Soal cecaran Ganjar di atas, respon Presiden Jokowi singkat saja bahwa usulan itu merupakan hak berdemokrasi. Sementara pasangan Prabowo-Gibran tak terlalu menggubrisnya. Lain halnya dengan Anies-Muhaimin yang tetap bersuara sumbang, mungkin lantaran banyak dikecam sana-sini karena gagal beroleh dukungan yang signifikan di kandang Nahdliyin Jatim.
Adakah efek trigger yang ditarik Ganjar itu. Kalau dalam film koboi wild west katakanlah Jesse James, begitu Jesse sang legenda menarik trigger, tentu gang-nya akan berhamburan keluar seraya menarik trigger masing-masing, hingga dar der dor ala koboi wild west pun ramai dan musuh jatuh bergelimpangan everywhere.
Apa kata Jimly Asshiddiqie : waktunya tak cukup brow untuk direalisasikan. Bayangkan, hanya 8 bulan lagi. Manalah sempat. Ini hanya gertak politik saja.
Jimly menilai tuduhan kecurangan selalu terjadi di setiap pemilu sejak tahun 2004. Tak hanya satu pasangan calon saja yang dirugikan. Selalu ada tuduhan kecurangan, padahal kecurangan itu ada everywhere dan menguntungkan semua paslon. Ada kasus yang menguntungkan paslon 01, menguntungkan paslon 02, dan menguntungkan paslon 03.
Maka untuk mencegah dugaan kecurangan pemilu, ada 3 lembaga khusus yang mengurusi pemilu, yi KPU, Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Ini hanya terjadi di Indonesia.
Meski sudah diwanti-wanti itu tak mudah bahkan boleh dibilang hanya cari penyakit. Tapi Ganjar bersikukuh jika DPR tak siap dengan Hak Angket, dia akan mendorong penggunaan Hak Interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024. Ganjar bahkan mendorong Anies Baswedan turut mendukung digulirkannya Hak Angket ini di DPR.
Klaim kecurangan dalam pemilu tak sekadar dinamika politik. Saat ada kandidat atau pihak yang merasa kalah, mereka akan mencoba untuk meragukan hasil dan menuduh adanya kecurangan. Hal ini boleh jadi strategi politik yang tak piawai-piawai amat untuk mendapatkan dukungan publik, mempertahankan basis pemilih, atau menciptakan keraguan terhadap legitimasi pemerintah.
Ganjar lupa bahwa klaim kecurangan itu harus diperiksa dan diverifikasi secara cermat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti KPU dan Bawaslu. Jika terdapat bukti konkret dan substansial terkait pelanggaran atau kecurangan, maka proses hukum harus diikuti agar masalah tsb dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.
Mungkinkah Hak Angket versi Ganjar yang sedang gundah-gulana itu akan berhasil. Benar, itu adalah hak politik Ganjar sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi. Tapi kalau partai pengusungnya hanya PDIP dan PPP, sementara pengusung Anies-Cak Imin yi Nasdem dan PKS, meski sedang diojok-ojok via sang paslon. Itupun saya pikir belum tentu mau.
Dengan konstelasi politik yang rapi jali begini semua bisa diakomodasi dan semua dipersilakan berpendapat bebas asal tak main lempar-lempar batu sembunyi tangan sebagaimana kaum radikal sengit beberapa waktu lalu, saya pikir Ganjar si gundah-gulana hanya melampiaskan rasa kesalnya kepada Presiden Jokowi yang telah melepasnya begitu saja.
Tapi refleksi balik dong, ada apa dengan dirimu selama ini, mulai dari penolakan inkonstitusional seperti Piala U-20, padahal dikau adalah Gubernur Jateng bawahan Presiden RI, dan lain-lain yang tak perlu disebut disini, sampai semua orang tahu bahwa di kandang Banteng sendiri dikau dapat dikalahkan telak dalam Pilpres 2024.
