2. Kurangnya respons terhadap Isu Demokrasi yang lebih luas
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Jokowi adalah memastikan demokrasi tetap inklusif dan terbuka. Jika Jokowi terlalu sibuk merespons kritik-kritik dari tokoh-tokoh tertentu dan tidak cukup memperhatikan perkembangan struktural demokrasi, seperti bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana partai kecil berperan, atau bagaimana proses politik tetap adil, maka ini bisa dianggap sebagai kelalaian.
Keputusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan adalah salah satu contohnya. Meski secara teori ini bisa memperluas partisipasi, jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan komitmen untuk menjaga integritas proses politik, maka ini bisa digunakan oleh kekuatan politik dominan untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka.
3. Peran kritik dalam pemerintahan
Jokowi juga harus menghadapi kritik dalam berbagai bentuk, termasuk kritik vulgar atau keras. Kritik seperti ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama jika presiden merasa perlu untuk merespons kritik tersebut secara langsung atau jika kritik tersebut dianggap mewakili sentimen publik yang lebih luas.
Namun, kritik keras ini tidak selalu mencerminkan kebutuhan atau keinginan rakyat secara keseluruhan. Jika Jokowi terlalu fokus pada kritik yang datang dari elite politik, ada risiko perspektifnya menjadi terbatas dan tidak cukup mempertimbangkan aspirasi dari kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan.
4. Keseimbangan antara responsivitas dan kepemimpinan visioner
Sebagai presiden, Jokowi berada dalam posisi di mana dia harus menyeimbangkan antara responsivitas terhadap kritik dan kepemimpinan yang visioner. Jika presiden terlalu reaktif terhadap kritik, ini bisa menghambat kemampuannya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan strategis dalam memperkuat demokrasi. Di sisi lain, jika dia tidak cukup responsif, dia bisa kehilangan dukungan publik atau gagal menangani isu-isu penting yang membutuhkan perhatian.
Fernomena parlemen jalanan sekarang bukanlah sepenuhnya kesalahan Jokowi jika terjadi perkembangan yang cenderung mengarah pada konsolidasi kekuasaan oleh kelompok politik tertentu. Namun, ada argumen jika dia lebih fokus pada pengembangan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan adil, serta menghindari terlalu banyak terpengaruh oleh kritik dari elite politik tertentu, hasilnya bisa berbeda.
Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika politik yang lebih luas dan komitmen untuk menjaga integritas demokrasi. Jokowi dihadapkan pada tugas yang sulit untuk menavigasi kepentingan politik yang kuat sambil memastikan demokrasi tetap hidup dan berfungsi sesuai dengan aspirasi rakyat.
Joyogrand, Malang, Fri', August 23, 2024.
