Pemakzulan di Indonesia bukan hanya masalah opini publik atau tekanan politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemakzulan presiden membutuhkan alasan yang sah menurut konstitusi, yaitu pelanggaran hukum (korupsi, pengkhianatan, dll) atau perbuatan tercela. Proses ini juga harus melalui tahapan formal di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karenanya, meskipun sarana komunikasi dapat memainkan peran dalam memobilisasi opini publik, tidak ada mekanisme langsung untuk mengintegrasikan opini publik dari berbagai sarana ini menjadi langkah pemakzulan tanpa adanya proses hukum yang sesuai.
4. Potensi pengaruh sarana komunikasi terhadap proses politik
Sarana-sarana ini bisa berperan sebagai "pressure group" atau kelompok penekan yang dapat mempengaruhi kebijakan, langkah-langkah legislator, atau bahkan keputusan partai politik. Jika tekanan publik yang dihasilkan cukup kuat dan terkoordinasi, hal itu bisa mempengaruhi sikap dan keputusan politisi atau partai di DPR.
Untuk mengintegrasikan berbagai sarana ini secara efektif, perlu adanya koordinasi yang lebih terorganisir di antara kelompok masyarakat sipil, intelektual, aktivis, dan media untuk membangun argumen hukum yang kuat dan mendesak legislator untuk memulai proses pemakzulan.
5. Risiko fragmentasi dan disinformasi
Komunikasi politik yang tersebar di berbagai sarana bisa menjadi tidak terarah, terfragmentasi, atau bahkan mengandung disinformasi. Hal ini dapat melemahkan tujuan atau kampanye politik, termasuk kampanye pemakzulan.
Karenanya, penting untuk memastikan diskusi politik yang terjadi memiliki dasar informasi yang akurat, objektif, dan berdasarkan bukti.
Sarana komunikasi seperti talkshow TV, radio, opini di media sosial, dan diskusi di hotel dapat mempengaruhi opini publik dan memberikan tekanan politik. Namun, untuk mengintegrasikannya secara politis dalam upaya pemakzulan presiden, perlu ada bukti hukum yang kuat, prosedur konstitusional yang jelas, dan koordinasi yang terorganisir antara berbagai elemen masyarakat. Opini publik yang kuat dan terarah dapat memainkan peran dalam proses politik, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur hukum formal yang diperlukan untuk pemakzulan.
Demikian sekelebatan respon terhadap gerungan Rocky yang tak pernah berhenti itu. Ciaoo ..
Joyogrand, Malang, Wed', August 28, 2024.
