Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Saldi Isra-Ketua MK, Pembuka Gerbang Kebencian Tiada Tara Terhadap Jokowi

27 Agustus 2024   16:55 Diperbarui: 27 Agustus 2024   17:03 687
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Parliamentary Threshold dan batas usia calon: Keputusan MK yang menegaskan Parliamentary Threshold dan batas usia calon kepala daerah memang berimplikasi signifikan. Salah satu dampaknya adalah otomatis gugurnya Kaesang Pangarep sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah, yang merupakan sosok yang banyak didukung oleh kalangan muda dan loyalis Jokowi. Keputusan ini dianggap sebagian pihak sebagai upaya menghambat tokoh-tokoh tertentu, memicu ketidakpuasan luas.

Respon DPR RI. Upaya DPR RI untuk meluruskan atau merevisi keputusan MK ini kemudian menimbulkan tudingan bahwa koalisi besar parlemen sedang berusaha "membegal" konstitusi. Tuduhan ini semakin memperburuk situasi, karena menambah ketidakpercayaan publik terhadap proses politik dan hukum di Indonesia.

2. Krisis internal PDIP

PDIP dan posisi Jokowi. PDIP, sebagai partai penguasa yang sebelumnya dominan, kini mengalami guncangan setelah Jokowi tampak mengambil jarak dari Megawati Soekarnoputri. Jokowi, yang selama ini dianggap sebagai salah satu kader terbaik PDIP, kini terlihat lebih independen dan tidak selalu sejalan dengan arah politik yang ditetapkan oleh Megawati, yang dianggap otoriter oleh banyak kalangan.

Megawati dan otoritarianisme. Megawati dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas, namun seringkali dicap otoriter. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa Jokowi merasa perlu menjaga jarak, terutama dalam upayanya untuk memastikan pembangunan dan kepemimpinan di Indonesia berlanjut tanpa terlalu terikat pada agenda partai yang mungkin bertentangan dengan visi jangka panjangnya.

3. Reaksi publik dan kesalahpahaman

Kebingungan publik. Banyak aktivis, akademisi, dan mahasiswa mungkin belum sepenuhnya memahami kompleksitas posisi Jokowi dan keputusan-keputusannya. Mereka boleh jadi melihat langkah Jokowi sebagai pengkhianatan terhadap idealisme politik, padahal dari sudut pandang Jokowi, ini mungkin merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang lebih luas dan tidak terjebak dalam kepentingan sempit partai.

Kekacauan politik. Kombinasi dari keputusan kontroversial MK, upaya DPR untuk merespons, dan krisis internal PDIP telah menciptakan kekacauan di banyak bidang. Ini terlihat dari meningkatnya ketegangan politik, ketidakpercayaan publik, dan semakin tajamnya perbedaan pandangan antara berbagai kelompok politik dan masyarakat.

Faktor pengungkit kedua, yang dipicu oleh keputusan MK dan krisis internal di PDIP, jelas memperburuk situasi politik di Indonesia saat ini. Kekacauan yang muncul adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, antara lain keputusan yudisial yang kontroversial, ketegangan antara lembaga negara, dan pergeseran aliansi politik yang melibatkan tokoh sentral seperti Jokowi. Dalam situasi ini, memahami motivasi dan strategi di balik setiap langkah politik menjadi kunci untuk membaca arah perkembangan politik Indonesia ke depan.

Dalam menghadapi situasi politik yang semakin memanas di Indonesia, terutama dengan peran penting Jokowi dan adanya potensi gerakan anarkhis, ada beberapa saran strategis yang bisa dipertimbangkan.

1. Presiden Jokowi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun