Apa yang disarankan Hamdan adalah bersuara tegas dan mengambil Tindakan nyata, betapapun kecilnya. Para pemimpin Arab dan Muslim dapat mengambil tindakan di Washington yang sejauh ini mendukung hak Israel untuk berperang melawan Hamas, bahkan para pejabat AS sekarang semakin banyak yang mengritik korban jiwa akibat kampanye militer Israel di Gaza.
Perbedaan pendapat ini sulit dicegah untuk memaksa para pemimpin Arab dan Muslim mengeluarkan pernyataan yang sejalan dengan tuntutan wajib para pemimpin. Pernyataan yang direlease kemudian tidak berisi petunjuk bagaimana hal tersebut dapat dicapai.
Pada konferensi pers setelah KTT, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan berusaha memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa tanpa tindakan internasional yang terpadu untuk memaksa Israel, arsitektur keamanan internasional dunia, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, taka da gunanhya. PBB perlu diubah, direformasi. Tapi how?
Semua perhatian dalam beberapa hari mendatang akan tertuju pada pertemuan Dewan berikutnya yang dijadwalkan untuk membahas rancangan resolusi lain yang diprakarsai oleh Malta dan UEA. Rancangan tersebut akan fokus pada penderitaan anak-anak yang dilaporkan menyumbang setengah dari seluruh korban jiwa di Gaza.
Titik fokus lainnya adalah pertemuan Presiden AS Joe Biden dengan mitranya dari Indonesia, Joko Widodo. Presiden Jokowi melakukan perjalanan dari KTT Riyadh ke Washington sebelum KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) minggu ini di San Francisco. Biden memang telah mengarahkan agar Indonesia di bawah Jokowi dapat berperan lebih besar dalam menengahi konflik ini. Tapi how, taka da penjelasan lebih rinci tentang hal ini, sementara Indonesia sejauh ini tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, so bagaimana mau jadi broker perdamaian, apalagi kalau sudah menyangkut two states solution.
Bagi para pemimpin Arab dan Muslim, mereka semakin terjepit di antara meningkatnya kemarahan publik terhadap serangan Israel, terbatasnya pilihan, dan perjuangan untuk mencegah Gaza mengubah paradigma yang menjadi dasar strategi kelangsungan hidup mereka, sehingga mendorong AS untuk secara paksa menghentikan tindakan Israel yang tidak pandang bulu dalam melakukan pemboman, memastikan akses terhadap personel dan instrumen kemanusiaan, dan mencapai pembebasan sandera. Semuanya itu adalah hal yang sangat penting.
Ironisnya, kampanye militer Israel yang tiada henti, termasuk peningkatan sasaran terhadap rumahsakit, mungkin bisa mencapai apa yang oleh para pemimpin Arab dan Muslim tidak bisa capai, yi para pejabat AS dan Eropa, di tengah protes yang meluas, semakin menuntut Israel secara terbuka untuk segera menghentikan kampanye militernya.
Dalam perubahan terbaru ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan kepada BBC belum lama ini : "De facto, saat ini, warga sipil dibom. Bayi-bayi , wanita-wanita, orang-orang tua dibom dan dibunuh. Jadi, tidak ada alasan untuk itu dan tidak ada legitimasinya. Jadi kami mendesak Israel untuk berhenti."
Dari media independen APNews, evakuasi pasien dari rumahsakit Al-Quds sudah mulai dilakukan setelah pengepungan rumahsakit itu selama lebih dari 10 hari, yang menyebabkan pasokan medis dan kemanusiaan terhambat untuk mencapai rumahsakit.
Juru bicara dewan keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan AS memiliki informasi intelijen bahwa Hamas dan militan Palestina lainnya menggunakan Shifa dan rumahsakit lainnya seperti Rumahsakit Indonesia serta terowongan di bawahnya untuk mendukung operasi militer dan menyembunyikan sandera Israel 7 Oktober lalu.
Informasi intelijen tersebut didasarkan pada berbagai sumber, dan AS secara independen mengumpulkan informasi tersebut.
