Di sisi lain, Partai Demokrat mendesak Yusril segera meminta maaf kepada Presiden SBY. Pasalnya, pernyataan Yusril di twitter yang mengatakan SBY juga bisa disebut koruptor sangat tidak etis. "Kita minta agar Yusril meminta maaf," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa, (Minggu, 26/8).
Saan berpendapat, pernyataan Yusril itu seolah ingin menyelesaikan polemik dengan polemik baru. Saan lebih simpatik jika Yusril cukup berdebat dengan Denny, yang sama-sama memiliki keahlian di bidang hukum.
"Membuat analogi dengan mengikutsertakan pihak lain (dalam hal ini SBY) berpotensi membuat masalah ini malah menjadi semakin politis," jelas Saan, sambil mengatakan bahwa pemberian grasi dan remisi merupakan hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh UUD.
Ketua Fraksi partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf juga ikut angkat suara. Ia mengaku kecewa dengan kicauan Yusril yang menyebut Presiden SBY merupakan presiden koruptor.
"Kenapa harus kita ciderai dengan mengumbar emosi yang akan meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Indonesia yang telah memilih SBY dua kali berturut turut sebagai presiden," kata Nurhayati Ali Assegaf, Senin (27/8).
Menurutnya, hal itu sangat tidak pantas terlontar dari sosok mantan menteri yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden SBY. Apalagi, Yusril merupakan pucuk pimpinan Partai Bulan Bintang yang berasaskan Islam dan sekarang sebagai pengacara.
“Saya berharap dan meminta kepada semua jajaran partai dan fraksi Demokrat agar tidak terpancing dengan pernyataan Yusril tersebut karena kita tahu bahwa ketua dewan pembina kita adalah sosok yang sangat terhormat di dunia internasional," ujarnya.
Namun, Yusril mengaku kicauan di twitter tersebut hanya menggunakan logika yang dipakai Denny Indrayana yang menyebut advokat pembela koruptor sebagai koruptor. Jika advokat pembela koruptor bisa disebut advokat koruptor maka presiden pemberi grasi kepada koruptor bisa disebut presiden koruptor.
"SBY kan ngasi grasi sama Syaukani, jadi Beliau berhak dong dijuluki presiden koruptor, hehehe," kata Yusril melalui jejaring Twitter.
Diberitakan, Yusril menyindir Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana yang menuduh advokat yang membela koruptor sebagai koruptor.
Melalui akun Twitternya, @Yusrilihza_Mhd, kemudian menuding jika presiden memberi grasi pada koruptor maka bisa dianggap sebagai presiden koruptor. "SBY kan ngasi grasi sama Syaukani, jadi Beliau berhak dong dijuluki presiden koruptor, hehehe," kata Yusril melalui jejaring Twitter.
