Pengukuhan Larangan TikTok Jelang Pelantikan Trump 20 Januari 2025
Membaca BBC edisi terbaru belum lama ini dikatakan TikTok akan dilarang di AS pada 19 Januari - kecuali Mahkamah Agung menerima upaya hukum terakhir dari pemiliknya di China, ByteDance, karena tindakan tersebut akan melanggar konstitusi.
Tetapi bahkan jika otoritas peradilan tertinggi negara setuju dengan pengadilan yang lebih rendah - dan Kongres - bahwa platform tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, apakah itu benar-benar akan menghentikan warga AS menggunakannya?
Akankah ada cara untuk menghindari larangan tersebut - atau dapatkah presiden terpilih Donald Trump menemukan cara untuk menghentikan undang-undang yang ia tolak, bahkan jika pun pengadilan mendukungnya.
Dan apa pun yang terjadi pada TikTok, siapa yang akan diuntungkan dari ketidakpastian yang mengaburkan masa depannya itu.
Perkembangan terbaru mengenai potensi larangan TikTok di AS menjelang pelantikan Donald Trump sebagai presiden pada 20 Januari 2025 menghadirkan beberapa implikasi menarik dari berbagai aspek, antara lain politik, hukum, teknologi, ekonomi, dan budaya digital.
Aspek Politik dan Hukum
Larangan TikTok oleh pemerintah AS berakar pada kekhawatiran terhadap keamanan nasional, khususnya potensi pengumpulan data warga AS oleh ByteDance yang berbasis di China. Ketegangan geopolitik antara AS dan China menjadi latar belakang kebijakan ini.
Trump, meskipun dikenal sebagai salah satu pengkritik ByteDance selama masa jabatan sebelumnya, tampaknya kali ini memilih pendekatan moderat dengan meminta Mahkamah Agung menunda penerapan undang-undang larangan. Hal ini menunjukkan kepentingan politik dan ekonomi pada kenyataannya lebih kompleks daripada sekadar keamanan nasional.
Jika Mahkamah Agung mendukung larangan, otoritas hukum AS akan menetapkan preseden besar terkait bagaimana regulasi internet bisa digunakan untuk melarang platform tertentu. Namun, jika Mahkamah Agung menolak, ini akan menjadi kemenangan simbolis bagi TikTok dan kebebasan digital.
Aspek Teknologi
Larangan TikTok kemungkinan tidak sepenuhnya menghentikan pengguna, mengingat teknologi seperti VPN memungkinkan pengguna tetap mengakses aplikasi. Hal ini menggarisbawahi keterbatasan larangan berbasis negara dalam dunia digital yang terhubung secara global.
Jika TikTok tidak tersedia untuk diunduh atau diperbarui di AS, pengguna yang terus mengakses aplikasi akan menghadapi risiko besar, termasuk bug dan ancaman keamanan siber.
Aspek Ekonomi
Dengan 170 juta pengguna di AS, TikTok adalah platform pemasaran yang besar. Larangan TikTok akan memindahkan anggaran pemasaran perusahaan ke pesaing seperti Instagram Reels, YouTube Shorts, dan Twitch, yang berpotensi memperkuat dominasi perusahaan teknologi AS seperti Meta dan Google.
TikTok Shop telah menjadi salah satu fitur paling menguntungkan bagi kreator dan bisnis kecil di AS. Kehilangan platform ini akan berdampak signifikan pada ekosistem e-commerce berbasis konten.
Aspek Geopolitik
Larangan TikTok di AS berkontribusi pada fenomena "splinternet," di mana internet semakin terfragmentasi berdasarkan batas geopolitik. Hal ini menciptakan tantangan bagi platform global dan memperkuat pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah.
TikTok menjadi simbol persaingan teknologi antara AS dan China. Jika larangan diberlakukan, China tentu akan melihatnya sebagai bentuk proteksionisme AS terhadap perusahaan teknologi lokal.
Siapa yang diuntungkan
Platform seperti Instagram Reels, YouTube Shorts, dan Twitch akan diuntungkan langsung dari potensi eksodus pengguna TikTok di AS.
Perusahaan seperti Meta dan Google akan menarik lebih banyak pengiklan, memperluas pendapatan mereka dari iklan digital.
Pemerintah akan memproyeksikan citra proaktif melindungi data warga negara, meskipun hal ini bisa menjadi senjata bermata dua jika dianggap terlalu membatasi kebebasan digital.
Masa depan TikTok
Jika larangan tidak dapat dihindari, ByteDance mungkin mempertimbangkan untuk menjual operasinya di AS. Hal ini membuka peluang bagi pemain baru untuk masuk ke pasar dengan aset strategis.
Larangan ini dapat mendorong ByteDance untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data, atau mengubah struktur kepemilikannya guna memenuhi tuntutan regulator AS.
Larangan TikTok di AS mencerminkan ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan digital, dan dinamika geopolitik. Jika larangan berlaku, dampaknya akan meluas ke pengguna, kreator, pengiklan, dan pesaing teknologi, sementara pemerintah AS menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara kebijakan keamanan dan kebebasan individu.
Presiden terpilih Donald Trump dapat memainkan peran penting dalam mengelola transisi kebijakan ini, tetapi langkah apa pun yang diambil harus memperhatikan dampak jangka panjang pada ekosistem digital global.
Lihat :
https://www.bbc.com/news/articles/clyng762q4eo
Joyogrand, Malang, Thu', Jan' 16, 2025.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
