Melihat Perspektif Baru dari Tulisan CNA tentang Presiden Terpilih Prabowo
CNA atau Channel News Asia edisi 29 Juni ybl merilis sebuah tulisan tentang kerajaan bisnis keluarga presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto yang disandarkan pada pandangan segelintir analis lokal.
Singkatnya artikel yang dirilis CNA tersebut adalah sebuah pandangan tentang kekhawatiran dan tantangan yang muncul terkait dengan pengaruh politik dan bisnis keluarga Prabowo Subianto, presiden terpilih Indonesia.
Poin-poin utama pandangan CNA
1. Ekspansi bisnis Hashim Djojohadikusumo
Hashim, adik bungsu Prabowo, memiliki ambisi besar untuk memperluas portofolio bisnisnya, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air di Kayan Cascade, Kalimantan Utara.
Proyek ini memiliki potensi untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara, dengan kapasitas 9.000 megawatt, yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan listrik ibukota baru Indonesia, Nusantara.
Para analis mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan antara bisnis dan politik dalam keluarga Prabowo.
Yoes Kenawas, seorang pakar politik dinasti, memperingatkan campuran bisnis dan politik dapat menciptakan oligarki.
2. Dukungan Prabowo terhadap investasi Hashim
Hashim telah mengkonfirmasi Prabowo mengetahui dan mendukung rencananya untuk berinvestasi di proyek Kayan Cascade, karena dianggap sebagai investasi yang strategis.
3. Sejarah dan kekayaan keluarga Djojohadikusumo
Keluarga ini memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar di Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Hashim, sebagai pemilik Arsari Group, memiliki kekayaan yang signifikan dan sejarah panjang dalam dunia bisnis.
Keluarga Djojohadikusumo sering dibandingkan dengan keluarga Kennedy dan Bush di AS, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mereka di berbagai sektor.
4. Risiko Oligarki dan penyalahgunaan kekuasaan
Analis mengingatkan dominasi keluarga dalam politik dan bisnis dapat menyebabkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka sendiri dan menghalangi kesempatan bagi orang lain.
Hashim dan anggota keluarga lainnya memiliki posisi strategis di Partai Gerindra, yang dapat memperkuat pengaruh mereka dalam pemerintahan.
5. Hak dan regulasi dalam pelayanan publik
Meskipun ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan, para ahli juga mengakui keluarga ini memiliki hak untuk terlibat dalam pelayanan publik.
Namun, ada kebutuhan mendesak untuk aturan yang jelas untuk memisahkan kepentingan bisnis dari politik guna mencegah konflik kepentingan.
Terkait rekomendasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu cara yang disarankan CNA adalah dengan menempatkan individu yang kompeten dan tidak memiliki kepentingan bisnis bawaan di posisi-posisi penting dalam pemerintahan, seperti menteri keuangan dan menteri ekonomi.
Selain itu, dukungan publik dan pengawasan dari LSM dan pelaku bisnis juga penting untuk memantau dan menjaga integritas proses politik. Langkah-langkah tersebut antara lain semua pejabat publik, termasuk anggota keluarga presiden yang terlibat dalam bisnis, diwajibkan untuk mendeklarasikan kekayaan dan kepentingan bisnis mereka. Informasi ini harus tersedia untuk publik guna memastikan transparansi; pejabat publik harus mengalihkan kepemilikan bisnis mereka ke dalam sebuah trust yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen selama masa jabatan mereka. Ini mencegah konflik kepentingan langsung; anggota keluarga presiden tidak diizinkan untuk melobi pemerintah atau pejabat lainnya terkait dengan bisnis mereka; setiap keputusan pemerintah yang berpotensi menguntungkan bisnis keluarga presiden harus melalui proses yang transparan dan diawasi oleh lembaga independent; membentuk atau memperkuat lembaga pengawas independen yang memiliki wewenang untuk memonitor dan menyelidiki potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan; penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tentang konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk sanksi berat bagi yang melanggar; posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, terutama di bidang ekonomi, harus diisi oleh individu-individu yang dipilih berdasarkan meritokrasi, bukan karena hubungan keluarga atau kepentingan politik; melarang pejabat publik, termasuk anggota keluarga presiden, untuk memegang jabatan di sektor swasta yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; mendorong partisipasi publik dan konsultasi yang luas dalam pengambilan kebijakan untuk memastikan kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau keluarga; menerapkan transparansi yang lebih besar dalam anggaran dan pengeluaran pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.
Implementasi dari ketentuan tersebut bisa dimulai pada masa kepresidenan Prabowo dan terus dilanjutkan serta diperkuat oleh pemerintahan selanjutnya. Hal ini tidak hanya akan meminimalkan risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Penjelasan tambahan yang diperlukan disini adalah salah satu butir penting dalam kampanye Prabowo dalam Pilpres 2024 ybl. Dia mengatakan akan mewakafkan diri sepenuhnya untuk kepentingan rakyat semata. Ini adalah komitmen terpenting Prabowo dalam kampanyenya.
Kita lihat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat pertahanan nasional dan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankannya dapat memberikan gambaran tentang kemampuannya untuk mewujudkan janji kampanye.
Prabowo mendirikan dan memimpin Partai Gerindra, yang telah menjadi salah satu partai politik besar di Indonesia. Pengaruh dan keberhasilannya dalam memimpin partai ini jelas merupakan indikasi dari kemampuannya untuk memimpin negara.
Kesediaan Prabowo untuk mendeklarasikan kekayaan dan kepentingan bisnis keluarganya secara terbuka serta membatasi potensi konflik kepentingan merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi; dukungan dan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga pengawas lainnya, juga menjadi indikator keseriusan dalam memerangi korupsi; kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, harus menjadi prioritas. Implementasi dan hasil dari program-program ini akan menjadi tolok ukur komitmen Prabowo terhadap kepentingan rakyat; langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan juga akan mencerminkan komitmen terhadap kepentingan rakyat; mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah akan membantu memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diakomodasi; menerapkan prinsip transparansi dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan, akan meningkatkan kepercayaan publik.
Rekam jejak pribadi Prabowo dalam menjaga integritas dan etika dalam kehidupan pribadi dan publiknya juga menjadi faktor penting dalam menilai komitmennya. Bagaimana Prabowo dan timnya merespons kritik dan isu-isu yang muncul selama masa kepemimpinan juga akan memberikan gambaran tentang keseriusan dalam menjalankan janji kampanye.
Komitmen Prabowo untuk mewakafkan diri sepenuhnya untuk kepentingan rakyat semata adalah janji yang mulia. Realisasi dari komitmen tersebut akan tergantung pada tindakan nyata, kebijakan yang diambil, serta transparansi dan integritas yang ditunjukkan selama masa kepemimpinannya. Karenanya pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan janji tersebut dapat diwujudkan dengan baik.
Satu hal yang juga teramat penting dan tak mungkin dilihat CNA adalah bagaimana komitmen Prabowo untuk mengganti-rugi assets warga Indonesia eks Timtim, karena 4 regime sebelumnya tidak berhasil menggolkannya. Sekarang di pundak Prabowolah tumpuan harapan sepenuhnya warga Indonesia eks Timtim yang ratusan ribu jumlahnya yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara, yang terbanyak di antaranya adalah di NTT.
Bisakah Prabowo mewujudkan impian para eksodus eks Timtim ini. Apakah ini sepenuhnya tanggungjawab pemerintah Indonesia, atau akankah Prabowo sharing dengan pemerintah Timorleste untuk masalah ganti rugi assets ini.
Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi warganya, pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk mencari solusi bagi warga eks Timtim yang kehilangan aset. Ini bisa berupa kompensasi finansial atau bentuk ganti rugi lainnya yang adil dan sesuai.
Penting bagi pemerintahan Prabowo nanti untuk mengakui perjuangan dan penderitaan warga eks Timtim, serta menyediakan dukungan, termasuk bantuan hukum, finansial, dan sosial. Juga perlu dibangun dialog dan negosiasi dengan pemerintah Timorleste untuk mencari solusi bersama yang dapat menjadi langkah yang efektif. Ini bisa melibatkan kesepakatan untuk kompensasi atau pengembalian aset tertentu, lalu mengadakan perjanjian yang jelas dan mengikat secara hukum antara Indonesia dan Timorleste mengenai penyelesaian masalah aset ini.
Seiring dengan kampanye makan siang gratis bagi kl 80 juta anak-anak Indonesia yang menderita stunting, pemerintahan Prabowo perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani kompensasi ini; sumber dana bisa berasal dari anggaran negara, dana bantuan internasional, atau mekanisme keuangan lainnya, lalu membentuk tim khusus yang independen untuk verifikasi klaim aset warga eks Timtim, memastikan proses yang transparan dan adil; mekanisme distribusi kompensasi harus dirancang dengan baik untuk memastikan dana atau aset yang dikompensasikan benar-benar sampai kepada yang berhak.Â
Prabowo perlu menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk melalui pernyataan publik dan tindakan nyata; membentuk tim atau komisi khusus yang langsung bertanggung jawab kepada presiden untuk menangani masalah ini dapat memastikan fokus dan efektivitas dalam penyelesaian; melakukan pengawasan berkala dan evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah ini untuk memastikan semua langkah berjalan sesuai rencana dan kebutuhan warga eks Timtim terpenuhi; melibatkan masyarakat eks Timtim dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyelesaian masalah ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; memberikan platform bagi suara warga eks Timtim dan mendukung advokasi mereka di tingkat nasional dan internasional.
Prabowo Subianto memiliki peluang untuk menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sosial dengan menyelesaikan masalah kompensasi aset warga Indonesia eks Timtim. Ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Timorleste, alokasi dana yang memadai, serta keterlibatan aktif dari warga dan masyarakat sipil. Dengan komitmen dan tindakan nyata, Prabowo haqqul yaqien akan dapat mewujudkan impian para eksodus eks Timtim ini.
Artikel CNA yang menyoroti beberapa aspek penting mengenai situasi politik dan bisnis di sekitar Prabowo Subianto dan keluarganya, telah dilengkapi penulis disini dengan menambahkan bagian terpenting dari dinamika politik now. Setidaknya itu telah menambah beberapa perspektif baru bagi kita.
Meskipun artikel ini tidak secara langsung membahas isu kompensasi bagi warga Indonesia eks Timtim, perspektif tentang komitmen politik dan keadilan sosial yang ditunjukkan dalam artikel dapat diterapkan dalam konteks ini. Prabowo diharapkan menunjukkan kepedulian dan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Indonesia eks Timtim, termasuk kompensasi atas aset yang hilang.
Selamat berkarya Mr President.
Lihat :
Joyogrand, Malang, Mon', July 01, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
