Bila hal ini diberlakukan, apakah ada semacam subsidi silang antar wilayah? Mengingat bahwa aspek geografis negara kita yang sangat luas, beragam dan sulit. Saat ini harga bensin bisa sama di seluruh Indonesia. Bila dikuasai murni swasta-asing bisa jadi akan beragam. Wilayah jauh seperti pedalaman Papua, Sulawesi dan Kalimantan akan menjadi sangat mahal karena ongkos transportasi-distribusinya besar. Mampukah rakyat memikulnya? Sementara pendapatan mereka tak berubah oleh berbagai sebab. Salah satunya karena masih sangat timpangnya infrastruktur wilayah JawaI-Luar Jawa, atau Kota-Pedalaman.
Sebagai contoh harga produk murni swasta adalah semen. Harga semen merk Holcim di Jakarta saat ini Rpm 61 ribu, di Pontianak Rp. 72 ribu-bila sampai pedalaman mencapai 150 ribu. Sementara di Papua kisaran Rp. 100 ribu bahkan bisa mencapai Rp. 1 juta lebih (bila sampai pedalaman). Padahal kalau harga bensin Pertamina di SPBU harga merata disemua wilayah.
Pada kondisi ini yang 'diuntungkan' adalah wilayah Jawa khususnya kota-kota besar, dan wilayah yang tidak memiliki 'pedalaman'. Dengan APBD yang ada mereka tetap bisa melaju kencang membangun diri. Mereka akan lebih cepat maju dan semakin maju meninggalkan saudara-saudaranya di luar Jawa yang ditakdirkan hidup di geografis yang sulit dan berat.
2. Meniadakan tarif impor bagi sesama negara anggota TPP. Itu artinya Indonesia harus bersedia pula membebaskan tarif impor barang-barang yang masuk ke Indonesia dari Negara TPP, sebaliknya barang Indonesia bebas tarif impor masuk ke negara TPP juga bebas tarif impor. Efek lanjutannya adalah berkurangnya pemasukan negara dari tarif Impor. Apakah itu bisa digantikan dari pendapatan devisa ekspor ke negara TPP? Selain itu dari besarnya neraca perdagangan yang tercipta antara Indonesia dengan negara-negara TPP apakah bisa berimbang? Untuk hal sederhana ini tentu akan dikaji lebih lanjut oleh pakarnya ditingkatan teknis yang lebih detail. Prinsipnya adalah di dalam bisnis, tentu tidak ada yang mau rugi. Harus sama-sama untung. Apalagi menyangkut perdagangan antara negara yang melibatkan kepentingan rakyat banyak.
3. Meniadakan sejumlah penghalang, seperti persyaratan keberadaan konten lokal pada produk-produk asing. Bila ini dijalankan maka industri manufaktur kita dipaksa mandiri dari hulu ke hilir. Ini sisi baiknya. Sisi buruknya bagaimana dengan politik industri yang sudah terlanjur dijalankan dengan pihak asing sebelumnya dimana harus ada muatan konten lokal. Hal ini dahulu untuk menciptakan industri kecil pembuat komponen dalam negeri dan alih teknologi. Jangan sampai industri kecil dalam negeri pemasok onderdiil-komponen terpaksa libur panjang menunggu industri utamanya siap mandiri secara teknologi. Akan lebih baik bila komponen itu sejalan dengan telah mandirinya industri utama manufaktur.
Beberapa Solusi Dasar Sebelum masuk TPP
- Perjelas dan tertibkan pemain-pemain monopoli ekspor, agar nilai nilai produk ekspor tidak dikendalikan segelintir pihak, melainkan sesuai harga pasar internasional.
- Bangun infrastruktur daerah, kampung, pedalaman yang tersebar di seluruh Indonesia, kehidupan masyarakatnya dipermudah berkaitan dengan lalu-lintas hasil produksi dan kerja mereka. Selain itu juga memudahkan dan memurahkan barang-barang dari luar untuk digunakan masyarakat daerah-pedalaman.
- Pantau ekspor yang dilakukan secara intensif, jangan lagi ada eksportir yang memarkirkan dana hasilnya di luar negeri (Singapura, Taiwan, Hongkong, Amerika, dll).
- Perbanyak pendidikan-pelatihan dan program sertifikasi keahlian yang diakui internasional. Jangan pelit mendatangkan menthor dari luar negeri untuk mengasuhnya.
- Perkuat KPK !
*******
Apa yang dipikirkan oleh pemerintahan Jokowi itu sejatinya sangat baik mengingat peluang pasar produk kita bisa lebih luas dan besar. Sebagai contoh ; Bila melihat potensi negara kita, maka peluang paling besar adalah hasil-hasil bumi, pertanian, perkebunan dan sejenisnya seperti karet rakyat, jagung, dll.
Disana melibatkan hidup rakyat daerah di pedesaan dan kampung-kampung yang jumlahnya sangat banyak. Selama ini hasil-hasil mereka 'tersumbat' di pemain-pemain lokal saja dengan harga yang mereka kendalikan dengan berbagai dalih. sehingga kesejahteraan masyarakat daerah-pedalaman sangat rendah padahal mereka punya lahan.
Dengan adanya 'kran' ekspor yang dipermudah serta pasar lebih luas di luar negeri akan membuat rakyat pedesaan-kampung-pedalaman bersemangat bekerja. Harga hasil kerja mereka bisa tinggi, dengan catatan adanya bimbingan produksi, perlindungan pemerintah terhadap hasil kerja mereka dan penertiban terhadap monopoli segelintir eksportir.
Rencana Jokowi membawa Indonesia kedalam TPP disatu sisi bisa diterima, namun disisi lain harus dikritisi secara proporsional. Jangan hanya mencela, melainkan berikanlah 'clue-clue' dari sudut sempit yang mungkin tak terlihat oleh pemerintah pusat. Sudut sempit itu seringkali terdapat di daerah yang nun jauh disana. Jauh dari jangkauan pandangan ahli yang duduk di pusat.
