Mohon tunggu...
Parlin Pakpahan
Parlin Pakpahan Mohon Tunggu... Lainnya - Saya seorang pensiunan pemerintah yang masih aktif membaca dan menulis.

Keluarga saya tidak besar. Saya dan isteri dengan 4 orang anak yi 3 perempuan dan 1 lelaki. Kami terpencar di 2 kota yi Malang, Jawa timur dan Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

IKN Sekarang: Fakta dan Solusi

14 Juni 2024   16:17 Diperbarui: 14 Juni 2024   16:48 190
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto : https://jurnalaceh.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1798201270/mengapa-belum-ada-investasi-asing-di-ikn-ini-jawaban-bahlil-ke-dpr

IKN Sekarang : Fakta dan Solusi

Cukup banyak media asing yang menyorot prospek IKN ke depan seperti SCMP, Nikkei Asia dll. Salah satu di antaranya adalah FMT atau Free Malaysia Today.

Kolom FMT belum lama ini menguraikan berbagai tantangan dan kekhawatiran yang dihadapi oleh proyek pemindahan ibukota baru Indonesia, dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur (Lih https://www.freemalaysiatoday.com/category/highlight/2024/06/07/indonesian-president-in-damage-control-over-new-capital/).

Dikatakan pengunduran diri dua pejabat penting yang mengawasi proyek ini menimbulkan keraguan baru tentang masa depan proyek. Pemerintah tidak memberikan penjelasan jelas tentang pengunduran diri ini, yang semakin memperburuk ketidakpastian.

Investor menjadi ragu-ragu dan mengadopsi pendekatan "wait-and-see" karena ketidakjelasan status tanah dan kurangnya transparansi dalam tata kelola proyek.

Presiden Jokowi berusaha meyakinkan investor dan birokrat dengan berjanji untuk mulai bekerja dari Nusantara bulan depan. Namun, berbagai masalah, termasuk masalah lahan, pasokan air, dan ancaman penyakit tropis seperti malaria, menghambat perkembangan proyek.

Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang memenangkan pemilu dengan janji "kontinuitas", belum membahas secara mendetail perpindahan ke IKN dengan timnya. Meskipun ia berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini, prioritas lain seperti program "makanan gratis" senilai US $ 29 miliar untuk mengekang stunting dapat mengurangi fokus dan pendanaan untuk proyek IKN.

Koalisi Prabowo meragukan kapasitas anggaran negara untuk mendanai baik ibukota baru maupun program gizi. Jika sumberdaya terbatas, proyek IKN mungkin akan menjadi prioritas rendah dibandingkan dengan kebutuhan lainnya.

Banyak pegawai negeri yang enggan pindah ke Nusantara. Dari hampir selusin pegawai negeri yang diwawancarai, hanya dua yang ingin pindah, sementara yang lain mempertimbangkan untuk berhenti atau meminta mutasi jika diminta pindah.

Pemerintah menjamin fasilitas dasar seperti apartemen, air, listrik, dan internet akan siap saat pegawai negeri tiba. Danis Sumadilaga, kepala gugus tugas infrastruktur proyek IKN, menekankan fasilitas tidak dapat diharapkan setara dengan Jakarta dalam waktu singkat.

Pakar kesehatan masyarakat mengkhawatirkan risiko malaria di Kalimantan Timur, meskipun pemerintah menegaskan wilayah ibukota bebas malaria. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus malaria di Balikpapan, kota terdekat dengan Nusantara.

Meskipun ada peningkatan minat investasi asing, pemilu dan risiko terkait menjadi penghambat utama. Beberapa pihak tertarik untuk berinvestasi dalam berbagai kebutuhan dan peluang seperti infrastruktur, teknologi kota pintar, utilitas, dan pendidikan, namun masih merasa proyek ini jauh dari sempurna.

Uraian FMT tersebut menggambarkan situasi yang kompleks dan menantang terkait proyek ibukota baru Indonesia, dengan banyak ketidakpastian yang mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari investasi, kesehatan masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur.

Masalahnya apakah proyek IKN akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan ini mengingat isu IKN juga cenderung dijadikan tool politik oleh kekuatan politik yang tak suka dengan Prabowo dan pendahulunya Jokowi.

Bagaimanapun, proyek IKN menghadapi tantangan besar yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan berbagai isu praktis di lapangan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memahami kemungkinan kelanjutan proyek ini di bawah pemerintahan Prabowo :

1. Janji Kampanye Prabowo

Prabowo Subianto dalam kampanyenya berjanji untuk melanjutkan proyek IKN, meskipun ini mungkin tidak menjadi prioritas utamanya. Ia memiliki program besar lain, yaitu program "makanan gratis" senilai US $ 29 miliar untuk mengekang stunting. Kebutuhan anggaran untuk program-program ini mungkin akan bersaing satu sama lain.

Anggota koalisi Prabowo telah menyatakan keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai baik proyek IKN maupun program-program besar lainnya. Jika anggaran terbatas, kemungkinan besar pemerintah akan lebih fokus pada proyek yang lebih mendesak atau yang memberikan dampak politik lebih besar dalam jangka pendek.

2. Resistensi Birokrasi

Ada resistensi dari birokrat dan pegawai negeri yang enggan pindah ke IKN. Hal ini menunjukkan dukungan internal pemerintah terhadap proyek ini belum sepenuhnya solid. Tanpa dukungan birokrasi yang kuat, implementasi proyek akan menghadapi kesulitan.

3. Isu Malaria dan Infrastruktur

Tantangan kesehatan masyarakat, seperti risiko malaria, dan kesiapan infrastruktur dasar masih menjadi masalah serius. Ini bisa menjadi hambatan besar bagi keberhasilan proyek, terutama dalam menarik investasi dan memindahkan pegawai negeri.

4. Dinamika Politik

Proyek IKN dapat dijadikan alat politik oleh lawan-lawan politik Prabowo dan pendahulunya, Jokowi. Isu-isu yang terkait dengan IKN, seperti kurangnya transparansi dan ketidakjelasan status tanah, dapat dimanfaatkan untuk menyerang legitimasi proyek dan pemerintahannya.

5. Minat dan Risiko Investasi

Minat investasi asing memang ada, tetapi terhambat oleh pemilu dan risiko terkait. Investor cenderung mengambil pendekatan "wait-and-see" sampai ada kejelasan lebih lanjut mengenai komitmen pemerintah baru terhadap proyek ini.

Meskipun Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN, banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan akhir. Jika Prabowo dan timnya merasa proyek ini tidak memberikan keuntungan politik atau ekonomi yang cukup besar dalam jangka pendek, mereka mungkin akan memperlambat atau memprioritaskan kembali proyek tersebut. Isu ini tetap akan menjadi medan politik yang dinamis, dan hasil akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan baru menavigasi berbagai tantangan yang ada.

Untuk memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan proyek Ibukota Nusantara (IKN), pemerintah yang berkuasa saat ini dapat mengambil beberapa langkah penting sebelum mengalihkan kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo pada bulan Oktober mendatang.

1. Menyelesaikan Infrastruktur Dasar

Pastikan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan fasilitas telekomunikasi sudah siap atau dalam tahap penyelesaian yang baik. Ini akan menunjukkan komitmen serius terhadap proyek dan memberikan dasar yang kuat bagi kelanjutan proyek oleh pemerintahan berikutnya.

2. Transparansi dan Pelaporan Publik

Terbitkan laporan yang transparan mengenai status proyek, termasuk kemajuan, tantangan, dan rencana masa depan. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan publik serta investor terhadap proyek tersebut.

3. Penyelesaian Masalah Tanah

Selesaikan semua masalah terkait status tanah di wilayah IKN. Kepastian hukum mengenai tanah akan mengurangi risiko bagi investor dan memastikan proyek dapat berjalan tanpa hambatan hukum di masa mendatang.

4. Dialog dengan Pemangku Kepentingan

Lakukan dialog intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, investor, dan pegawai negeri. Mendapatkan dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait sangat penting untuk keberlanjutan proyek.

5. Program Kesehatan dan Keamanan

Perkuat program kesehatan untuk mengatasi risiko penyakit tropis seperti malaria. Kerjasama dengan ahli epidemiologi dan organisasi kesehatan dapat membantu merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

6. Kampanye Informasi Publik

Lakukan kampanye informasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap proyek IKN. Jelaskan manfaat jangka panjang dari pemindahan ibukota dan bagaimana proyek ini akan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Kalimantan.

7. Membangun Komitmen Lintas Pemerintahan

Pastikan ada komitmen dan kesepahaman dengan pemerintahan Prabowo terkait pentingnya proyek IKN. Ini bisa melibatkan penandatanganan MoU atau perjanjian formal yang menjamin kelanjutan proyek meskipun ada pergantian pemerintahan.

8. Audit dan Pengawasan Independen

Mengundang audit independen untuk menilai progres dan manajemen proyek. Laporan audit ini bisa menjadi alat yang penting bagi pemerintahan baru untuk melanjutkan proyek dengan lebih percaya diri dan transparan.

9. Pendanaan dan Anggaran

Amankan pendanaan yang dibutuhkan untuk fase-fase awal proyek dan pastikan alokasi anggaran yang jelas. Penyusunan anggaran yang transparan dan realistis akan membantu memastikan proyek dapat terus berjalan tanpa gangguan keuangan.

10. Penguatan Tim Pelaksana

Pastikan tim pelaksana proyek terdiri dari profesional yang berkompeten dan memiliki komitmen tinggi. Penunjukan pemimpin proyek yang kredibel dan berpengalaman akan membantu memastikan kelancaran transisi dan implementasi.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan saat ini dapat memastikan proyek IKN memiliki landasan yang kuat dan dapat dilanjutkan dengan baik oleh pemerintahan Prabowo. Ini tidak hanya penting untuk keberhasilan proyek tetapi juga untuk stabilitas dan perkembangan jangka panjang negara.

Joyogrand, Malang, Fri', June 14, 2024

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun