Yang menjadi masalah adalah mengapa pelantikan ini dilaksanakan pada hari Minggu. Bukankah hari Minggu itu adalah tanggal merah internasional dan Hari Peribadan Minggu bagi umat Kristen/Katholik. Apakah ini dengan segala keramaian untuk rakyat di sepanjang Thamrin memang disengaja atau bagaimana.
Ini memunculkan beberapa pertanyaan dan perspektif terkait pemilihan waktu, termasuk aspek keagamaan, sosial, dan politis.
1. Pemilihan hari Minggu : Faktor Praktis dan Protokoler
Pelantikan presiden dan wakil presiden di Indonesia secara tradisi dan aturan konstitusi dilaksanakan setiap 20 Oktober, lima tahun setelah pemilihan sebelumnya. Tanggal ini sudah diatur sejak amandemen UUD 1945 dan berlaku terlepas dari hari apa yang jatuh di kalender.
Memilih hari Minggu juga memungkinkan pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan yang lebih mudah, karena aktivitas kantor dan pemerintahan minim. Dengan kondisi jalan lebih lengang, iring-iringan dari parlemen ke Istana Merdeka dapat berjalan lebih lancar.
2. Pertimbangan keramaian dan hiburan untuk publik
Acara hiburan di sepanjang rute dari Senayan ke Patung Kuda memberikan kesan bahwa pelantikan bukan hanya upacara formal, tetapi juga perayaan rakyat. Ini mungkin bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara emosional dalam momentum politik yang penting dan memperkuat legitimasi pemerintahan baru.
Dengan digelarnya panggung hiburan dan iring-iringan, Pemprop Jakarta mengambil langkah mengganti CFD agar warga tetap dapat menikmati aktivitas di ruang publik, meski dengan format berbeda.
3. Kontroversi : Benturan dengan Aktivitas Ibadah
Sebagai hari ibadah utama bagi umat Kristen dan Katolik, hari Minggu memiliki makna spiritual penting. Keramaian dan acara publik besar-besaran bisa dianggap mengganggu oleh sebagian kalangan yang ingin beribadah dengan tenang. Meskipun demikian, pemerintah memandang pelantikan sebagai acara kenegaraan penting yang memiliki tenggat tetap dan tak bisa diubah karena alasan agama tertentu.
Pemilihan pelantikan Minggu 20 Oktober bukanlah kebijakan yang disengaja untuk mengesampingkan agama tertentu. Sebaliknya, keputusan ini mengikuti prosedur negara yang bersifat konstitusional dan logistik.
