Dinamika politik pasca Pemilihan Presiden memasuki babak baru. Sejumlah partai penyokong pasangan capres-cawapres 01 dan 03 berupaya menggelontorkan hak angket di parlemen.
Hak angket ini sesuai UU No. 17 tahun 2014 merupakan hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis yang diduga bertentangan dengan peraturan UU.
Dalam wacana yang beredar, partai-partai itu hendak menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan atau cawe-cawe pemerintah dalam Pemilu 2024. Wabil khusus, keterlibatan Presiden Jokowi dalam memenangkan Prabowo-Gibran.
Meski wacana hak angket ini bergulir kencang, tetapi sejumlah pihak melihat hak angket itu tak akan menghasilkan apa-apa. Hal ini seperti diungkapkan oleh sejumlah tokoh.
Koordinator Nasional Formasi Indonesia Moeda (FIM), Syifak Muhammad Yus, menyebut bergulirnya hak angket di DPR tidak akan mengubah hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, sesuai ketentuan Undang-Undang harus ada pelantikan Presiden pada Oktober mendatang.
"Hak angket tidak akan pernah bisa mengubah ketetapan Undang-Undang bahwa harus ada pelantikan Presiden pada 20 Oktober. Sekaligus tidak akan bisa menganulir keputusan terkait siapa pemenang di Pilpres," katanya sesuai dikutip dari liputan6.com.
Hal senada juga diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Cawapres 03, Prof. Mahfud MD. Menurutnya, hak angket memang bisa digulirkan oleh parlemen, tetapi itu tak akan mengubah hasil Pemilu.
"Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, nggak akan mengubah keputusan MK nantinya, itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi, DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan penyelidikan atas kebijakan pemerintah," terangnya, sebagaimana disitir dari cnbcindonesia.com
Kenapa hak angket tak akan mengubah hasil Pemilu? Sebab lokus dari yang diselidiki berbeda. Hak angket tidak bisa mengurusi keputusan hasil Pemilu yang menjadi ranah KPU dan MK. Satu-satunya yang bisa diurusi hak angket adalah kebijakan pemerintah terkait Pemilu.
Kata Prof. Mahfud MD, sasaran dalam hak angket, tak sekadar kebijakan pemerintah. Ada pula penggunaan anggaran dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah.
"Jadi kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu nggak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah," ujarnya.
Dari sini sudah gamblang bahwa hak angket itu bisa saja digulirkan oleh DPR. Toh, hal tersebut tak bisa mengubah hasil Pemilu. Ini poinnya.
Terlepas dari situ, kita bisa sedikit merenungkan wacana hak angket ini. Diakui atau tidak, ini ibarat mereka yang merajuk karena kalah permainan. Sudah kalah jauh, tak mau menerima kekalahan dengan legawa, tapi malah minta permainannya ditinjau ulang.
Apalagi permintaan hak angket ini diusulkan setelah pencoblosan. Kalau memang merasa ada kecurangan sejak awal, harusnya minta hak angketnya sebelum pencoblosan. Hal itu akan lebih fair.
Oleh karena itu, wacana hak angket ini seperti memunggungi pilihan rakyat. Ketika masyarakat umum sudah menjatuhkan pilihannya pada Pemilu, malah hendak digugat oleh elit politik yang kalah. Coba bayangkan, perasaan rakyat itu?
Kita sebenarnya berharap, pasca kontestasi politik ini semua pihak bisa bersikap ksatria, negarawan, dan mengedepankan persatuan bangsa dan negara. Mereka yang menang merangkul yang kalah, sementara yang kalah bisa legawa menerima itu.
Bagaimanapun, demokrasi kita akan lebih matang bila suasana persatuan itu tidak dikalahkan oleh ego pribadi/kelompok. Nah, di sinilah dituntut kedewasaan dalam berpolitik.
Pemilu ini hanya sementara, kawan. Bangsa Indonesia selamanya.
