Menimbang Pemilu Serentak dan Sistem Presidential Sekarang

Membaca uraian di atas, tak pelak lagi sistem politik kita memang sudah sampai pada tahapan yang ideal bagaimanapun kontroversinya itu bagi sebagian politisi kita. 

Mereka yang berambisi untuk jadi penguasa tapi tak kuasa menggapainya kecuali memperalat sebagian publik yang kosong-melompong benaknya tentang ketatanegaraan kita, ya wajar. Maka lahirlah politik identitas dan fundamentalisme dalam berpolitik.

Tapi apabila dicermati lebih jauh tentang ambang batas ntah itu pemilu presiden dan pileg, maka kita akan menyadari betul bahwa republik ini tak boleh lebih lama lagi berleha-leha soal itu. 

Kotak suara rakitan dan petugas pemeriksa kotak suara. Foto : nasional.tempo.co

Benar Fukuyama bahwa demokrasi adalah puncak peradaban manusia sekarang ini, tapi itu akan cenderung beroligarki apabila para penyempurna reformasi lupa bahwa keparpolan memang harus disederhanakan tanpa harus menyederhanakannya secara paksa, tapi parpol yang beraneka rupa itu akan memfusi secara alami seperti yang diseleksi oleh UU Pemilu sekarang.

Di zaman Orba kita tahu bahwa Golkar adalah anak kandung regime yang berkuasa di masa itu. Sedangkan PDI dan PPP adalah fusi dari aneka macam partai sejak masa revolusi hingga zaman Orba. 

PDI segala macam aliran sosialis, segala macam aliran nasionalis terintegrasi disitu. Sedangkan PPP adalah fusi dari segala macam partai identitas islam, mulai dari Masjumi hingga partai Hezbollah.

Kalaupun sekarang PPP didampingi PAN, PKB dan PKS, yang mungkin banyak berbeda hanyalah PKS yang banyak terinspirasi Ikhwanul Muslimin di Mesir sana. 

Sayangnya ini dimix dengan aliran ideologis Wahabi. Tak heran di zaman Esbeye dulu kita kecolongan segala macam perda-perda identitas, termasuk radikalisasi kampus. Itulah kepiawaian PKS ketika itu dalam melakukan penyusupan ke segala lini pemerintahan dan kemasyarakatan.

Tapi dengan dicabutnya izin HTI dan FPI, sterilisasi kampus dari kalangan radikal dst, maka penggunaan massa yang dibodoh-bodohi tidak lagi bisa seenak udelnya. Katakanlah penggunaan massa yang dibodoh-bodohi itu masih ada, tapi tentu tidak lagi sevulgar dulu. 

Lihat kota Depok, Sukabumi, Bogor, Cianjur dan Jabar secara keseluruhan misalnya. Wilayah ini memang sudah diPekaeskan.