FAKTOR-FAKTOR MELEMAHNYA PERAN MILITER:
- Kantor Staf Jendral harus berada di bawah Kementerian Pertahanan.
- Pasal 35 UU Keamanan Dalam Negeri Angkatan Bersenjata Turki yang menjadi jalan intervensi militer harus dihapuskan.
- Garda nasional harus direstrukturisasi.
- Transisi menuju angkatan bersenjata yang professional.
- Kurikulum Keamanan Nasional pada sekolah tingkat atas dihapuskan.
Secara politik, langlah bersih-bersih Erdogan tak pelak menandai supremasi pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki modern dan sekalgus menjadi kemenangan kubu islamis atas dominasi militer. Kendali militer atas kehidupan Turki dianggap telah mengali tutup buku. Dalam konteks ini, Erdogan tidak hanya man of vision (bagaimana membentuk pemerintahan sipil yang kuat di tengah kendali militer), namun dia juga man of mission, yakni sosok politikus yang sukses mentransformasikan visi depolitisasi militer ke dalam praktik dan realitas politik.
AKSI KUDETA MILITER TAHUN 2016
Sekelompok militer Turki yang tidak bertanggung jawab mendeklarasikan dan telah mengambil alih pemerintahan. Hal ini ditunjukan dengan menutup Jembatan Bosphorus dan menutup akses penerbangan di Bandara Turki di Istanbul (Al Jazeera, 2016). Sekelompok militer tidak bertanggung jawab mengatakan, bahwa tujuan militer adalah ingin memasang ulang tatanan konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan serta untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku. Kendati aksi kudeta ini telah berlangsung, namun dengan mengejutkan dalam waktu 5 jam saja pemerintah Turki dan rakyat Turki berhasil menggagalkan aksi kudeta tersebut.
Latar belakang kudeta yang dilakukan oleh sekelompok militer ini disebabkan lebih karena faktor emosional dan kepentingan kelompok. Belum lama pemerintah Turki memberi hukuman kepada jendral dan beberapa anggota militer yang bersalah. Hal ini memicu ketidaksukaan dari beberapa perwira senior militer aktif dan tidak aktif untuk membuat aksi kudeta.Â
Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya kudeta militer ini adalah penafsiran sekulerisasi yang disampaikan Erdogan dan AKP dalam sebuah konstitusi, berbeda dengan tafsiran beberapa kelompok militer yang memegang teguh faham kemalisme. Sekelompok militer juga berpandangan bawah selama Erdogan dan AKP berkuasa, Turki digiring menjadi negara Islam. Padahal secara realita Islam yang dibawa Erdogan adalah Islam yang rahmatan lil alamain. Islam yang memerjuangkan nilai-nilai toleransi dan juga Islam yang menjunjung kedamaian serta ketentraman hidup bernegara.
Turki sendiri telah mengalami 4 kali sejarah kelam kudeta militer, yakni pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Selain itu, pemerintahan AKP Turki juga sudah mengalami beberapa rencana kudeta, dan rencana kudeta terkahir adalah tahun 2016 ini. Ada sebuah pertanyaan penting, mengapa aksi kudeta yang sudah dilakukan tidak kunjung berhasil?
Petama, Tidak Solidnya Kelompok Militer
Kudeta yang dilakukan sekelompok militer Turki tidak direstui petinggi militer Turki. Bahkan kelompok militer langsung mengambil tindakan. Mereka menyerbu stasiun TV yang sempat dikuasai faksi militer pelaku kudeta. Angkatan Laut dan beberapa Angkatan Darat Militer Turki tidak mendukung aksi kudeta tersebut (Reuters, 2016). Pasukan militer yang pro pemerintah sudah berhasil menguasai kembali beberapa lokasi penting, mulai dari gedung parlemen sampai stasiun TV.Â
Peristiwa tidak solidnya militer dalam melakukan aksi kudeta adalah sejarah dunia. Biasanya dalam aksi kudeta yang dilakukan kepada pemerintah sipil, sikap militer solid, namun ini tidak terjadi di militer Turki. Fenomena pecahnya faksi militer ini menandakan bahwa dominasi dan keinginan militer dalam berkuasa dalam sebuah negara sudah mulai berkurang. Militer Turki sudah memahami bahwa tempat mereka di barak bukan di parlemen ataupun istana negara. Hal ini tentu karena reformasi militer yang dilakukan oleh Erdogan dan pemerintahan AKP.
Kedua, Dukungan Partai Oposisi
