CPMK13_Diskursus Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda_Prof Apollo_Pajak Internasional

Treaty shopping dan penghindaran pajak berganda merupakan isu krusial dalam perpajakan internasional. Praktik ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam perjanjian pajak antarnegara (tax treaties). Analisis Wacana Diskursif (AWD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK) menawarkan kerangka analitis yang kuat untuk mengungkap dinamika kekuasaan, kepentingan, dan ideologi yang mendasari praktik-praktik tersebut.

Memahami Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

• Treaty Shopping: Merupakan suatu strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan perbedaan ketentuan dalam berbagai perjanjian pajak untuk mencapai tingkat perpajakan yang lebih rendah. Perusahaan seringkali mendirikan anak perusahaan di yurisdiksi pajak rendah untuk mengalihkan keuntungan dan menghindari pajak di negara asal.
• Penghindaran Pajak Berganda: Terjadi ketika pendapatan atau modal dikenakan pajak ganda oleh dua atau lebih yurisdiksi. Perjanjian pajak dirancang untuk mencegah hal ini, namun celah-celah dalam perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak.

Metode AWD dan AWK: 

Analisis Wacana Diskursif (AWD) dalam Konteks Treaty Shopping

Analisis Wacana Diskursif (AWD) merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mengurai kompleksitas praktik treaty shopping. Metode ini memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam makna yang tersembunyi di balik kata-kata, serta mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas sosial, khususnya dalam konteks perpajakan internasional.

Konsep Dasar AWD dan Kaitannya dengan Treaty Shopping

AWD berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, mempertahankan, dan mengubah realitas sosial. Dalam konteks treaty shopping, bahasa digunakan oleh berbagai aktor, seperti perusahaan multinasional, pemerintah, dan organisasi internasional, untuk:

• Membentuk persepsi: Melalui bahasa, aktor-aktor ini membentuk persepsi publik tentang treaty shopping. Misalnya, mereka dapat menggambarkannya sebagai praktik bisnis yang sah dan efisien, atau sebagai bentuk penghindaran pajak yang tidak etis.
• Membentuk identitas: Bahasa juga digunakan untuk membentuk identitas kelompok atau institusi. Perusahaan multinasional, misalnya, dapat menggunakan bahasa untuk menyajikan diri sebagai entitas global yang inovatif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
• Membentuk kekuasaan: Melalui bahasa, aktor-aktor yang lebih kuat dapat mempengaruhi kebijakan dan opini publik. Misalnya, perusahaan multinasional dapat melobi pemerintah untuk membuat peraturan yang menguntungkan mereka.

Langkah-langkah Menerapkan AWD dalam Analisis Treaty Shopping

1. Identifikasi Teks:
   • Teks hukum: Perjanjian pajak, undang-undang perpajakan, dan peraturan terkait.
   • Teks kebijakan: Laporan pemerintah, dokumen organisasi internasional, dan kebijakan perusahaan.
   • Teks media: Artikel berita, opini, dan komentar publik.
   • Teks iklan: Iklan perusahaan yang relevan dengan praktik perpajakan.
2. Analisis Konteks:
   • Konteks historis: Bagaimana praktik treaty shopping berkembang seiring waktu?
   • Konteks sosial: Siapa saja aktor yang terlibat dan apa kepentingan mereka?
   • Konteks politik: Bagaimana kekuatan politik mempengaruhi kebijakan perpajakan?
3. Identifikasi Konstruksi Sosial:
   • Konstruksi treaty shopping: Bagaimana praktik ini didefinisikan dan digambarkan?
   • Konstruksi aktor: Bagaimana identitas aktor-aktor yang terlibat dikonstruksi?
   • Konstruksi kekuasaan: Bagaimana kekuasaan dibentuk dan dipertahankan melalui bahasa?
4. Analisis Diskursif:
   • Analisis wacana kritis: Mengidentifikasi kontradiksi, bias, dan asumsi yang tersembunyi dalam teks.
   • Analisis wacana feminis: Menganalisis bagaimana gender mempengaruhi wacana treaty shopping.
   • Analisis wacana pascakolonial: Menganalisis bagaimana sejarah kolonialisme mempengaruhi praktik treaty shopping.

Contoh Penerapan AWD dalam Analisis Treaty Shopping

• Analisis istilah: Istilah seperti "optimalisasi pajak" sering digunakan untuk menggambarkan treaty shopping dengan nuansa positif, sementara istilah "penghindaran pajak" memiliki konotasi negatif.
• Analisis metafora: Metafora seperti "perlombaan ke dasar" digunakan untuk menggambarkan persaingan antar negara dalam menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi.
• Analisis framing: Media sering kali membingkai treaty shopping sebagai masalah teknis yang kompleks, sehingga sulit bagi publik untuk memahami implikasinya.

Manfaat Menerapkan AWD dalam Analisis Treaty Shopping

• Memahami kompleksitas masalah: AWD membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan persepsi yang berbeda tentang treaty shopping.
• Mengungkap ketidakadilan: AWD dapat mengungkap bagaimana praktik treaty shopping memperkuat ketidaksetaraan global.
• Mengembangkan solusi yang lebih baik: Dengan memahami akar masalah, kita dapat merancang solusi yang lebih efektif untuk mengatasi treaty shopping.

AWD merupakan alat yang sangat berharga untuk menganalisis fenomena treaty shopping. Dengan menerapkan metode ini, kita dapat menggali lebih dalam makna yang tersembunyi di balik kata-kata dan memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas sosial dalam konteks perpajakan internasional.

• Analisis Wacana Diskursif (AWD):
  • Berfokus pada bagaimana bahasa, ideologi, dan kekuasaan membentuk realitas sosial.
  • Menganalisis teks-teks hukum, kebijakan, dan diskursus publik terkait perpajakan internasional.
  • Mengungkap narasi dominan, kepentingan aktor, dan konsekuensi ideologis dalam wacana tersebut.

 

Analisis Wacana Kritis (AWK) dalam Konteks Treaty Shopping

Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah sebuah pendekatan yang menggali lebih dalam dari sekadar makna permukaan suatu teks. Dalam konteks treaty shopping, AWK memungkinkan kita untuk mengungkap ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kepentingan tersembunyi di balik bahasa yang digunakan dalam perjanjian pajak, kebijakan, dan diskursus publik terkait.

Konsep Dasar AWK dan Kaitannya dengan Treaty Shopping

AWK berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk:

• Memperkuat kekuasaan: Kelompok yang lebih berkuasa, seperti perusahaan multinasional atau negara maju, sering kali menggunakan bahasa untuk melegitimasi tindakan mereka dan melemahkan posisi kelompok yang kurang berkuasa.
• Memproduksi ideologi: Bahasa digunakan untuk menciptakan dan menyebarkan ide-ide yang menguntungkan kelompok tertentu, misalnya, ide bahwa treaty shopping adalah praktik bisnis yang sah dan normal.
• Menghasilkan ketidaksetaraan: Melalui bahasa, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial diperkuat. Misalnya, treaty shopping sering kali digambarkan sebagai masalah teknis, sehingga mengalihkan perhatian dari dampaknya terhadap negara berkembang.

Langkah-langkah Menerapkan AWK dalam Analisis Treaty Shopping

1. Identifikasi Teks: Sama seperti dalam AWD, kita mengidentifikasi berbagai teks yang relevan, seperti perjanjian pajak, laporan pemerintah, dan artikel media.
2. Analisis Konteks: Selain konteks historis, sosial, dan politik, dalam AWK kita juga perlu memperhatikan konteks ekonomi dan kekuasaan. Siapa yang memiliki sumber daya dan pengaruh terbesar dalam perumusan kebijakan perpajakan?
3. Identifikasi Asumsi dan Prasangka: AWK mencari asumsi-asumsi yang tersembunyi dalam teks. Misalnya, asumsi bahwa perusahaan multinasional selalu bertindak demi kepentingan ekonomi global.
4. Analisis Kekuasaan: AWK mengungkap bagaimana kekuasaan digunakan untuk membentuk dan mempertahankan sistem perpajakan yang tidak adil. Misalnya, bagaimana perusahaan multinasional melobi pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka.
5. Mengungkap Ketidakadilan: AWK bertujuan untuk mengungkap bagaimana treaty shopping memperkuat ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang, serta antara kaya dan miskin.

Contoh Penerapan AWK dalam Analisis Treaty Shopping

• Analisis istilah: Istilah "optimalisasi pajak" sering digunakan untuk menyamarkan praktik treaty shopping yang sebenarnya merupakan penghindaran pajak.
• Analisis framing: Media sering kali membingkai treaty shopping sebagai masalah kompleks yang membutuhkan solusi teknis, sehingga mengalihkan perhatian dari aspek etis dan politiknya.
• Analisis narasi: AWK dapat mengungkap narasi dominan yang melegalkan treaty shopping dan mengkritik narasi alternatif yang menekankan keadilan pajak.

Manfaat Menerapkan AWK dalam Analisis Treaty Shopping

• Mengungkap akar masalah: AWK membantu kita memahami mengapa treaty shopping terjadi dan bagaimana sistem perpajakan internasional mendukung praktik ini.
• Membangun gerakan perlawanan: AWK dapat menginspirasi gerakan sosial untuk menuntut perubahan sistem perpajakan yang lebih adil.
• Merancang solusi yang transformatif: Dengan memahami akar masalah, kita dapat merancang solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengubah sistem yang mendasarinya.

AWK adalah alat yang sangat kuat untuk menganalisis fenomena treaty shopping. Dengan mengungkap ketidakadilan dan kepentingan tersembunyi di balik bahasa, AWK dapat membantu kita membangun dunia yang lebih adil dan setara.

• Analisis Wacana Kritis (AWK):
  • Merupakan pengembangan lebih lanjut dari AWD.
  • Secara eksplisit mengkritik ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh wacana dominan.
  • Mencari alternatif wacana yang lebih inklusif dan adil.

Menerapkan AWD dan AWK pada Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda

1. Mengidentifikasi Narasi Dominan:
   • Narasi Pasar Bebas: Menekankan pentingnya persaingan global dan meminimalkan hambatan pajak.
   • Narasi Efisiensi: Mengklaim bahwa penghindaran pajak meningkatkan efisiensi ekonomi.
   • Narasi Kedaulatan Pajak: Menekankan hak negara untuk menentukan kebijakan pajaknya sendiri.
2. Menganalisis Kepentingan Aktor:
   • Perusahaan Multinasional: Berkepentingan meminimalkan beban pajak.
   • Negara Surga Pajak: Berkepentingan menarik investasi asing.
   • Negara Berkembang: Berkepentingan melindungi basis pajaknya.
   • Organisasi Internasional: Berkepentingan mempromosikan transparansi dan keadilan pajak.
3. Mengungkap Kekuasaan:
   • Kekuasaan Negara Maju: Mempengaruhi pembentukan norma dan standar internasional.
   • Kekuasaan Modal: Mempengaruhi kebijakan pajak melalui lobi dan advokasi.
   • Kekuasaan Diskursif: Membentuk persepsi publik dan legitimasi praktik-praktik tertentu.
4. Mengkritik Ketidakadilan:
   • Ketidakadilan Global: Negara berkembang kehilangan pendapatan pajak yang signifikan.
   • Ketidakadilan Sosial: Beban pajak yang tidak merata antara orang kaya dan miskin.
5. Mencari Alternatif Wacana:
   • Keadilan Pajak: Semua pihak harus membayar pajak yang adil sesuai dengan kemampuannya.
   • Transparansi: Informasi mengenai perjanjian pajak dan aktivitas perusahaan harus terbuka untuk publik.
   • Kerjasama Internasional: Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah perpajakan internasional.

Implikasi dan Rekomendasi

• Reformasi Perjanjian Pajak: Perjanjian pajak harus dirancang dengan lebih hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan.
• Peningkatan Transparansi: Informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan aliran keuangan harus lebih transparan.
• Kerjasama Internasional: Negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan standar perpajakan internasional yang lebih baik.
• Penguatan Kapasitas Negara Berkembang: Negara berkembang perlu dibantu untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakannya.
• Perubahan Narasi: Perlu upaya untuk mengubah narasi dominan yang mendukung praktik penghindaran pajak.

Metode AWD dan AWK memberikan alat yang sangat berguna untuk memahami kompleksitas masalah treaty shopping dan penghindaran pajak berganda. Dengan mengungkap dinamika kekuasaan, kepentingan, dan ideologi yang mendasari praktik-praktik tersebut, kita dapat merancang solusi yang lebih efektif dan adil.