Wacana pembentukan daerah otonom baru, baik propinsi maupun kabupaten/kota, harus sesuai dengan amanah undang-undang serta mekanisme yang berlaku, tidak bisa tergesa-gesa, apalagi hanya euphoria ...," demikian Anton Sihombing - Lih antaranews.com dalam https://tinyurl.com/252vampr
Tiga hal pokok yang mengikuti mimpi Protap selama cooling down. Tudingan rasis pada gelombang pertama perjuangan protap, sifat elitis bahwa itu hanya milik orang Toba, telah dibantah pada deklarasi Tarutung Nopember tahun lalu. Sedangkan, kalangan pesimis yang tetap meragukan apakah SDA tano Batak dapat mendukung keberadaan Protap, itu juga sudah terbantahkan dengan sendirinya ketika BODT mulai mewujud jadi kenyataan di bawah Kepemimpinan Jokowi dan eksekutor ulung Luhut Binsar Panjaitan.
Meskipiun tanah Batak sampai sejauh ini belum maju-maju amat, tapi gambaran ke depan ini untuk katakanlah menjadikan Danau Toba sebagai Monaco-nya Asia bukannya tak mungkin dengan melihat keberhasilan ajang akbar Powerboat F1H2O Danau Toba belum lama ini.
4 hal penting lainnya yang senantiasa membayangi pemekaran daerah ini, yaitu para Bupati sekawasan tanah Batak lebih memilih diam ketimbang memotivasi rakyat untuk melakukan tekanan politik terhadap pemerintah pusat; putera-putera Mandailing, Simalungun, Pakpak dan Karo yang terkesan lebih mengambil jarak sebagai penonton; yang paling mencolok para elite politik Batak di pusat juga lebih memilih bungkam dan para miliuner Batak tak mau ambil pusing tentang pemekaran Protap begitu GM Panggabean tokoh perintis Protap dipermalukan, bahkan telah meninggal dunia tak lama setelah ricuh Protap 2009 lalu di Medan, dan Chandra Panggabean sebagai pentolan Protap telah lama dilupakan rakyat. Itu semua sudah berlalu dan telah menghilang dibalik cakrawala politik negeri ini.
Orang Batak itu memang sulit bersatu. Ini tak hanya di kalangan angkatan tua saja, tapi juga di kalangan angkatan muda Batak itu sendiri. Mereka telah lama kehilangan patriotisme terhadap tanah legacy-nya. Buat apa sih Protap? Otonomi Daerah saja tak bisa dimanfaatkan, apalagi berumah sendiri dalam sebuah propinsi. Andai berumah besar Protap pun, apa tak gontok-gontokan mereka nanti? Itulah kurang lebih keraguan yang mencabik benak mereka. Coba, belum seumur jagung sudah menggelinding gagasan propinsi dimaksud dalam nama baru yi Prodato
Protap itu sendiri sesungguhnya hanyalah pilihan nama yang moderat untuk semua orang Batak. Term Tapanuli (Tapian na uli) merujuk pada sebuah wilayah yang meliputi eks Karesidenan Tapanuli (di masa reformasi dimekarkan menjadi Taput, Tobasa, Samosir, Humbanghas, Tapsel, Sibolga, Madina, Palas, Palut, Tapteng, Nias, Nias Selatan, Dairi dan Pakpak Barat) dan juga merujuk pada sebuah kemajemukan karena sebuah proses asimilasi dan afiliasi kultural sepanjang sejarah pintu terbuka tano Batak di lingkar Bukit Barisan terhadap dunia luar.
Karenanya tetaplah perlu penegasan bahwa di wilayah ini terdapat berbagai suku bangsa seperti Pujakesuma (Putera Jawa Kelahiran Sumatera), Melayu dan berbagai varian lainnya di sepanjang pantai barat dan di sepanjang wilayah Tapanuli yang berimpit dengan kawasan pantai timur Sumut. Semuanya itu adalah warga Tapanuli yang kini sepenanggungan-sependeritaan karena ingin maju dan mandiri.
Propinsi Sumatera Utara memiliki kabupaten/kota terbanyak di Pulau Sumatera, yi 33 kabupaten/kota.
Propinsi ini menjadi sumber pemekaran untuk Propinsi Tapanuli. Berkaca dari pengalaman di masa lalu, pemerintah pusat kini telah menggariskan wilayah-wilayah yang bergabung dalam pemekaran ini al Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kotamadya Sibolga.
Ibu kota propinsi ini direncanakan berada di Siborong-borong atau Tarutung, Tapanuli Utara, atau Kota Sibolga.
Nah dalam visi terbaru ini pemerintah akan memisahkan Mandailaing, Karo, Pakpak  dan Simalungun dari kawasan Toba. Karena yang disebut pertama di atas, itulah Toba yang sebenarnya.
