3. Isu Malaria dan Infrastruktur
Tantangan kesehatan masyarakat, seperti risiko malaria, dan kesiapan infrastruktur dasar masih menjadi masalah serius. Ini bisa menjadi hambatan besar bagi keberhasilan proyek, terutama dalam menarik investasi dan memindahkan pegawai negeri.
4. Dinamika Politik
Proyek IKN dapat dijadikan alat politik oleh lawan-lawan politik Prabowo dan pendahulunya, Jokowi. Isu-isu yang terkait dengan IKN, seperti kurangnya transparansi dan ketidakjelasan status tanah, dapat dimanfaatkan untuk menyerang legitimasi proyek dan pemerintahannya.
5. Minat dan Risiko Investasi
Minat investasi asing memang ada, tetapi terhambat oleh pemilu dan risiko terkait. Investor cenderung mengambil pendekatan "wait-and-see" sampai ada kejelasan lebih lanjut mengenai komitmen pemerintah baru terhadap proyek ini.
Meskipun Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN, banyak faktor yang bisa mempengaruhi keputusan akhir. Jika Prabowo dan timnya merasa proyek ini tidak memberikan keuntungan politik atau ekonomi yang cukup besar dalam jangka pendek, mereka mungkin akan memperlambat atau memprioritaskan kembali proyek tersebut. Isu ini tetap akan menjadi medan politik yang dinamis, dan hasil akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintahan baru menavigasi berbagai tantangan yang ada.
Untuk memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan proyek Ibukota Nusantara (IKN), pemerintah yang berkuasa saat ini dapat mengambil beberapa langkah penting sebelum mengalihkan kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo pada bulan Oktober mendatang.
1. Menyelesaikan Infrastruktur Dasar
Pastikan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan fasilitas telekomunikasi sudah siap atau dalam tahap penyelesaian yang baik. Ini akan menunjukkan komitmen serius terhadap proyek dan memberikan dasar yang kuat bagi kelanjutan proyek oleh pemerintahan berikutnya.
2. Transparansi dan Pelaporan Publik
