3-5 MARET 1947. PNI mengadakan Kongres PNI ke-II di Madiun. Hasil Kongres ini antara lain: Penetapan garis-garis perjoangan dalam bidang-bidang: Pemuda, Wanita, Buruh dan Tani. Pada awalnya pelaksanaan garis-garis perjoangan bidang-bidang tersebut ditampung dan merupakan seksi-seksi dalam PNI dan didalam perkembangannja melahirkan Organisasi-organisasiMassa Marhaen. Pada bulan Oktober 1947 dilangsungkan Konperensi Nasional PNI di Solo. Dalam konperensi ini untuk pertama kali dikenal istilah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam kepemimpinan nasional PNI.
25-27 DJUNI 1948. PNI mengadakan Kongres PNI ke-III di Yogyakarta. Pada Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah : “Sosio-Nasional-Demokrasi” (Marhaenisme), yang merupakan gabungan dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Sesudah Kongres ini, dua tragedi Nasional telah melanda Tanah Air : Pertama, pemberontakan PKI Madiun tangal 18 September 1948. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI mengadjak PNI dan Masjumi untuk membentuk Front Nasional, akan tetapi ajakan itu ditolak. Kedua, perang Kolonial ke-II (Agresi ke-II) yang dilakukan oleh Tentara Belanda terhadap R.I. pada tanggal 19 Desember 1948. Dewan Partai menginstruksikan kepada seluruh Anggota/Pimpinan PNI, untuk bersikap dan bertindak non-koperasi terhadap Belanda.
1-5 MEI 1950.PNI mengadakan Kongres ke-IV di Yogyakarta Kongres ini menetapkan antara lain:, Agar secepatnya dilakukan perubahan kembali bentuk ketata-negaraan yang berbentuk federasi (RIS) menjadi Negara Kesatuan paling sesuai dengan paham persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sendiri, dan tidak memberikan kesempatan kepada Belanda untuk menjalankan politik “devide et impera.”
1-5 MEI 1951.PNI mengadakan Kongres ke-V di Jakarta. Kongres menetapkan institusi Pimpinan Partai mendjadi Dewan Pimpinan Partai, sebagai Badan tertinggi didalam Partai dibawah Kongres. Dewan Pimpinan Partai menjalankan pimpinan partai sehari-hari. Peristiwa penting penting yang secara langsung diirasakan oleh PNI sesudah Kongres ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952. Pimpinan Pemerintahan pada waktu itu ialah Kabinet Wilopo. Wilopo, yang menjabat Perdana Menteri, juga merangkap jabatan Wakil Ketua Umum, sesuai dengan Keputusan Kongres.
6-11 DESEMBER 1952. PNI mengadakan Kongres ke-VI di Surabaya. Dalam Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah Marhaenisme, dan tidak menggunakan lagi istilah Sosio-Nasional-Demokrasi.
15-22 DESEMBER 1954.PNI mengadakan Kongres ke-VII di Bandung. Keputusan dari Kongres VII ini antara lain
Menyetudjui gagasan Kabinet Ali-Arifin untuk mengadakan Konperensi Asia Afrika (Catatan: Penyelenggaraan Konperensi Asia Afrika sebenarnya berasal dari PNI yang kemudian dijadikan gagasan Kabinet Ali-Arifin. Karena itu saat dikembalikan ke parpol untuk minta persetujuan, rencana tersebut langsung disetujui).
Meneruskan perjuangan pembebasan Irian Barat;
Menganjurkan supaja Kabinet bertindak tegas terhadap anasir-anasir pengacau dan gerombolan-gerombolan musuh negara.
18-24 April 1955 terselenggara Konperensi Asia-Afrika ke-I diselenggarakan di Bandung. Tokoh-tokoh PNI yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konperensi Asia Afrika ini antara lain:
Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri,
