Sorong Ibu Kota Provinsi Termuda Menghadapi Gejolak Politik pada PILKADA 2024

Dengan demikian dibutuhkan pemimpin di daerah yang dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan dapat terpercaya oleh rakyat, tetapi untuk menghasilkan pemimpin tersebut dibutuhkan proses yang panjang salah satunya melewati pemilihan kepala daerah. Berbagai koalisi partai melakukan peningkatan politik yang dilakukan untuk mengusung calon-calon yang akan kontestasi dalam masa PILKADA yang akan datang, lima kabupaten, satu kotamadya, dan satu provinsi di Papua Barat Daya. Pemimpin akan dihasilkan dari prosesnya kalau proses politiknya kotor maka hasilnya akan kotor dan merusak semua tatanan pemerintahan daerah mulai dari pemerintah hingga berimbas kepada masyarakat.

Dinamika Politik 

Sementara itu politik yag digunakan di provinsi termuda ini kelihatannya menggunakan politik gentong babi dan politik kesukuan/identitas maka pemimpin yang dihasilkan kurang berkualitas dan bermutu. Apa itu politik gentong babi dan politik kesukuan/identitas di Provinsi Papua Barat Daya?, politik gentong babi di Provinsi Papua Barat Daya adalah cara yang dilakukan oleh beberapa politis dan elit lokal untuk memberikan sejumlah dana atau mengalokasikan dana proyek lokal agar diberikan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 

 Sehingga pada saat calon tersebut terpilih maka si penyuplai dana ia akan mendapatkan jabatan atau proyek tertentu. Sehingga percuma adanya pesta demokrasi kalau ada hal semacam ini karena kedudukan pemimpin di pemerintahan, baik nanti menjadi kepala dinas maupun kepala bagian yang dipilih oleh Gubernur akan ditentukan bukan lagi berdasarkan kualitas seseorag yang layak namun berdasrkan kepentingan penyuplai dana yang besar, dan bermuara untuk membagikan proyek-proyek di daerah dengan demikian kebijakan yang dilakukan akan menyimpang dari tujuan awal yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini akan membuat ketimpangan yang terjadi di pemerintahan daerah dan berakibat pada kehidupan masyarakat. 

Sementara itu, dilansir dari Investopedia, politik gentong babi adalah upaya lembaga legislatif untuk menyisipkan sejumlah dana ke proyek lokal anggaran yang lebih luas. Walaupun proyek tersebut sebenarnya tidak berhubungan langsung juga berdampak besar, bagi Undang-undang dan masyarakat saat ini. 

Menurut Annie Duke dalam buku Quit (2022), menyatakan bahwa "politik gentong babi adalah penggunaan dan pengalokasian dana publik, demi mendapat keuntungan politik, dengan mengalihkan anggaran pada keperluan politik,"  (Kompas.com, 2024).

Sedangkan politik kesukuan/identitas yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya adalah upaya sejumlah elit untuk melakukan adu domba politik berdasarkan identitas individu baik secara ras, etnis, suku, hingga agama dan hal ini mulai terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dan kalau dibiarkan akan berbahaya kepada masyarakat sebagai penerimaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.  

Hal ini kalau dilihat dari cara yang digunakan untuk meloloskan salah satu calon Gubernur yang bukan orang asli Papua (OAP). Karena berdasarkan keputusan MRP Papua Barat Daya bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai orang asli Papua, tetapi mengapa bisa diloloskan oleh KPU Papua Barat Daya. Ini menjadi pertanyaan besar, karena apakah hal ini berkaitan dengan politik gentong babi yang sedang digunakan oleh beberapa elit lokal. 

Berdasarkan adanya perselisihan, Sorong mengalami gejolak politik yang menerpa provinsi baru tersebut. Politik seringkali diartikan sebagai hal yang kotor oleh beberapa orang pada hal menurut Profesor JE. Sahetapy Guru Besar Emeritus Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), mengatakan "Politik tidak kotor yang kotor itu manusianya, sama juga dengan seks bahwa seks tidak kotor yang kotor itu manusia yang bejat dan tidak mempunyai moral," ungkap JE. Sahetapy. 

Politik digunakan untuk suatu keputusan yang akan diambil oleh masyarakat dengan hati nurani dan bijaksana. Namun bahayanya kalau ada politik uang (money politics) sebab akan menghilangkan keaslian dari demokrasi yang akan melahirkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat jelata. masyarakat tidak akan miskin kalau menerima uang tersebut atau tidak akan kaya setelah menerima uang yang diberikan oleh tim sukses calon-calon pemimpin daerah. Hal ini menjadi penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat terutama di Sorong. 

Politik uang harus dihilangkan karena menjadi salah satu penyebab terjadinya gejolak politik yang kurang optimal menerpa provinsi baru ini terutama kepada masyarakat. Cara yang dilakukan untuk menghilangkan gejolak politik yang berbahaya adalah dengan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU dan juga dunia akademisi kepada masyarakat serta setiap pemimpin yang ingin mencalonkan diri harus diuji di dunia akademis/dunia kampus dengan membahas pandangannya ke depan untuk Provinsi Papua Barat Daya, sebelum disahkan menjadi calon pemimpin di daerah.