Perlunya kolaborasi yang efektif antara negara-negara dan organisasi internasional.
3. Perbedaan Peraturan
Adanya perbedaan aturan dan insentif di antara negara-negara dalam menerapkan Anti-BEPS.
Implementasi Anti-BEPS menghadapi beberapa tantangan penting, seperti pemahaman yang terbatas dari pemangku kepentingan, koordinasi yang kompleks antara berbagai pihak, serta perbedaan peraturan dan insentif di antara negara-negara. Hal ini memerlukan upaya kolaboratif yang kuat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
Pemerintah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kerangka Anti-BEPS. Hal ini termasuk menyesuaikan peraturan pajak nasional, meningkatkan kerja sama internasional, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pemangku kepentingan seperti perusahaan, asosiasi industri, dan masyarakat sipil juga harus terlibat aktif. Mereka dapat memberikan masukan, mematuhi aturan, dan mendukung upaya pemberantasan BEPS.
Kesimpulan
1. BEPS telah menyebabkan banyak kerugian bagi perekonomian global. Anti-BEPS menjadi solusi penting untuk memastikan keadilan dan integritas sistem perpajakan internasional.
2. Pemerintah perlu bekerja sama secara global untuk menerapkan regulasi anti-BEPS yang terharmonisasi, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif.
3. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik penghindaran pajak sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.
4. Kampanye edukasi publik tentang pentingnya membayar pajak secara benar dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
