Mohon tunggu...
OlIvio NIM 55522120021
OlIvio NIM 55522120021 Mohon Tunggu... Konsultan - OlIvioTritusia Asmoro - Mahasiswi S2 Mercubuana

Kampus UMB Dosen Pengampu Prof. Dr, Apollo, M.Si.Ak Jurusan Magister Akuntansi Mata Kuliah Perpajakan Internasional

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

CPMK13_Diskursus Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda_Prof Apollo_Pajak Internasional

10 Desember 2024   17:44 Diperbarui: 10 Desember 2024   18:14 33
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

AWD merupakan alat yang sangat berharga untuk menganalisis fenomena treaty shopping. Dengan menerapkan metode ini, kita dapat menggali lebih dalam makna yang tersembunyi di balik kata-kata dan memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas sosial dalam konteks perpajakan internasional.

  • Analisis Wacana Diskursif (AWD):
    • Berfokus pada bagaimana bahasa, ideologi, dan kekuasaan membentuk realitas sosial.
    • Menganalisis teks-teks hukum, kebijakan, dan diskursus publik terkait perpajakan internasional.
    • Mengungkap narasi dominan, kepentingan aktor, dan konsekuensi ideologis dalam wacana tersebut.

 

Analisis Wacana Kritis (AWK) dalam Konteks Treaty Shopping

Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah sebuah pendekatan yang menggali lebih dalam dari sekadar makna permukaan suatu teks. Dalam konteks treaty shopping, AWK memungkinkan kita untuk mengungkap ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kepentingan tersembunyi di balik bahasa yang digunakan dalam perjanjian pajak, kebijakan, dan diskursus publik terkait.

Konsep Dasar AWK dan Kaitannya dengan Treaty Shopping

AWK berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk:

  • Memperkuat kekuasaan: Kelompok yang lebih berkuasa, seperti perusahaan multinasional atau negara maju, sering kali menggunakan bahasa untuk melegitimasi tindakan mereka dan melemahkan posisi kelompok yang kurang berkuasa.
  • Memproduksi ideologi: Bahasa digunakan untuk menciptakan dan menyebarkan ide-ide yang menguntungkan kelompok tertentu, misalnya, ide bahwa treaty shopping adalah praktik bisnis yang sah dan normal.
  • Menghasilkan ketidaksetaraan: Melalui bahasa, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial diperkuat. Misalnya, treaty shopping sering kali digambarkan sebagai masalah teknis, sehingga mengalihkan perhatian dari dampaknya terhadap negara berkembang.

Langkah-langkah Menerapkan AWK dalam Analisis Treaty Shopping

  1. Identifikasi Teks: Sama seperti dalam AWD, kita mengidentifikasi berbagai teks yang relevan, seperti perjanjian pajak, laporan pemerintah, dan artikel media.
  2. Analisis Konteks: Selain konteks historis, sosial, dan politik, dalam AWK kita juga perlu memperhatikan konteks ekonomi dan kekuasaan. Siapa yang memiliki sumber daya dan pengaruh terbesar dalam perumusan kebijakan perpajakan?
  3. Identifikasi Asumsi dan Prasangka: AWK mencari asumsi-asumsi yang tersembunyi dalam teks. Misalnya, asumsi bahwa perusahaan multinasional selalu bertindak demi kepentingan ekonomi global.
  4. Analisis Kekuasaan: AWK mengungkap bagaimana kekuasaan digunakan untuk membentuk dan mempertahankan sistem perpajakan yang tidak adil. Misalnya, bagaimana perusahaan multinasional melobi pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka.
  5. Mengungkap Ketidakadilan: AWK bertujuan untuk mengungkap bagaimana treaty shopping memperkuat ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang, serta antara kaya dan miskin.

Contoh Penerapan AWK dalam Analisis Treaty Shopping

  • Analisis istilah: Istilah "optimalisasi pajak" sering digunakan untuk menyamarkan praktik treaty shopping yang sebenarnya merupakan penghindaran pajak.
  • Analisis framing: Media sering kali membingkai treaty shopping sebagai masalah kompleks yang membutuhkan solusi teknis, sehingga mengalihkan perhatian dari aspek etis dan politiknya.
  • Analisis narasi: AWK dapat mengungkap narasi dominan yang melegalkan treaty shopping dan mengkritik narasi alternatif yang menekankan keadilan pajak.

Manfaat Menerapkan AWK dalam Analisis Treaty Shopping

  • Mengungkap akar masalah: AWK membantu kita memahami mengapa treaty shopping terjadi dan bagaimana sistem perpajakan internasional mendukung praktik ini.
  • Membangun gerakan perlawanan: AWK dapat menginspirasi gerakan sosial untuk menuntut perubahan sistem perpajakan yang lebih adil.
  • Merancang solusi yang transformatif: Dengan memahami akar masalah, kita dapat merancang solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengubah sistem yang mendasarinya.

AWK adalah alat yang sangat kuat untuk menganalisis fenomena treaty shopping. Dengan mengungkap ketidakadilan dan kepentingan tersembunyi di balik bahasa, AWK dapat membantu kita membangun dunia yang lebih adil dan setara.

  • Analisis Wacana Kritis (AWK):
    • Merupakan pengembangan lebih lanjut dari AWD.
    • Secara eksplisit mengkritik ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh wacana dominan.
    • Mencari alternatif wacana yang lebih inklusif dan adil.

Menerapkan AWD dan AWK pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

  1. Mengidentifikasi Narasi Dominan:
    • Narasi Pasar Bebas: Menekankan pentingnya persaingan global dan meminimalkan hambatan pajak.
    • Narasi Efisiensi: Mengklaim bahwa penghindaran pajak meningkatkan efisiensi ekonomi.
    • Narasi Kedaulatan Pajak: Menekankan hak negara untuk menentukan kebijakan pajaknya sendiri.
  2. Menganalisis Kepentingan Aktor:
    • Perusahaan Multinasional: Berkepentingan meminimalkan beban pajak.
    • Negara Surga Pajak: Berkepentingan menarik investasi asing.
    • Negara Berkembang: Berkepentingan melindungi basis pajaknya.
    • Organisasi Internasional: Berkepentingan mempromosikan transparansi dan keadilan pajak.
  3. Mengungkap Kekuasaan:
    • Kekuasaan Negara Maju: Mempengaruhi pembentukan norma dan standar internasional.
    • Kekuasaan Modal: Mempengaruhi kebijakan pajak melalui lobi dan advokasi.
    • Kekuasaan Diskursif: Membentuk persepsi publik dan legitimasi praktik-praktik tertentu.
  4. Mengkritik Ketidakadilan:
    • Ketidakadilan Global: Negara berkembang kehilangan pendapatan pajak yang signifikan.
    • Ketidakadilan Sosial: Beban pajak yang tidak merata antara orang kaya dan miskin.
  5. Mencari Alternatif Wacana:
    • Keadilan Pajak: Semua pihak harus membayar pajak yang adil sesuai dengan kemampuannya.
    • Transparansi: Informasi mengenai perjanjian pajak dan aktivitas perusahaan harus terbuka untuk publik.
    • Kerjasama Internasional: Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah perpajakan internasional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun