Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kudatuli 1996 Belum Bisa Final Sebagai Hari Kelam Nasional

29 Juli 2024   18:49 Diperbarui: 29 Juli 2024   18:49 84
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Unjuk rasa Kudatuli 1996 belum lama ini di Jakarta. (Sumber : cnnindonesia.com)

Pada peringatan Kudatuli belum lama ini, PDIP mengadakan acara di kantor DPP PDIP Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para petinggi partai dan simpatisan, dan dijadikan momen refleksi terhadap perjalanan demokrasi Indonesia serta peran PDIP dalam memperjuangkannya.

Kudatuli menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme dan korupsi rezim Orde Baru. Peristiwa ini mengingatkan tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan politik di Indonesia. Kudatuli juga menegaskan posisi Megawati sebagai salah satu tokoh penting dalam politik Indonesia dan berperan dalam transisi demokrasi yang terjadi kemudian.

Peristiwa Kudatuli menandai titik balik dalam sejarah politik Indonesia dan berkontribusi signifikan terhadap perubahan politik yang terjadi pada akhir dekade 1990-an.

Mengutip detiknews edisi  27  Juli 2024, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut peristiwa Kudatuli bisa juga menimpa partai apa pun.

"PDIP mengalami serbuan secara fisik, mengalami tekanan. Kita merespons ke pengadilan dan seterusnya sampai kita menang. Tapi ingat, dalam bentuk lain, Kudatuli bisa terjadi pada parpol apa pun dan di mana pun," kata Ganjar mengingatkan.

Kudatuli adalah contoh nyata dari tekanan politik yang bisa dihadapi oleh partai mana pun. Ganjar menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman serupa di masa mendatang, terutama bagi partai-partai yang berusaha menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Disinyalir ada partai-partai atau pihak-pihak tertentu yang saat ini tunduk pada kekuasaan dan tidak berani bersuara. PDIP dalam konteks ini mengisyaratkan adanya degradasi demokrasi di Indonesia, di mana kebebasan berpendapat dan keberanian untuk melawan ketidakadilan semakin terkikis.

PDIP dalam kesempatan ini meminta pemerintah (regime Jokowi maksudnya) untuk secara resmi mengakui peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat. PDIP sudah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan bahwa peristiwa Kudatuli di masa lalu adalah "pelanggaran HAM berat".

Dalam pesannya Ganjar menekankan pentingnya keadilan sejarah dan pengakuan formal atas penderitaan yang dialami oleh korban. Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Pesan ini tidak terlepas dari dukungan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebagai pemimpin partai, Megawati dipastikan berada di belakang penyampaian pesan ini, mengingat pentingnya peristiwa Kudatuli dalam sejarah partai dan komitmen PDIP terhadap demokrasi. Megawati sendiri adalah simbol perjuangan demokrasi di Indonesia, dan peringatan Kudatuli adalah bagian dari narasi perjuangan PDIP.

Sayangnya, peringatan kali ini berada di tikungan tajam dimana Jokowi sebagai kader terbaik PDIP telah berpisah dari PDIP dengan segala spekulasi terkait di dalamnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun