Ya, jadinya harus effort menyiapkan waktu khusus dan juga biaya untuk mendatangi Kantor Bawaslu. Saya sedikit lebih beruntung karena pegawai swasta yang punya keleluasaan waktu. Kebayang kan kalau pegawai kantoran yang jam kerja ketat dan berlokasi jauh dari Kantor Bawaslu. Kasihan juga kepada mereka yang sudah menjadi korban tindakan busuk oknum petugas partai namun masih harus kesusahan untuk melaporkan hal ini.
Semoga Bawaslu pusat nanti bisa memberikan opsi pelaporan yang jauh lebih efektif. Jika partai politik dapat menjaring anggota dengan pengisian formulir secara online, saya rasa Bawaslu juga dapat menampung laporan dengan cara yang sama. Untuk proses verifikasi data, jelas ada banyak cara yang dapat dilakukan pula tanpa harus masyarakat bersusah payah mendatangi kantor Bawaslu.
Tindakan yang Merugikan
"Emangnya kenapa sih kalau kamu terdaftar sebagai anggota politik, Yan? Apa ruginya?"
Mungkin pertanyaan ini muncul di benak beberapa orang. Secara langsung memang saya masih belum mendapatkan kerugian terlebih secara materil. Namun, secara moril, iya.
Terus terang, saya termasuk orang yang anti dan skeptis terhadap peran partai politik. Jadi, bayangkan kalau kamu tiba-tiba dimasukan ke dalam lingkungan yang tidak kamu suka. Ya kurang lebih seperti itu.
Lagian, isu besarnya dalam hal ini tentu saja mengenai keamanan data pribadi saya. Ada banyak sekali pertanyaan di dalam benak mengenai hal ini. "Kok bisa ya mereka dapat KTP saya? Dari mana? Siapa yang mendaftarkan dan memalsukan tanda tangan saya?"
Sekarang memang KTP saya "hanya" ketahuan didaftarkan sebagai anggota partai tersebut. Tapi, siapa yang berani jamin KTP saya tidak akan digunakan untuk hal-hal lain?
Siapa yang bisa memastikan kelak KTP saya tidak digunakan untuk tindakan kejahatan? Makanya, saya memantabkan diri mendatangi Bawaslu hari ini untuk melaporkan hal tersebut.
Setidaknya, dengan laporan yang sudah saya buat, jika kelak terjadi hal-hal yang tak diharapkan, saya punya tameng yang semoga dapat dijadikan perlindungan secara hukum bahwa saya tidak pernah tahu dan terlibat terhadap apapun kegiatan partai politik tersebut.
Lalu, apakah kalian tahu bahwa ada pekerjaan tertentu yang melarang pegawainya menjadi anggota partai politik? Misalnya saja ASN, Polisi, TNI, Kepala Desa, BUMN dsb?
