milik Raka Gnarly, yang ditengarai warganet memiliki akun X (dulunya Twitter) @rkgbm. Akun ini yang disebut-sebut milik Gibran. Warganet berupaya melakukan verifikasi, salah satunya dengan mengidentifikasi nama email serta termasuk nomor telepon yang diduga milik Gibran. Namun, BBC News Indonesia tidak dapat memverifikasi dugaan hubungan antara akun Fufufafa dan Gibran. Terakhir, jika isu ini tidak ditangani dengan baik, kepercayaan publik terhadap Gibran sebagai wapres terpilih dapat menurun. Masyarakat mungkin meragukan kemampuannya untuk memimpin dan mengambil keputusan yang baik. Namun kondisinya saat ini dengan Prabowo yang dlihat dari mata publik memang tidak ada keretakan atau perselisihan yang terjadi atas cuitan-cuitan yang menandai dirinya. 

Membedah Prosesi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 Serta Kabinet Merah Putih

Beralih pada momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029 (20/10/2024) menjadi momen peralihan dan berbalik dari penatnya kondisi Indonesia beberapa bulan di tahun ini, prosesi yang dilangsungkan saat itu sangat tenang dan mengharukan juga mengejutkan publik pada beberapa kata yang disampaikan oleh Prabowo. “Kita”, “harus”, “bangsa”, dan “rakyat” merupakan empat kata yang banyak disebut Prabowo yang mana kata “kita”disebutkan sebanyak 212 kali, “harus” sebanyak 47 kali, “harus”sebanyak 47 kali, “bangsa” 33 kali dan “rakyat”sebanyak 29 kali yang menduduki urutan terakhir. Tak ketinggalan kata “demokrasi”disebut sebanyak 13 kali yang mana menunjukan ciri bangsa Indonesia. Ada pun poin penting yang disampaikan mengenai bocoya anggaran, kemiskinan, pemberantasan korupsi juga kolusi serta politik luar negri Indonesia. Adapun sorotan lain pada Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang mana menjadi kabinet tergemuk sejak 1996. Terisi dengan 48 menteri, 56 wakil menteri dan 7 pimpinan lembaga. Sebelumnya, terjadi pada era Sukarno, Dwikora II dengan total 132 menteri dan pejabat setingkat menteri di kabinet tersebut. 

Menilik Profil Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencakup tokoh-tokoh berpengalaman dari beragam latar belakang di posisi menteri dan wakil menteri. Misalnya, Budi Gunawan diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dengan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai wakilnya, dan Airlangga Hartarto bertanggung jawab atas Bidang Perekonomian. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono memimpin koordinasi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Beberapa posisi menteri penting diisi oleh tokoh-tokoh yang sudah dikenal luas, seperti Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, didampingi oleh Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara sebagai wakilnya. Di sektor kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Menteri Kesehatan dengan Dante Saksono Harbuwono sebagai wakilnya. 

Pada bidang pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dipercaya sebagai Menteri Pertahanan, dengan Donny Ermawan sebagai wakilnya. Selain itu, bidang pendidikan dipecah menjadi beberapa sektor. Abdul Mu'ti bertanggung jawab atas Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Fajar Riza Ulhaq sebagai wakilnya, sementara Satryo Soemantri Brodjonegoro mengemban tugas sebagai Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi. Kabinet ini juga melibatkan tokoh baru seperti Widiyanti Putri, yang berperan sebagai Menteri Pariwisata, dan Arifatul Choiri Fauzi, yang bertugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keduanya membawa pengalaman dari bidang masing-masing, seperti agribisnis dan organisasi kemasyarakatan. Komposisi beragam ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman serta keahlian yang diharapkan dapat memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor.

Jumlah Menteri dalam Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa

Pada kepemimpinan Presiden Sukarno yang memimpin Indonesia selama 21 tahun dari 1945-1966 ada 3 kabinet. Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1939) dengan jumlah menteri 12-37 orang, Era Demokrasi Parlementer (1949-1959) berjumlah 10-25 orang menteri, dan Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) terdapat jumlah menteri 33-132 orang. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang mempimpin sejak 1966-1998 ada 3 kabinet dalam pemerintahanya yang mana Kabinet Ampera (1966-1967), Kabinet Ampera II (1967-1968), Kabinet Pembangunan I-VII (1968-1998) dengan total masing masing kabinet diantaranya 31 orang, 24 orang, dan 24-44 orang. Dilanjut dengan Kepemimpinan Presiden B.J Habibie yang merupakan Kabinet Reofrmasi Pembangunan (1998-1999) dengan jumlah menteri sebanyak 37 orang, dan Kepemimpinan Presiden Abdirrahman Wahid (Gus Dur) pada Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001) dengan jumlah menteri 36 orang. Presiden Megawati Soekarno putri dengan Kabinet Gotong Royong (2001-2004) memiliki jumlah menteri 33 orang, Kabinet Indonesia Bersatu I dan II (2004-2014) yang dipimpin oleg Kepemimpinan Prsiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan jumlah menteri sebanyak 34 orang. Terakhir kepemimpinan yang baru saja beralih, Presiden Joko Widodo dengan Kabinet Kerja (2014-2019) dengan jumlah menteri 34 orang dan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) dengan jumlah menteri 34 orang. 

Stella Christie: Ilmuwan Yang Ditarik Masuk Kabinet Merah Putih

Stella Christie merupakan salah satu sosok yang menjadi spotlight dalam Kabinet Merah Putih, yang mana merupakan profesor di bidang Cognitive Science dengan beberapa minat penelitian pada analogi dan pembelajaran rasional, proses perbandungan dalam pembelajaran sosial dan budaya, dan abstraksi relasional dalam kecerdasan buatan (AI). Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh pada Harvard University, Amerika dan lulus pada 2024 dengan major S1 Psikologi dan dilanjut dengan S2 -S3 Psikologi Kognitif pada Northwestern Universty, Amerika Serikat (lulus 2010). Stella pun mengajar di Tsinghua University yang mana merupakan univeritas bergengsi dan menduduki ranking 4 Asia dan ranking 20 Top Global Universities versi QS World University Ranking. Tak hanya itu, Stella menjasi salah satu dari 20 orang yang mendapat nominasi Understanding Human Cognition Award dari James S. McDonell Foundation 2016. Secara kualitas akademis, tentunya Stella tidak perlu diragukan lagi karena jejaknya dalam menulis beberapa penelitian dan menjadi pakar di beberapa acara Pemerintahan Indonesia, diantaranya menjadi penasihat khusus Menteri Kemaritiman dan Investasi RI, menyumbangkan tulisannya dalam buku Bunga Rampai Reka Cipta Indonesia yang dipublikasikan Kemendikbud (2020), menjadi pembicara keynote untuk Eselon I dan II di acara Kementerian Keuangan (2021) dan menjembatani Univeritasi Tsinghua dan Pementihan Indonesia dalam rencana pendirian kampus Tsinghua Asia Tenggara yang baru. 

Banyak dari masyarakat yang membanggakan posisi Stella dalam kabinet ini karena dianggap kompeten dan mampu menyebarkan ilmunya pada bangsa ini. 

Pandangan mahasiswa serta harapan pada Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Pandangan mahasiswa terhadap Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cenderung beragam. Banyak mahasiswa yang memandang kabinet ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk bergerak ke arah yang lebih baik, terutama mengingat tantangan besar di bidang ekonomi, pendidikan, dan penegakan hukum. Namun, mahasiswa juga menyuarakan kekhawatiran dan kritik, terutama terkait komposisi kabinet yang didominasi oleh tokoh-tokoh partai politik. Mahasiswa berharap kabinet ini dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan menyediakan pendidikan berkualitas. 

Mengutip dari salah satu artikel, Onky Fachrur Rozie, eks Korpus BEM/DEMA, menekankan pentingnya peran mahasiswa, dengan menyatakan, "Forum dialog interaktif ini sangat bagus bagi pemuda dan mahasiswa untuk ambil peran dalam perumusan kebijakan kepemerintahan ke depan serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah Prabowo-Gibran". Hal ini disampaikan guna memicu mahasiswa untuk terus menilik dan berdiskusi akan kondisi politik dan pemerintahan Indonesia karena pada dasarnya, mahasiswa dan generasi muda lainnya ialah penerus bangsa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama bagi mahasiswa, mengingat kekhawatiran akan korupsi dan kolusi dalam pemerintahan. 

Mereka berharap agar kabinet Prabowo-Gibran mampu menerapkan sistem yang ketat dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi di semua level pemerintahan. Di bidang pendidikan, mahasiswa mendambakan reformasi yang nyata, termasuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dukungan terhadap penelitian, dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta dosen. Mahasiswa juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan generasi muda dengan menyediakan lebih banyak peluang untuk berkembang dalam sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional, seperti teknologi, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. 

Di sisi lain, mahasiswa juga menekankan pentingnya oposisi yang sehat dalam sistem pemerintahan. Mereka menyadari bahwa demokrasi yang kuat memerlukan adanya kontrol dan kritik yang membangun terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa mengingatkan kabinet Prabowo-Gibran untuk menghargai kebebasan berpendapat dan mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Secara keseluruhan, mahasiswa berharap kabinet ini mampu menghadirkan pemerintahan yang tegas, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, tanpa mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.

Akhir kata, polemik seputar pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024 telah menciptakan gelombang diskusi yang luas di masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon usia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden memicu berbagai pro dan kontra. Banyak pihak, termasuk mahasiswa dan tokoh hukum, menilai keputusan tersebut melampaui kewenangan MK dan berpotensi mendukung praktik dinasti politik, khususnya karena Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Masyarakat mengkhawatirkan bahwa politik dinasti lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan publik, yang terlihat dari berbagai aksi penolakan dan kritik terhadap pasangan ini. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran memperoleh dukungan signifikan, dengan 51,9 persen suara. 

Namun, suara tersebut tidak serta merta menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi keberlanjutan praktik politik dinasti dan kompetensi pasangan ini. Selain itu, munculnya akun media sosial Fufufafa yang mengeluarkan pernyataan negatif terhadap tokoh politik, termasuk Prabowo, semakin memperburuk citra pasangan ini di mata publik. Momen pelantikan pada 20 Oktober 2024 menunjukkan harapan baru bagi kabinet Prabowo-Gibran, meskipun tantangan besar masih menanti. Mereka dihadapkan pada harapan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menanggulangi isu-isu besar seperti kemiskinan, pendidikan, dan korupsi. Harapan mahasiswa dan masyarakat adalah agar kabinet ini dapat menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menghargai kebebasan berpendapat sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Secara keseluruhan, meski dukungan suara menunjukkan potensi keberhasilan, polemik seputar latar belakang politik dan tindakan yang diambil oleh pasangan Prabowo-Gibran akan terus menjadi sorotan utama, yang mempengaruhi legitimasi dan efektivitas pemerintahan mereka di masa mendatang.