Begitu Jokowi memimpin negara, semakin sulit untuk mengelola posisi yang kontradiktif ini tanpa membayar harganya. Menaikkan peringkat di mata Bank Dunia tidak akan menarik banyak investor asing jika secara bersamaan pemerintah memprioritaskan pengembangan perusahaan milik negara yang tidak efisien dan menasionalisasi beberapa proyek energi terbesar di negara tsb. Itulah yang dilakukan Jokowi.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN, yang mempekerjakan ratusan ribu orang dan mendominasi sebagian besar ekonomi, mulai dari transportasi, perbankan, dan listrik hingga produksi pupuk dan pegadaian. BUMN lebih tersebar luas di Indonesia daripada di negara ekonomi besar lainnya selain China.
Sejak awal, Jokowi memandangnya sebagai alat yang berguna untuk mempercepat rencananya membangun infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mempengaruhi anggaran nasional. Dia juga berharap, bahwa sebagai milik negara BUMN itu dapat menegosiasikan regulasi yang biasa dalam pertambangan dengan lebih sigap daripada investor asing.
BUMN tertentu misalnya diberi Rp 15 trilyun, maka BUMN tsb dapat meminjam dari bank dengan jumlah berlipat-lipat dan kemudian menginvestasikannya.
Masalahnya, banyak dari BUMN ini yang dikelola dengan buruk dan penuh korupsi. Meningkatkan kepentingan mereka berarti menekan sektor swasta yang lebih efisien, baik domestik maupun asing. Jokowi bersandar pada BUMN tanpa penegasan khusus pada perilaku mereka. Alhasil pada 2019, presiden harus mendatangkan seorang pengusaha sukses, mantan pemilik Inter Milan Erick Thohir, untuk membersihkan kekacauan finansial dan hukum yang dibuat BUMN.
Di sektor sumberdaya alam, Jokowi mendorong menasionalisasi proyek-proyek penting yang dikembangkan oleh luar negeri, dari tambang emas dan tembaga Grasberg yang sangat besar di Papua, yang sebelumnya dikendalikan oleh grup AS Freeport McMoRan, hingga blok gas Mahakam yang besar, yang sebelumnya dimiliki oleh Total asal Perancis. Jokowi mengambil alih blok-blok ini secara legal - alih-alih menyitanya seperti yang pernah dilakukan Soekarno - tetapi hanya setelah pejabat Indonesia melemahkan investor asing dengan perselisihan yang tak berkesudahan mengenai kontrak dan izin.Â
Jika Jokowi ingin mengintensifkan proses ini dan memperdalam peran BUMN yang berpengaruh di negara ini, dia berhak sepenuhnya. Masalahnya adalah ketidakmampuannya untuk membangun keseimbangan yang stabil antara negara dan sektor swasta.
Sungguh mengejutkan bagaimana warisan permusuhan pasca-kolonial terhadap liberalisme ekonomi masih berpengaruh besar hingga saat ini, meskipun Indonesia membutuhkan modal asing dan teknologi. Dalam pidatonya yang berapi-api pada Hari Kemerdekaan pada tahun 1963, Soekarno mengemukakan pandangannya yang sangat sederhana tentang pembangunan ekonomi. Itu sering terlontar dari Jokowi dan banyak menterinya.Â
Untuk berhasil, kata Soekarno, yang perlu dilakukan Indonesia hanyalah berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Itu karena Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah, populasi yang besar dan pekerja keras, dan sejarah perdagangan pra-modern yang terkenal yang pernah menjangkau melintasi lautan dari China ke Afrika. Jika negara-negara yang hidup di gurun yang kering dan tandus bisa menyelesaikan masalah ekonomi mereka, mengapa kita tidak bisa? Jokowi bertanya suatu ketika.
Permusuhan terhadap liberalisme ekonomi melampaui retorika Soekarnois. Pasal 33 UUD 45, yang sebaiknya dibaca oleh investor asing, yang menetapkan bahwa "perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Juga ditetapkan bahwa "sektor produksi yang penting bagi negara dan tanah, air dan sumberdaya alam akan dikuasai oleh Negara."
Wilopo, yang menjadi perdana menteri pada awal 1950-an, menjelaskan bahwa basis ekonomi keluarga dirancang sebagai penolakan yang disengaja terhadap liberalisme ekonomi Barat yang telah membawa kesengsaraan dan ketidakadilan ke koloninya di Asia. Indonesia lebih menyukai "bantuan dan perlindungan negara" dibandingkan dengan fokus sektor swasta dari liberalisme.
