Meneropong rencana ekonomi dan kebijakan fiskal Prabowo Subianto dari sudut pandang politik, ekonomi, dan kelanjutan pembangunan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.
Aspek Politik
Prabowo harus mendapatkan dukungan politik yang cukup, baik dari parlemen maupun dari masyarakat, untuk melaksanakan kebijakan yang potensial kontroversial seperti peningkatan utang. Dukungan ini bisa bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan persepsi publik terhadap manfaat jangka panjangnya.
Prabowo harus memastikan kebijakan utangnya tidak melanggar aturan fiskal yang berlaku, seperti batas defisit anggaran 3% dari PDB dan batas rasio utang 60% dari PDB. Jika ada niat untuk mengubah aturan ini, diperlukan proses legislasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Aspek Ekonomi
Rencana untuk menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50% membutuhkan strategi yang jelas untuk meningkatkan pendapatan negara. Peningkatan utang tanpa peningkatan pendapatan bisa menimbulkan risiko fiskal dan menurunkan kepercayaan investor.
Komitmen untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini adalah langkah yang ambisius. Hal ini memerlukan reformasi pajak yang efektif, penegakan hukum yang ketat, dan pengurangan kebocoran pajak.
Reaksi pasar terhadap kebijakan utang Prabowo perlu diperhatikan. Penurunan harga obligasi dan nilai tukar rupiah menunjukkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah volatilitas yang berlebihan.
Kelanjutan Pembangunan
Salah satu alasan peningkatan utang adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, penting untuk memastikan proyek-proyek ini efektif dan tidak mengalami pembengkakan biaya atau penundaan yang berlebihan.
Peningkatan utang harus disertai dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan yang baik dan investasi dalam sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
