Menghapus Defisit Fiskal dan Menetapkan Batas Rasio Utang Terhadap PDB
Dari sejumlah media asing seperti CNA, Financial Times dan Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto diberitakan akan membiarkan rasio utang terhadap PDB negara naik hingga 50 persen asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, Financial Times mengaku mengutipnya dari salah satu penasihat terdekat Prabowo.
Saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kepada Financial Times bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya bahkan jika rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim dalam artikel tersebut.
"Kami tidak ingin meningkatkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," tambah Hashim, seraya menunjuk pada "pajak, pajak cukai, royalti dari pertambangan, dan bea masuk".
Tim ekonomi Prabowo di Jakarta menolak mengomentari wawancara tersebut. Tim dimaksud sebelumnya membantah laporan media yang menyebutkan Prabowo berencana meningkatkan rasio utang terhadap PDB dari di bawah 40 persen menjadi 50 persen. Mereka mengatakan ketika itu bahwa presiden terpilih akan tetap mematuhi aturan fiskal yang berlaku.
Berdasarkan aturan tersebut, defisit anggaran pemerintah dibatasi hingga 3 persen PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh melebihi 60 persen.
Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupiah bulan lalu, membantu menjatuhkan mata uang tersebut ke posisi terendah dalam empat tahun terakhir terhadap dolar.
Selama masa kampanye, Prabowo mengatakan ia ingin meningkatkan jumlah utang publik, sekaligus berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16 persen dari sekitar 10 persen saat ini. Ia akan mulai menjabat pada bulan Oktober mendatang.
Awal minggu ini majalah Tempo melaporkan Prabowo telah membentuk tim untuk menjajaki cara-cara menghapus defisit fiskal dan batas rasio utang terhadap PDB untuk mendanai janji-janji kampanyenya. Penasihatnya untuk masalah fiskal mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak mengetahui adanya diskusi untuk menghapus kesenjangan fiskal dan batas utang.
Meneropong rencana ekonomi dan kebijakan fiskal Prabowo Subianto dari sudut pandang politik, ekonomi, dan kelanjutan pembangunan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
Aspek Politik
Prabowo harus mendapatkan dukungan politik yang cukup, baik dari parlemen maupun dari masyarakat, untuk melaksanakan kebijakan yang potensial kontroversial seperti peningkatan utang. Dukungan ini bisa bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan persepsi publik terhadap manfaat jangka panjangnya.
Prabowo harus memastikan kebijakan utangnya tidak melanggar aturan fiskal yang berlaku, seperti batas defisit anggaran 3% dari PDB dan batas rasio utang 60% dari PDB. Jika ada niat untuk mengubah aturan ini, diperlukan proses legislasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Aspek Ekonomi
Rencana untuk menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50% membutuhkan strategi yang jelas untuk meningkatkan pendapatan negara. Peningkatan utang tanpa peningkatan pendapatan bisa menimbulkan risiko fiskal dan menurunkan kepercayaan investor.
Komitmen untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini adalah langkah yang ambisius. Hal ini memerlukan reformasi pajak yang efektif, penegakan hukum yang ketat, dan pengurangan kebocoran pajak.
Reaksi pasar terhadap kebijakan utang Prabowo perlu diperhatikan. Penurunan harga obligasi dan nilai tukar rupiah menunjukkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah volatilitas yang berlebihan.
Kelanjutan Pembangunan
Salah satu alasan peningkatan utang adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, penting untuk memastikan proyek-proyek ini efektif dan tidak mengalami pembengkakan biaya atau penundaan yang berlebihan.
Peningkatan utang harus disertai dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan yang baik dan investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan ekonomi yang radikal bisa mempengaruhi stabilitas sosial. Prabowo harus memastikan peningkatan utang dan pendapatan pajak tidak membebani masyarakat kecil dan menengah secara berlebihan, sehingga dapat menghindari potensi ketidakpuasan sosial.
Saat alih kekuasaan dilakukan pada 20 Oktober mendatang, tim Prabowo perlu segera mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun untuk menjaga momentum ekonomi dan stabilitas fiskal. Ini mencakup transisi yang lancar. Harus dipastikan transisi pemerintahan berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintahan lama dan baru; menyeimbangkan kebijakan jangka pendek untuk menstabilkan ekonomi dengan rencana jangka panjang untuk pertumbuhan berkelanjutan; memastikan adanya komunikasi yang transparan mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal kepada publik dan pasar untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian.
Menghapus defisit fiskal dan batas rasio utang terhadap PDB adalah langkah yang signifikan dan membutuhkan analisis mendalam serta implementasi kebijakan yang hati-hati.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi peluang keberhasilan
1. Reformasi Pajak dan Pendapatan Negara
Meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari sekitar 10% menjadi 16% adalah langkah ambisius. Ini memerlukan peningkatan efisiensi dalam pengumpulan pajak, memperluas basis pajak, dan mengurangi penghindaran pajak.
Meningkatkan pendapatan dari sumber lain seperti bea cukai, royalti pertambangan, dan pajak cukai juga penting. Sumber pendapatan ini harus dikelola dengan transparan dan akuntabel.
2. Kepatuhan terhadap Aturan Fiskal
Menghapus atau merevisi batas defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB membutuhkan persetujuan legislatif. Ini bisa menjadi proses yang panjang dan rumit, tergantung pada dukungan politik yang ada di parlemen.
Perubahan aturan fiskal harus dipertimbangkan dengan dampak jangka panjang pada stabilitas ekonomi. Kegagalan untuk menjaga stabilitas dapat menurunkan kepercayaan investor dan menyebabkan volatilitas di pasar.
3. Implementasi Kebijakan Ekonomi
Penggunaan utang untuk investasi produktif, seperti infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, proyek-proyek ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari pembengkakan biaya dan penundaan.
Mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah adalah kunci untuk mengelola defisit fiskal. Ini termasuk reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang lebih ketat.
4. Dukungan Politik dan Sosial
Kebijakan ini membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen. Tanpa dukungan ini, sulit untuk mengubah batas defisit dan utang.
Kebijakan yang tidak populer bisa menghadapi resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan transparansi mengenai manfaat jangka panjang dari kebijakan ini sangat penting.
Peluang keberhasilan menghapus defisit fiskal dan batas rasio utang terhadap PDB bergantung pada beberapa faktor kunci.
Jika Prabowo berhasil mendapatkan dukungan politik yang cukup di parlemen dan dari koalisinya, peluang untuk merevisi batas fiskal menjadi lebih besar.
Keberhasilan dalam meningkatkan rasio pajak terhadap PDB akan sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengelola utang dan mendanai program-program pembangunan.
Menjaga stabilitas ekonomi selama periode transisi dan memastikan bahwa pasar memiliki kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah sangat penting.
Pengelolaan yang efisien dari proyek-proyek pembangunan dan pengeluaran pemerintah akan membantu mengurangi defisit fiskal tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang signifikan, dengan strategi yang tepat dan dukungan politik yang kuat, peluang untuk berhasil dalam menghapus defisit fiskal dan batas rasio utang terhadap PDB ada. Namun, ini memerlukan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang hati-hati untuk memastikan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar tetap terjaga.
Lihat :
https://www.channelnewsasia.com/business/indonesia-president-elect-prabowo-debt-gdp-ratio-50-4471836
https://www.ft.com/content/5dbe5110-9f14-4f88-8001-abe74ac13133
Joyogrand, Malang, Thu', July 11, 2024.
