 Tentu saja BPJS perlu RS dimana verifikator mereka tidak begitu ketat untuk dijadikan contoh dan bisa diekspose ke media massa. Untuk RS yang seperti ini akan " digoreng" dan dijadikan contoh keberhasilan BPJS. Tetapi pada sebagian besar RS, kejadiannya seperti yang tertera diatas.
 Modus diatas semuanya dibungkus dengan jargon Kendali Mutu, Kendali Biaya. Efisiensi diubah menjadi penghematan. Tentu saja penghematan yang dihasilkan luar biasa, tetapi penghematan itu diatas penderitaan pasien.
 Untuk kasus kasus seperti diatas apakah tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan?, silakan dinilai sendiri. Hal yang menjadi keprihatinan kami Dokter Indonesia Bersatu adalah terjadinya pelanggaran hak hak pasien , terjadinya pelayanan substandar. Masyarakat tidak tahu masalahnya sehingga yang disalahkan dalam banyak kasus adalah dokter, tetapi problemnya adalah pada manajemen RS yang berusaha menghemat demi mencegah kerugian.
 Tentu saja hulu dari masalah ini adalah ke tidak sesuaian tarif Ina CBG dengan biaya real pada beberapa kasus. Kalau kita tinjau lebih ke hulu lagi masalahnya adalah kurangnya biaya pelayanan kesehatan untuk BPJS. Hal itu diperburuk oleh tindakan BPJS yang cenderung menghambur hamburkan uang negara dengan melakukan acara acara mewah di resort atau hotel hotel mahal. Bahkan untuk mengadakan acara serah terima jabatan saja dilakukan dihotel mewah. Tidak salah, tetapi kurang pantas disaat dana BPJS yang digunakan untuk pelayanan saat ini tidak mencukupi. Terjadi defisit pada pembiayaan BPJS yang masih dibungkus dengan kalimat eufemisme " mis match".
 Jika BPJS berteriak menyatakan bahwa akan terjadi pelayanan substandar jika terjadi defisit tentu saja akan didengar oleh Pemerintah dan DPR. Tetapi BPJS tidak berani menyampaikan suatu kebenaran karena  " saya yakin" takut dianggap tidak becus mengelola dana JKN, sehingga pimpinannya takut akan diganti dengan orang yang dianggap lebih becus.
 Harusnya bersama sama kita menyuarakan ada masalah pada pembiayaan BPJS dan itu harus dimulai dari BPJS sendiri yang sangat paham akan hal ini. Ada anggapan dan pemaafan bahwa BPJS masih muda dan perlu di proteksi sehingga wajar saja ada pemaafan jika terjadi masalah pada pelayanan BPJS. Suatu anggapan yang benar benar salah karena sebagai mana tertulis dalam UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU no 24 tahun 2011 tentang pembentukan BPJS dimana dinyatakan bahwa BPJS adalah penggabungan dari beberapa asuransi yang sudah jalan sebelumnya seperti PT Askes, ASABRI dan Taspen.
 Tentu ada yang bertanya, kalau benar kondisi diatas  tentu akan  banyak RS swasta  kolaps dengan sistem yang terjadi sekarang. Jawabannya adalah tidak. RS punya banyak cara menghindari kerugian  bahkan akan banyak keuntungan dengan cara antara lain:
 1. Mencicil pemeriksaan pasien di poliklinik dalam beberapa kali kunjungan ketimbang dalam satu kali pelayanan. Akibatnya paket kunjungan poliklinik  yang harusnya satu paket untuk beberapa pemeriksaan menjadi beberapa paket dalam beberapa hari.Â
2. Merujuk kasus yang berbiaya besar ke RS rujukan tentu saja dengan menambah severity levelnya supaya ada alasan untuk dirujuk . RS akan pilih pilih kasus yang memberikan keuntungan cukup saja.
3. Mengajak pasien naik kelas pada penderita non PBI, sehingga ada selisih biaya yang ditanggung oleh penderita.
4. Bagi penderita yang selesai tindakan memerlukan rawatan ICU, hampir dapat dipastikan mengakibatkan kelabakan dan keteteran RS karena hampir bisa dipastikan biaya paket akan kurang, maka jumlah tempat tidur di ICU dibatasi dan jika diperkirakan pasien akan memerlukan ICU nantinya , diusahakan merujuk pasien.
