"Jadi kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu nggak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah," ujarnya.
Dari sini sudah gamblang bahwa hak angket itu bisa saja digulirkan oleh DPR. Toh, hal tersebut tak bisa mengubah hasil Pemilu. Ini poinnya.
Terlepas dari situ, kita bisa sedikit merenungkan wacana hak angket ini. Diakui atau tidak, ini ibarat mereka yang merajuk karena kalah permainan. Sudah kalah jauh, tak mau menerima kekalahan dengan legawa, tapi malah minta permainannya ditinjau ulang.
Apalagi permintaan hak angket ini diusulkan setelah pencoblosan. Kalau memang merasa ada kecurangan sejak awal, harusnya minta hak angketnya sebelum pencoblosan. Hal itu akan lebih fair.
Oleh karena itu, wacana hak angket ini seperti memunggungi pilihan rakyat. Ketika masyarakat umum sudah menjatuhkan pilihannya pada Pemilu, malah hendak digugat oleh elit politik yang kalah. Coba bayangkan, perasaan rakyat itu?
Kita sebenarnya berharap, pasca kontestasi politik ini semua pihak bisa bersikap ksatria, negarawan, dan mengedepankan persatuan bangsa dan negara. Mereka yang menang merangkul yang kalah, sementara yang kalah bisa legawa menerima itu.
Bagaimanapun, demokrasi kita akan lebih matang bila suasana persatuan itu tidak dikalahkan oleh ego pribadi/kelompok. Nah, di sinilah dituntut kedewasaan dalam berpolitik.
Pemilu ini hanya sementara, kawan. Bangsa Indonesia selamanya.
