Kutukan Golkar Pasca Reformasi: Hanya Bisa Jadi Partai Follower

Konflik Partai golkar bukanlah fenomena baru. Di masa lalu, konflik internal semacam ini berakhir dengan terbentuknya partai-partai "replika" dari Partai Golkar, seperti Partai Demokrat, PKP Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem.

Eskalasi konflik di tubuh Golkar juga tampaknya cukup meluas melibatkan komponen elite pendiri Partai Golkar hingga level simpatisan. Berbagai asumsi bisa diajukan sebagai penyebab berlarutnya konflik di tubuh partai beringin ini.

Sejumlah pendapat mengatakan bahwa sifat pragmatisme partai ini yang condong kepada kekuasaan dan lemahnya peran ideologi menjadi titik lemah partai berlambang beringin ini.

Konflik Elite

Merujuk pada teori elite yang dikemukakan Vilfredo Pareto, disebutkan bahwa elite merupakan kelompok kecil orang yang mempunyai kemampuan tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, sementara non elite tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat (Pareto, 2003). 

Pareto juga membagi elite dalam dua kelas, yaitu elite yang berkuasa, terdiri dari kelompok kecil orang yang langsung atau tidak langsung memainkan peran penting dalam mekanisme kekuasaan politik dan elite yang tidak berkuasa yang terdiri dari kelompok kecil orang yang terampil tetapi tidak terlibat dalam proses politik (Pareto, 1991). Maka elite partai adalah orang-orang yang mempunyai posisi penting dalam struktural partai dan secara langsung terlibat dalam mekanisme kebijakan partai.

Betapapun, satu hal memang sudah jelas terlihat dari konflik partai warisan Orde Baru ini ialah ketidakmampuan para elite Golkar dalam menggalang soliditas dan semakin menurunnya citra partai di mata publik, membuat Golkar tidak berdaya dalam menggalang koalisi pilpres 2024 sehingga membuatnya hanya menjadi partai follower (partai pengikut pada trend yang berkuasa) pasca reformasi.