Partisipasi Masyarakat Digital sebagai Tantangan Baru untuk Pemilu Indonesia

ABSTRAK

Pemilu 2019 merupakan pemilu parlemen serentak pertama

di tengah masyarakat Indonesia yang “berkompeten” secara digital. masyarakat digital

sendiri merupakan tantangan baru dalam menentukan pilihan

Integritas. Ini membutuhkan transparansi, akurasi, dan kemudahan penggunaan

Arus informasi yang lebih cepat adalah fitur dari masyarakat digital

. Masyarakat digital memiliki ruang publiknya sendiri, mis

media sosial yang kemudian menjadi ruang publik baru bagi masyarakat

membahas segala macam hal, termasuk politik.

Tidak ada yang salah dengan media sosial menjadi produk internet

merupakan pilar ke-5 demokrasi dengan eksekutif, legislatif, yudikatif,

Pembangunan memainkan peran khusus dalam konstruksi

demokratisasi strategis. untuk mengekspresikan orang bebas

ambisi politik, tapi jujur dalam menentukan pilihan

Di era digital, jangan tinggalkan sistem tradisional saja,

Sebaliknya, mereka saling melengkapi, sinergis dan bersatu. Mereka yang bisa

Menggabungkan media keterlibatan tradisional dan digital (media sosial) secara sinergis

mencapai hasil optimal. Berkat sinergi antara keduanya

Demokrasi juga lebih kuat. 

PENDAHULUAN

Pemilu 2019 bertepatan dengan pemilihan umum

pemilu Presiden Hal itu berdasarkan keputusan pengadilan

UU No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak.1 Menurut

Pengadilan dan penegakan presiden harus menghindari hal ini

negosiasi dan negosiasi politik taktis

Keuntungan sesaat untuk menciptakan negosiasi dan pertemuan partai strategis

politik dalam jangka panjang. Lalu ada pemilihan presiden

juga diselenggarakan dengan pemilihan parlemen

Kehilangan waktu dan mengurangi konflik atau friksi horizontal

Negosiasi politik membawa Presiden

tergantung pada partai politik yang dapat melemahkan posisi

Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan

pemerintahan presidensial. Jadi jika ada pedoman

Penyimpangan melahirkan ketidakpedulian di masyarakat

Pemerintah.

Sistem perwakilan proporsional yang dipilih oleh Indonesia pada saat yang bersamaan

dengan diperkenalkannya sistem presidensial berdasarkan sistem multi partai

Banyak kalangan tidak mencerminkan sistem yang ideal.3 Ini

karena kebingungan dan tumpang tindih kepentingan politik

setelah pemilu, reaksi publik terhadap pemerintahan yang terbagi,

Perpecahan dan impotensi pemerintah dalam menghadapi oposisi

Gedung Parlemen. Hal ini sering mengakibatkan kepentingan masyarakat terabaikan.

Dalam praktiknya, muncul wacana politik kebencian.

Fenomena ini tidak hanya berujung pada berlanjutnya permusuhan, tetapi juga memicu tanda-tanda disintegrasi. saya benci politik

Penggunaan politik identitas, sentimen agama dan masalah moral

nasionalisme yang berpikiran sempit mengundang aktor negara dan non-negara

pengikut mereka dan masyarakat umum membenci mereka yang

berbeda, sehingga fleksibilitas nasional dapat digerogoti

Politik kebencian dapat menyebar dengan sangat cepat di era digital. Itu

karena masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi, termasuk melalui media

Berita online dan media sosial. Fenomena tersebut kemudian dilaporkan oleh individu seperti

Kelompok tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Salah satu diantara mereka

Kampanye Golput yang masih sering terjadi di kehidupan nyata maupun kehidupan nyata

kehidupan maya, seperti media sosial. bisnis iklan

jadi komunitas golput akan besar, seperti Lini Zurlia

mengaku tidak memilih kedua calon presiden tersebut

serta calon Wakil Presiden dan calon anggota parlemen di media sosial.

5 Undangan

menahan diri, melihat Jokowi memegang tangannya

Ma'ruf Amin, yang diyakininya menderita intoleransi. Di situs web

Di sisi lain, karena pengalamannya, Prabowo dianggap bukan pilihan

pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah bagian dari penurunan

Partisipasi publik dalam pemilu. Namun, keterlibatan sosial

merupakan salah satu prasyarat pemilu yang adil

Integritas. Demikian disampaikan Anggota DKPP RI Prof.

Muhammad berbicara di seminar tema nasional

"Memperkuat keterampilan media dan politik pemilih yang masuk akal."

"Pembangunan demokrasi berkualitas tinggi dalam pemilu 2019" di universitas

Mercubuana, Jakarta Barat, menyebutkan enam penyakit

Buatlah pilihan yang adil. Pertama, regulasi yang jelas dan tegas;

kedua, pemilih yang taat aturan; Ketiga, pemilih cerdas dan

terlibat; keempat, birokrasi yang netral; Kelima, penyelenggara

kompeten dan jujur; keenam, media independen. Indikator keberhasilan pemilu dapat diukur dari masyarakat yang

berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi politik warga yang tinggi

Negara-negara menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian mereka yang besar 

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hal di atas, penulis mempertimbangkan bagaimana

Menumbuhkan pilihan jujur di era digital. Menjawab

Untuk pertanyaan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif,

adalah jenis pendekatan yang mengarah ke hasil di mana tidak

dapat dicapai dengan metode metrologi dan statistik.8 teknik

Pengumpulan data dengan melakukan literature review dari berbagai sumber

relevan dan terkini. Dialektika dibangun dengan cara tertentu

Tinjau dan analisis secara kritis dari berbagai sumber

Sastra Pilihan. 

 PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu sangat tinggi

diperlukan Anda dapat bergabung dengan Badan Pengawas Pemilu

berpartisipasi dalam pemantauan pemilu. Tapi mereka juga bisa

bergerak sendiri, baik solo atau bergabung

Organisasi yang memberikan pendidikan voting, voting,

cepat menghitung bahkan sosialisasi selektif. Untuk mencapai target

sebagai masyarakat yang banyak berpartisipasi dalam pemilu

Gunakan media sosial sebagai sarana. Selain faktor efisiensi

Media sosial memiliki jangkauan yang luas. Media sosial bisa

untuk menembus relung sosial terdalam yang mungkin tidak ada

dipengaruhi oleh model sosialisasi tradisional

Media sosial telah menjadi ruang publik baru bagi masyarakat

untuk membahas politik. Media sosial adalah alat komunikasi terbaik

efisien, murah dan masif. Dalam perkembangannya muncul media sosial

penting sebagai alat komunikasi politik yang efektif,

Selain itu, mampu menghilangkan jarak geografis dan psikologis antar kandidat

pemimpin dan pemilih.

18

Fenomena pemilu 2019 menunjukkan peran strategisnya

media sosial. Dua capres dan cawapres

yaitu Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi sama-sama membangun basis

Media sosial mendukung dan memahami pentingnya media sosial

sebagai media di udara.19 Sebuah segmen yang

Fokus kampanye dan informasi ada di media sosial

masyarakat Ada ikatan pribadi yang erat dalam masyarakat karena ada

kepentingan dan nilai bersama. Baik strategi maupun pencapaian kampanye

Berdasarkan jejaring sosial, kami berhasil meyakinkan masyarakat

dapat mengajak anggota masyarakat untuk memilih calon. Pada

Di atas, anggota masyarakat dimobilisasi untuk mendukung

calon dalam pemilihan tersendiri. Karena itu adalah pesan yang setia

dengan efek berantai yang ditransmisikan ke publik, itu tumbuh semakin besar

Tidak salah jika general manager adalah untuk informasi dan komunikasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti.

mengatakan bahwa setelah pers, media sosial merupakan pilar kelima demokrasi

yang disebut pilar keempat sebagai penyeimbang administrasi,

legislasi dan yudikatif. di samping eksekutif juga kekuasaan legislatif, yudikatif dan pers

Bagi Ignatius Haryanto, jejaring sosial Indonesia terkait dengan politik

dikembangkan dengan tiga motif dasar; Pertama, sebagai bagian dari perluasan

pengaruh politik kandidat tertentu terhadap para pemilihnya

Atau bagi mereka yang tidak punya pilihan. Kedua sebagai bagian

strategi serangan yang menargetkan lawan. Ketiga, bagaimana

bagian dari kegiatan ekonomi yang dapat tumpang tindih dengan motif

22 Dengan latar belakang tersebut, penggunaan media sosial semakin masif

Mendorong politisi, relawan dan pihak lain untuk terlibat. dukungan dan

Partisipasi memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk di media sosial

Informasi teks, gambar dan kreativitas audio-video

sumbangan kampanye.

Partisipasi politik dalam jejaring sosial sangat berbeda

Banyak melalui partisipasi melalui media

tradisional Media sosial memungkinkan orang untuk membangun hubungan

yang lebih aktif dan relevan dengan lembaga formal, dan

pada titik tertentu mereka merasa lebih dekat dengan kebebasan

mengungkapkan pendapatnya secara lebih terbuka dan bebas. Ada tiga jenis partisipasi

yang dapat dikembangkan melalui media sosial23, yaitu:

Pertama,

partisipasi dalam politik. Partisipasi terkait dengan reaksi warga

Media sosial digunakan untuk melawan kebijakan pemerintah

mendukung atau menentang kebijakan tersebut. Kedua, partisipasi politik,

Hal itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan

Membuat kebijakan atau berpartisipasi dalam pengaturan agenda. Ketiga, partisipasi sosial

meningkatkan modal sosial seperti solidaritas atau himbauan

hadirin Media sosial digunakan untuk mengkritisi masyarakat secara lantang

Manifesto atau unjuk rasa solidaritas sosial a

tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum.

Hadirnya era digital sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi para kandidat.

Partai dan relawannya dalam pemilu. Mereka harus

Untuk beradaptasi dengan era baru ini diperlukan perubahan

Tidak, era baru kontrol digital sangat menghancurkan. 

Di era digital, pada umumnya, semua pasangan calon presiden
cawapres atau caleg tidak pernah terpengaruh oleh isu-isu negatif. masalah negatif
muncul dan berkembang di jejaring sosial tidak sepihak melainkan
hubungan dengan media massa. Berdasarkan hasil
Riset Persatuan Jurnalis Independen Jakarta, masalah ini ada dua model,
Itulah yang harus dikatakan; Pertama, ada isu yang muncul dari media arus utama, lalu
ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi masalahnya datang lebih dulu
baik di bidang media arus utama maupun berita faktual. pengguna
Media sosial kemudian merespon isu tersebut, hingga akhirnya menjadi
Perdebatan hangat di media sosial. Kedua, di sisi lain, ada masalah yang
muncul dan dibahas secara luas di jejaring sosial, kemudian diberi nama
media arus utama. Tidak kurang masalah awal saja
menjadi percakapan tingkat media sosial dan kemudian meningkat
sebagai berita dari beberapa media arus utama.
24
Selain koordinasi antara jejaring sosial dan media
masyarakat umum dapat menimbulkan tantangan baru. Jaringan sosial
ada masalah yang sepertinya selalu memenuhi media homepage
sosial yaitu; pertama, masalah suku, agama, ras, perasaan
antargolongan (SARA). Ulasan digital pertanyaan SARA selalu
menjadi senjata untuk menyerang lawan politik, apalagi jika salah
kandidat memiliki riwayat pelecehan atau penghinaan
pihak tertentu. Kedua, soal independensi lembaga penyidik.
Kesalahan prediksi dapat menjadi topik diskusi di masyarakat. Hari ketiga,
masalah kabel lokal. Keempat, pertanyaan tentang latar belakang salah satu calon
sebagai politisi 25. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di garis waktu media sosial,
alur yang terjalin.
Media sosial akan semakin banyak digunakan oleh politisi, relawan,
dan faktor-faktor lain untuk memenangkan pertarungan politik. Membuat
konten tertentu untuk menjatuhkan pesaing dan menyebarkan informasi
mengerjai lawan Anda. Ini akan menemukan momentum
terus berkembang dan digunakan oleh kalangan manapun. Media
Masyarakat tidak lebih dari perpanjangan elit politik
tentang kandidat dan mendistribusikannya ke pendukung mereka.
Demokrasi digital menimbulkan tantangan baru untuk dipraktikkan
demokrasi tradisional atau tradisional. terutama untuk negara dan
pemerintah, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan wajah baru demokrasi masa depan ini. Konsepsi demokrasi digital yang lebih global
mulai diminati banyak pihak.
26 pendukung demokrasi digital
optimis bahwa teknologi digital memungkinkan seseorang
mendobrak sekat ruang dan waktu yang selama ini ada,
dan kemudian membangun jaringan komunikasi yang besar dalam skala global.