Kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste dan Skandal Sex Uskup Belo
Membaca BBC edisi belum lama ini, rumah-rumah keluarga di Tasitolu, tak jauh dari Bandara Timor Leste, di daerah di mana Paus Fransiskus akan merayakan misa pada awal minggu kedua September ini.
Pihak berwenang dikatakan telah menghabiskan sekitar US $18 juta ( 13,6 juta) untuk kunjungan tiga hari Paus, yang dimulai pada 9 September mendatang.
"Kami sangat sedih," kata Zelda Correia, penduduk setempat, kepada BBC News. "Mereka bahkan menghancurkan barang-barang kami yang ada di dalam rumah. Sekarang kami harus menyewa rumah di dekat sini karena anak-anak saya masih sekolah di daerah ini," tambahnya.
Seorang juru bicara warga mengatakan 11 keluarga akan dipindahkan sebelum Paus Fransiskus tiba di Timor Leste. Pemerintah telah membayar mereka antara US $ 7.000 dan US $ 10.000 untuk rumah mereka. Jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap rumah tangga.
Fase penggusuran berikutnya akan terjadi setelah Paus Fransiskus pergi dan itu akan melibatkan lebih dari 1.300 keluarga, kata sejumlah warga.
Rumah-rumah tersebut terletak di daerah lahan basah di pinggiran kota Dili. Selama satu dekade terakhir, ratusan orang pindah ke sana dari daerah pedesaan. Banyak yang datang mencari pekerjaan di ibukota dan membangun rumah sederhana di daerah tersebut. Pemerintah mengatakan mereka menempati tanah kosong dan tidak punya hak untuk tinggal di tanah tersebut.
Tantangan
Isu penggusuran di Timor Leste ini menunjukkan tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam mengelola pertumbuhan kota, hak tanah, dan kebutuhan warga miskin. Sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan fokus pada hak-hak manusia tentunya dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Bukan seperti yang terjadi sekarang.
Seorang menteri pemerintah mengatakan penduduk telah diberitahu tentang rencana untuk membersihkan area tersebut pada bulan September 2023. "Sudah saatnya negara mengambil kembali propertinya," kata Germano Santa Brites Dias, Sekretaris Negara untuk Toponimi dan Organisasi Perkotaan. "Tahun lalu, kami berbicara dari hati ke hati dengan masyarakat dan sekarang mereka harus pergi dan kembali ke desa mereka," tambahnya.
