Pakar kesehatan masyarakat mengkhawatirkan risiko malaria di Kalimantan Timur, meskipun pemerintah menegaskan wilayah ibukota bebas malaria. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus malaria di Balikpapan, kota terdekat dengan Nusantara.
Meskipun ada peningkatan minat investasi asing, pemilu dan risiko terkait menjadi penghambat utama. Beberapa pihak tertarik untuk berinvestasi dalam berbagai kebutuhan dan peluang seperti infrastruktur, teknologi kota pintar, utilitas, dan pendidikan, namun masih merasa proyek ini jauh dari sempurna.
Uraian FMT tersebut menggambarkan situasi yang kompleks dan menantang terkait proyek ibukota baru Indonesia, dengan banyak ketidakpastian yang mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari investasi, kesehatan masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur.
Masalahnya apakah proyek IKN akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan ini mengingat isu IKN juga cenderung dijadikan tool politik oleh kekuatan politik yang tak suka dengan Prabowo dan pendahulunya Jokowi.
Bagaimanapun, proyek IKN menghadapi tantangan besar yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan berbagai isu praktis di lapangan.
Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memahami kemungkinan kelanjutan proyek ini di bawah pemerintahan Prabowo :
1. Janji Kampanye Prabowo
Prabowo Subianto dalam kampanyenya berjanji untuk melanjutkan proyek IKN, meskipun ini mungkin tidak menjadi prioritas utamanya. Ia memiliki program besar lain, yaitu program "makanan gratis" senilai US $ 29 miliar untuk mengekang stunting. Kebutuhan anggaran untuk program-program ini mungkin akan bersaing satu sama lain.
Anggota koalisi Prabowo telah menyatakan keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai baik proyek IKN maupun program-program besar lainnya. Jika anggaran terbatas, kemungkinan besar pemerintah akan lebih fokus pada proyek yang lebih mendesak atau yang memberikan dampak politik lebih besar dalam jangka pendek.
2. Resistensi Birokrasi
Ada resistensi dari birokrat dan pegawai negeri yang enggan pindah ke IKN. Hal ini menunjukkan dukungan internal pemerintah terhadap proyek ini belum sepenuhnya solid. Tanpa dukungan birokrasi yang kuat, implementasi proyek akan menghadapi kesulitan.
